ASAS-ASAS DAN PERISTILAHAN HUKUM INTERNASIONAL

Ada beberapa asas-asas Hukum Internasional dalam menjalin hubungan antar bangsa :
ASAS TERITORIAL
Menurut azas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya dan terhadap semua barang atau orang yang berada diwilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.
ASAS KEBANGSAAN
Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya, menurut asas ini setiap negara di manapun juga dia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan exteritorial, artinya hukum negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun ia berada di negara asing.
ASAS KEPENTINGAN UMUM
Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum; jadi hukum tidak terikat pada batas batas wilayah suatu negara.
Dalam pelaksanaan hukum Internasional sebagai bagian dari hubungan internasional, dikenal ada beberapa asas hukum, antara lain:
1. PACTA SUNT SERVANDA, yaitu setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya.
2. EQUALITY RIGHTS, yaitu negara yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan sama.
3. RECIPROSITAS (Asas timbal-balik), yaitu tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif atau pun posistif.
4. COURTESY, yaitu asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan masing-masing negera.
5. REBUS SIC STANTIBUS, yaitu asas yang dapat digunakan untuk memutuskan perjanjian secara sepihak apabila terdapat perubahan yang mendasar/fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian internasional yang telah disepakati.
LETAK HUKUM INTERNASIONAL DALAM ILMU HUKUM
Ada teori yang menyatakan bahwa Hukum Internasional bukan hukum yang sebenarnya, melainkan suatu himpunan kaidah perilaku yang hanya mempunyai kekuatan moral semata. Teori ini didukung oleh John Austin (1790-1859). Menurut Austin, hukum stricto sensu dihasilkan dari keputusan-keputusan formal yang berasal dari badan legislatif yang benar-benar berdaulat. Apabila suatu kaidah-kaidah padah akhir analisis bukan dari suatu otoritas yang berdaulat, yang secara politis berkedudukan paling tinggi, maka kaidah tersebut tidak dapat digolongkan dalam kaidah hukum, melainkan hanya kaidah dengan validalitas moral etika semata.
John Austin juga menggambarkan hukum internasional itu hanya terdiri dari “Opini-opini atau sentimen-sentimen yang berlangsung di antara bangsa-bangsa pada umumnya”. Oleh karenanya hukum Internasional itu “bukan hukum”, melainkan hanya sebagai “properly so called” atau hanya sebagai “moral saja” dengan alasan yang mendasari bahwa hukum Internasional tidak memiliki sifat “hukum”, yakni dalam hal:
1. Hukum Internasional tidak memiliki lembaga legeslatif sebagai lembaga yang bertugas membuat hukum;
2. Hukum Internasional tidak memiliki lembaga eksekutif sebagai lembaga yang melaksanakan hukum;
3. Hukum Internasional juga tidak memilki lembaga yudikatif sebagai lembaga yang megakakan hukum;
4. Hukum Internasional juga tidak memiki lembaga polisional sebagai lembaga yang mengawasi jalanya atau pelaksanaan hukum.
Dengan demikian jika terdapat negara yang melanggar hukum internasional maka tidak ada kekuasaan apapun yang dapat memberikan sanksi kepada negara tersebut. Negara mau atau tidak mau mentaati ketentuan hukum internasional adalah tergantung dari negara yang bersangkutan. Jadi hukum internasional tidak tepat dikatakan sebagai hukum melainkan hanya norma saja atau adat istiadat saja.
Untuk menyanggah teori John Austin tersebut, para sarjana memberikan beberapa tanggapan yakni sebagai berikut :
1. Yurisprudensi jaman modern tidak memperhitungkan kekuatan teori umum tentang hukum dari Austin. Pada beberapa kelompok masyarakat yang tidak mempunyai suatu otoritas legslatif formal, suatu sistem hukum telah berjalan dan ditaati, dan hukum tersebut tidak berbeda dengan kekuatan mengikatnya hukum dari suatu Negara yang mempunyai otoritas legislative.
2. Pandangan Austin tersebut tidak tepat lagi pada jaman sekarang mengenai Hukum Internasional, karena pada abad sekarang, “perundang-undangan Internasional” banyak terbentuk dari traktat dan perjanjian-perjanjian internasional yang membentuk hukum; sejalan dengan ini maka proporsi kaidah kebiasaan hukum internasional makin berkurang.
3. Persoalan-persoalan Hukum Internasional senantiasa diberlakukan sebagai persoalan-persoalan hukum oleh kalangan yang menangani urusan hubungan internasional dalam berbagai Kementerian Luar Negeri, atau melalui berbagai badan administrasi internasional. Dengan kata lain, badan-badan otoritatif yang bertanggung jawab untuk memelihara hubungan-hubungan internasional tidak menganggap hubungan internasional hanya sebagai suatu himpunan peraturan moral semata-mata.
Pendapat yang demikian kiranya perlu ditinjau ulang, sebab keraguan akan keberadaan lembaga eksekutif, legeslatif , yudikatif serta polisional dalam hukum internasional telah digantikan oleh peranan beberapa bidang khusus sejak dibentuknya Organisasi Internasional yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keberadaan lembaga pembuat undang-undang atau legeslatif dapat digantikan oleh adanya kesepakatan-kesepatan yang dibuat oleh dan diantara subyek hukum Internasional baik yang bersifat bilateral, regional ataupun multilateral. Hal ini demikian adanya karena kedudukan negara sebagai subyek hukum Internasional adalah bersifat koordinatif atau sejajar. Tidak ada negara yang melebihi atau di atas negara yang lain, meskipun negara itu besar atau pun kecil luas wilayahnya atau pun penduduknya, semuanya mempunyai kedudukan yang sama didalam Hukum Internasional. Lembaga penegak hukum atau yudikatif perannya dapat kita lihat dengan adanya Mahkamah Internasional atau pun lembaga Arbitrase Internasional. Lembaga eksekutif tidak lain adalah subyek hukum internasional itu sendiri. Meskipun dalam pelaksanaannya hukum internasional tidak memiliki sanksi yang tegas dan memaksa, bukan berarti sifat aturan yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai ‘hukum’.
Kita dapat melihat “hukum adat” yang berlaku di Indonesia. Meskipun ‘hukum adat’ tersebut munculnya dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyrakat, namun kebiasaan tersebut ditaati dan dilaksanakan meskipun tidak ada sanksi yang tegas. Jadi menurut pendapat penulis, Austin telah mencampur adukan antara pengertian efektifitas hukum dengan sifat hukum itu sendiri. Jika dalam perkembangannya atau pelaksaannya ternyata hukum Internasional masih banyak yang melanggar, maka hal yang demikian itu merupakan sisi belum efektifnya hukum Internasional, tetapi bukan berarti “hukum internasional” menjadi bukan hukum. Sebab pada kenyataanya masih banyak aturan-aturan yang dibuat oleh dan antara subyek hukum Internasional yang masih di taati oleh negara-negara dan tetap dilaksanakan.
Presedence (semacam yurisprudensi—di negara kita) di Amerika Serikat telah berulang kali mengakui validitas konstitusional dari Hukum Internasional. Dalam suatu perkara misalnya, Marshal C.J. Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa undang-undang Kongres “seyogyanya tidak ditafsirkan untuk melanggar hukum bangsa-bangsa andaikata masih ada kemungkinan konstruksi lain”. Dalam perkara lainnya, Hakim Gray J. mengemukakan bahwa : “Hukum Internasional merupakan bagian dari hukum kita, dan harus diketahui serta dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sesuai yuridiksinya, sesering persoalan-persoalan tentang hak yang bergantung kepadanya yang diajukan secara layak diputuskan”.
PERBEDAAN HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK DENGAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
Hukum Internasional Publik (HI) : “keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas- batas negara yang bukan bersifat perdata”.
Hukum Perdata Internasional (HPI) : “keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas- batas negara yang berfat perdata”
Hukum Internasional atau sering disebut sebagai “Internasional Law” merupakan lapangan hukum publik, di mana kualifikasi publik sering kali tidak disebutkan secara langsung, berbeda dengan hukum Internasional dalam lapangan hukum privat yang sering disebut sebagai “Hukum Perdata Internasional”.
Perbedaan antara HI dan HPI bukanlah ditinjau dari unsur perbedaan subyeknya yang sering dikaitkan, yaitu subyek HI adalah negara sedangkan subyek HPI adalah individu. Dalam perkembangannya perbedaan semacam ini tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab antara keduannya dapat memiliki subyek hukum negara ataupun individu. Oleh karena itu yang paling tepat untuk membedakannya adalah dengan meninjau urusan yang diatur oleh keduanya, jika mengatur urusan yang bersifat publik maka disebut sebagai Hukum Internasional Publik (HI) tetapi jika mengatur urusan yang bersifat perdata disebut sebagai Hukum Perdata Internasional (HPI).
Sedangkan Persamaan antara Hukum Internasional Publik dengan Hukum Perdata Internasional adalah bahwa urusan yang diatur oleh kedua perangkat hukum ini adalah sama – sama melewati batas wilayah suatu negara.
Cara membedakan berdasarkan sifat dan obyeknya adalah tepat, dari pada membedakan berdasarkan pelaku-pelaku (subyeknya), yaitu dengan mengatakan HI Publik mengatur hubungan atara negara, sedangkan H Perdata Internasional mengatur hubungan orang-perorangan.
HI dibedakan dengan HPI dikarenakan :
a. Negara dapat saja menjadi sunyek HPI, dan perorangan dapat saja menjadi subyek HI.
b. Batasan yang bersifat negatif lebih tepat karena ukuran publik memang sering kali sukar dicari batas-batasnya.
c. Dewasa ini persoalan Internasional tidak semuannya merupakan persoalan antar negara; melainkan persoalan yang menjadi tanggung jawab perseorangan misalnya, penjahat perang karena melakukan pelanggaran Konvensi Jenewa 1949).
ISTILAH DAN DEFENISI HUKUM INTERNASIONAL SECARA UMUM
Banyak istilah-istilah yang digunakan oleh para sarjana mengenai apa itu hukum internasional, mereka mengemukakan pendapatnya menurut pandangan dan perspektif mereka masing-masing. Namun pada umumnya istilah-istilah ini mempunyai konsep dan acuan pengertian yang sama. Istilah-istilah itu antara lain:
• Indonesia : Hukum Bangsa-bangsa, Hukum Antar Bangsa dan Hukum Antar Negara.
• Inggris : International Law, common Law, Law of mankind, Law of National, Transnational Law
• Perancis : Droit de gens
• Belanda : Voelkenrecht.
• Jerman : Voelkrrecht.
• Romawi : Ius Gentium, Ius Inter Gentes.
Makna Perbedaan Istilah :
• Perbedaan penggunaan istilah tersebut sesungguhnya menunjukkan adanya tingkat perkembangan HI yakni dari bermula digunakan istilah Ius Gentium – Ius Inter Gentes — Hukum Bangsa-bangsa,– Hukum Antar Bangsa — Hukum Antar Negara— dan kemudian terakhir HI.
• Hukum bangsa –bangsa : menunjukan pada kebiasaan dan aturan (hukum) yang berlaku dalam hubungan raja-raja pada zaman dahulu.
• Hukum Antar bangsa : menunjukkan kompleksitas kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan antar anggota masayarkat bangsa-bangsa atau negara yang kita kenal sejak meunculnya negara dalam bentuknya yang modern (nation state).
• Hukum Internasional : menunjukan pada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum, selain mengatur hubungan antara negara.

Perbedaan terletak pada skope hubungan yang diatur :
• Hukum Bangsa-bangsa : mengatur hubungan antar bangsa.
• Hukum Antar Negara : mengatur hubungan antar negara dengan negara (bangsa dalam bentuk negara).
• Hukum Internasional : mengatur hubungan yang bersifat lintas batas negara. Misalnya, hubungan antara negara dengan negara, antara subyek hukum bukan negara dengan negara, antar subyek hukum bukan negara satu dengan yang lain.
Istilah Hukum Internasional lebih sering dipakai dalam pembahasan dan kajian hukum internasional dikarenakan :
• Istilah HI paling mendekati kenyataan dengan sifat-sifat hubungannya dan masalah-masalah yang menjadi obyek bidang hukum ini, yang dewasa ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar bangsa atau antar negara saja, seperti yang dimaknai dalam istilah Hukum Antar bangsa dan Hukum Antar negara.
• Istilah HI dalam penggunaannya tidak menimbulkan keberatan di kalangan para sarjana, karena telah lazim dipakai oleh orang untuk segala peristiwa yang melintasi batas-batas negara.
• Penggunaan istilah HI secara tidak langsung menunjukkan suatu taraf perkembangan tertentu dalam bidang HI (sebagai perkembangan mutakhir).
Dikutip dari : JohnPau’s Blog, setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

About these ads

3 comments on “ASAS-ASAS DAN PERISTILAHAN HUKUM INTERNASIONAL

  1. Ping-balik: Asas dan Peristilahan hukum internasional | weniipuspitasari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s