Seputar Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PNS


Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

  1. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.
  2. Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.

A.   Larangan memangku jabatan rangkap

  1. PP no. 29 tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap
  2. PP no. 47 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP no. 29 tahun 1997 tentan PNS yang menduduki jabatan rangkap
  3. PP no. 30 tahun 1980 tentang peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP no.53 tahun 2010)
  4. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli) , pengganti PP no. 30 tahun 1980.

B.   Pembebasan dari Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

  1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, atau
  2. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966,
  3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional yang dijabatnya,
  4. Tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau
  5. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.

C.   Pengecualian untuk memangku Jabatan rangkap

  1. PP no 29/1997 Pasal 2 ayat (2) untuk Jabatan Jaksa dan Peneliti
  2. PP no 047/2005 Pasal 2 ayat (2) selain jabatan Jaksa dan Peneliti ditambah Perancang
  3. Permendiknas no 67 tahun 2008 tentang pengangkatan pimpinan PTN Pasal 2 : dosen di lingkungan kemendiknas dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Fakultas
  4. SE Dirjen no 2705 tentang pengangkatan pimpinan PTS
  5. PP no 37 tahun 2009 pasal 18 ayat (1) s/d (6). PNS dosen yang sudah bertugas sebagai dosen paling sedikit 8 tahun dapat ditempatkan pada jabatan struktural di luar Perguruan Tinggi, dibebaskan sementara dari jabatan apabila ditugaskan secara penuh di luar jabatan dosen dan semua tunjangan yang berkaitan dengan tugas sebagai dosen diberhentikan sementara.
  6. Kepmenkowasbangpan no 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 pasal 26 : Dosen dibebaskan sementara dari tuga-tugas jabatannya apabila dtugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional dosen.

D.   Pengangkatan dalam Jabatan Struktural

Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai PNS. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi PNS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan. Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural sesuai PP Nomor 13 Tahun 2002.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai PNS. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi PNS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan.

Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural sesuai PP Nomor 13 Tahun 2002

NO

ESELON

JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG

TERENDAH

TERTINGGI

PANGKAT

GOL/RU

PANGKAT

GOL/RU

1

I a

Pembina Utama Madya

IV/d

Pembina Utama

IV/e

2

I b

Pembina Utama Muda

IV/c

Pembina Utama

IV/e

3

II a

Pembina Utama Muda

IV/c

Pembina Utama Madya

IV/d

4

II b

Pembina Tingkat I

IV/b

Pembina Utama Muda

IV/c

5

III a

Pembina

IV/a

Pembina Tingkat I

IV/b

6

III b

Penata Tingkat I

III/d

Pembina

IV/a

7

IV a

Penata

III/c

Penata Tingkat I

III/d

8

IV b

Penata Muda Tingkat I

III/b

Penata

III/c

9

V a

Penata Muda

III/a

Penata Muda Tingkat I

III/b

Penetapan organisasi Eselon Va dilakukan secara selektif.

Pengangkatan
Persyaratan PNS yang akan diangkat dalam jabatan struktural, antara lain :

Berstatus Pegawai Negeri Sipil, Serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan, Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan, Semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun terakhir, Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, Sehat jasmani dan rohani

Selain persyaratan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian perlu memperhatikan faktor : Senioritas dalam kepangkatan, Usia, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Jabatan, Pengalaman.

Pelaksanaan Pengangkatan

Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I dilingkungan instansi pusat ditetapkan dengan keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Komisi Kepegawaian Negara. Sedangkan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II kebawah pada Instansi pusat ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Pusat.

Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I dipropinsi (Sekda) ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan  Pimpinan DPRD Propinsi, setelah sebelumnya dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri, sedangkan  pengangkatan dalam jabatan Struktural eselon II kebawah ditetapkan oleh Pejabat Pembina  Kepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Propinsi.

Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.  Khusus untuk pengangkatan  Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah mmendapat persetujuan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur

Dalam setiap keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan structural, harus dicantumkan nomor dan tanggal pertimbangan Baperjakat, eselon dan besarnya tunjangan jabatan struktural.

  1. 1.     Pelantikan

    PNS yang diangkat dalam jabatan struktural, termasuk PNS yang menduduki jabatan struktural yang ditingkatkan eselonnya, selambatnya 30 hari sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang. Demikian juga  yang mengalami perubahan nama jabatan atau perubahan fungsi dan tugas jabatan maka PNS yang bersangkutan dilantik dan diambil sumpahnya kembali.
    Pendidikan dan PelatihanPNS yang akan atau telah menduduki jabatan structural harus mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) sesuai dengan kompentensi yang dite-tapkan untuk jabatan tersebut. Artinya, PNS dapat diangkat dalam jabatan struktural meskipun yang bersangkutan belum mengikuti dan lulus Diklatpim. Namun demikian untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan me-nambah wawasan, maka kepada PNS yang bersangkutan tetap diharuskan untuk mengikuti dan lulus Diklatpim yang dipersyaratkan untuk jabatannya.
  1. 2.     Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :

1. Mengundurkan diri dari jabatannya
2. Mencapai batas usia pensiun
3. Diberhentikan sebagai PNS
4. Diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional
5. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan
6. Tugas belajar lebih dari enam bulan
7. Adanya perampingan organisasi pemerintah
8. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani
9. Hal lain yang ditetapkan perundangan yang berlaku

Pemberhentian PNS dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pe-jabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/ Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya.

PNS yang meninggal dunia dianggap telah diberhentikan dari jabatan strukturalnya

E.   Pengangkatan dalam Jabatan Fungsionall

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Produk hukum yang mengatur pengangkatan dalam Jabatan Fungsional adalah PP No. 16 tahun 1994 dan Keppres No. 87 tahun 1999.

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Penetapan Jabatan Fungsional Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi.
  2. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi,
  3. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan:
    1. Tingkat keahlian, bagi jabatan fungsional keahlian,
    2. Tingkat keterampilan, bagi jabatan fungsional keterampilan.
  4. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri.
  5. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintahan yang bersangkutan, yang selanjutnya bertindak sebagai pembina jabatan fungsional.

Angka Kredit Jabatan Fungsional

Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Butir-butir kegiatan yang dinilai adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap pejabat fungsional yang terdiri atas tugas utama (tugas pokok) dan tugas penunjang, yaitu tugas-tugas yang bersifat menunjang pelaksanan tugas utama. Tugas utama adalah tugas-tugas yang tercantum dalam uraian tugas (job description) yang ada pada setiap jabatan, sedangkan tugas penunjang tugas pokok adalah kegiatan-kegiatan pejabat fungsional di luar tugas pokok yang pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas utama/pokok seorang pejabat fungsional harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 70% atau 80% dari angka kredit yang ditetapkan, sedang pelaksanaan tugas penunjang tugas-tugas pokok sebanyak-banyaknya hanya 30% atau 20%. Ketentuan tersebut diatur untuk menjamin agar pejabat fungsional benar-benar mengutamakan pelaksanaan tugas pokoknya dibandingkan dengan tugas-tugas penunjang.

Angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai bahan dalam penetapan kenaikan jabatan/pangkat pejabat fungsional.

Tim Penilai Angka Kredit

Dalam pelaksanaan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibentuk Tim Penilai yang bertugas membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional di lingkungan instansi masing-masing.

Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional terdiri atas :

  1. Tim Penilai Pusat, yang bertugas membantu pimpinan instansi pembina jabatan fungsional dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan IV.
  2. Tim Penilai Instansi, yang bertugas membantu pimpinan instansi yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan II dan III.

Pengangkatan

Persyaratan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional adalah:

  1. Berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.
  2. Memiliki ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan,
  3. Telah menduduki pangkat menurut ketentuan yang berlaku,
  4. Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan,
  5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

Kenaikan Jabatan

Pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk diangkat ke dalam jabatan yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat:

  1. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan terakhir,
  2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi,
  3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

Kenaikan Pangkat

Pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk dinaikan kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat:

  1. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir,
  2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan yang setingkat lebih tinggi,
  3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

Jenjang Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Terampil dan Jabatan Fungsional Ahli.

Untuk masing-masing jabatan tersebut di atas ditetapkan jenjang jabatan dan jenjang pangkat/ golongan ruang sebagai berikut:

JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL

  1. I.                    JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL 

 

No

Jabatan

Gol/Ruang

Keterangan

1

Pelaksana Pemula

II/a

Sekurang-kurangnya berijazah SLTA

2

Pelaksana

II/b-II/c-II/d

3

Pelaksana Lanjutan

III/a-III/b

4

Penyelia

III/c-III/d

  1. II.                 JABATAN FUNGSIONAL AHLI 

 

No

Jabatan

Gol/Ruang

Keterangan

1

Ahli Pratama

III/a-III/b

Sekurang-kurangnya berijazah S1 atau D-IV

2

Ahli Muda

III/c-III/d

3

Ahli Madya

IV/a-IV/b-IV/c

4

Ahli Utama

IV/d-IV/e

 

Pembebasan dari Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

  1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, atau
  2. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966,
  3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional yang dijabatnya,
  4. Tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau
  5. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.

Pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya dapat diangkat kembali apabila:

  1. Telah berakhir masa berlakunya hukuman disiplin,
  2. Telah selesai melaksanakan tugas diluar jabatanfungsional,
  3. Telah selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan,
  4. Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan,
  5. Telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan telah melaporkan diri untuk aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pejabat fungsional yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit yang terakhir dimiliki. Pemberhentian dari jabatan fungsional Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila:

  1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah mempunyai kekuatan tetap.
  2. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pembebasan sementara, pemberhentian dari, dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dikelompokkan dalam rumpun-rumpun jabatan fungsional. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan-jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Rumpun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Jabatan-jabatan di dalam suatu rumpun jabatan dapat berkembang sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999.

Contoh Jabatan Fungsional dan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Rumpun Jabatan Fungsional

No

JABATAN FUNGSIONAL

INSTANSI PEMBINA

RUMPUN JABATAN

1.

Adikara Siaran Dep. Keuangan -

2.

Administrator Kesehatan Departemen Kesehatan Kesehatan

3.

Agen Badan Intelejen Negara Penyidik dan Detektif

4.

Analis Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Manajemen

5.

Andalan Siaran (AS) Dep. Keuangan -

6.

Apoteker Dep. Kesehatan Kesehatan

7.

Arsiparis Arsip Nasional Republik Indonesia Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan

8.

Asisten Apoteker Dep. Kesehatan Kesehatan

9.

Auditor BPK dan BPKP Akuntan dan Anggaran

10.

Bidan Dep. Kesehatan Kesehatan

11.

Diplomat Dep. Luar Negeri -

12.

Dokter Dep. Kesehatan Kesehatan

13.

Dekter Gigi Dep. Kesehatan Kesehatan

14.

Dosen Dep. Pendidikan Nasional Pendidikan tingkat Pendidikan Tinggi

15.

Epidemiologi Kesehatan Dep. Kesehatan Kesehatan

16.

Entomolog Kesehatan Dep. Kesehatan Kesehatan

17.

Fisioterapis Dep. Kesehatan Kesehatan

18.

Guru Dep. Pendidikana Nasional -

19.

Inspektur Ketenagalistrikan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Pengawas Kualitas dan Keamanan

20.

Inspektur Minyak dan Gas Bumi Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Pengawas Kualitas dan Keamanan

21.

Inspektur Tambang Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Pengawas Kualitas dan Keamanan

22.

Instruktur Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pendidikan lainnya

23.

Jaksa Kejaksaan Agung -

24.

Medik Veteriner Dep. Pertanian Ilmu Hayat

25

Nutrisionis Dep. Kesehatan Kesehatan

26.

Okupasi Terapis Dep. Kesehatan Kesehatan

27.

Operator Transmisi Sandi Lembaga Sandi Negara Kesehatan

28.

Ortosis Prostesis Departemen Kesehatan Operator alat-alat dan elektronik

29.

Pamong Belajar Dep. Pendidikan Nasional Pendidikan Lainnya

30.

Pamong Budaya Dep. Kebudayaan dan Pariwisata Penerangan dan Seni Budaya

31.

Paramedik Veteriner Dep. Pertanian Ilmu Hayat

32.

Pekerja Sosial Dep. Sosial Ilmu Sosial dan yang berkaitan

33.

Pemeriksa Bea dan Cukai Dep. Keuangan Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan

34.

Pemeriksa Merk Dep. Kehakiman dan HAM Hak Cipta, Paten dan Merek

35.

Pemeriksa Pajak Dep. Keuangan Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan

36.

Pemeriksa Paten Dep. Kehakiman dan HAM Hak Cipta, Paten dan Merek

37.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Matematika, Statistika dan yang berkaitan

38.

Penera Dep. Perdagangan Pengawas Kualitas dan Pengawas

39.

Penerjemah Sekneg Manajemen

40.

Pengamat Gunung Api Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Fisika, Kimia dan yang berkaitan

41.

Pengamat Meteorologi dan Geofisika Badan Meteorologi dan Geofisika Fisika, Kimia dan yang berkaitan

42.

Pengantar Kerja Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ilmu Sosial dan yang berkaitan

43.

Pengawas Benih Ikan Dep. Kelautan dan Perikanan Ilmu Hayat

44.

Pengawas Benih Tanaman Dep. Pertanian Ilmu Hayat

45.

Pengawas Bibit Ternak Dep. Petanian Ilmu Hayat

46.

Pengawas Farmasi dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pengawas Kualitas dan Keamanan

47.

Pengawas Keselamatan Pelayaran Dep. Perhubungan Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat

48.

Pengawas Ketenagakerjaan Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pengawas Kualitas dan Keamanan

49.

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dep. Petanian Ilmu Hayat

50.

Pengawas Mutu Pakan Dep. Petanian Ilmu Hayat

51.

Pengawas Perikanan Dep. Kelautan dan Perikanan Ilmu Hayat

52.

Pengawas Radiasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Fisika, Kimia dan yang berkaitan

53.

Pengwas Sekolah Dep. Pendidikan Nasional Pendidikan lainnya

54.

Pengendalian Dampak Lingkungan Kementrian Negara Lingkungan Hidup Ilmu Hayat

55.

Pengendali Ekosistem Hutan Dep. Kehutanan Ilmu Hayat

56.

Pengendali Frekuensi Radio Dep. Perhubungan Operator alat-alat optik dan elektronik

57.

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Dep. Kelautan dan Perikanan Ilmu Hayat

58.

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Dep. Petanian Ilmu Hayat

59.

Penggerak Swadaya Masyarakat Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ilmu Sosial dan yang berkaitan

60.

Penghulu Dep. Agama Keagamaan

61.

Penguji Kendaraan Bermotor Dep. Perhubungan Pengawas Kualitas dan Keamanan

62.

Penguji Mutu Barang Dep. Perindustrian Pengawas Kualitas dan Keamanan

63.

Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Dep. Keuangan Ass Prof yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan

64.

Penilik Dep. Pendidikan Nasional Pendidikan lainnya

65.

Penyelidik Bumi Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan

66.

Penyuluh Agama Dep. Agama Keagamaan

67.

Penyuluh Kehutanan Dep. Kehutanan Ilmu Hayat

68.

Penyuluh Keluarga Berencana BKKBN Ilmu Sosial dan yang berkaitan

69.

Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dep. Kesehatan Kesehatan

70.

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Dep. Perindustrian Ilmu Sosial yang berkaitan

71.

Penyuluh Pajak Dep. Keuangan Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan

72.

Penyuluh Pertanian Dep. Pertanian Ilmu Hayat

73.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Dep. Kehakiman dan HAM Hukum dan Peradilan

74.

Perantara Hubungan Industrial Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hukum dan Peradilan

75.

Perawat Dep. Kesehatan Kesehatan

76.

Perawat Gigi Dep. Kesehatan Kesehatan

77.

Perekam Medis Dep. Kesehatan Kesehatan

78.

Perekayasa BPPT Peneliti dan Perekayasa

79.

Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Manajemen

80.

Polisi Kehutanan Dep. Kehutanan Penyidik dan Detektif

81.

Pranata Hubungan Masyarakat Lembaga Informasi Nasional Penerangan dan Seni Budaya

82.

Pranata Komputer Badan Pusat Statistik Kekomputeran

83.

Pranata Laboratorium Kesehatan Dep. Kesehatan Kesehatan

84.

Pranata Nuklir Badan Tenaga Atom Nasional Fisika, Kimia dan yang berkaitan

85.

Pustakawan Perpustakaan Nasional Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan

86.

Radiografer Dep. Kesehatan Kesehatan

87.

Refraksionis Optisien Dep. Kesehatan Kesehatan

88.

Sandiman Lembaga Sandi Negara Penyidik dan Detektif

89.

Sanitarian Dep. Kesehatan Kesehatan

90.

Statistisi Badan Pusat Statistik Matematika, Statistika dan yang berkaitan

91.

Surveyor Pemetaan BAKOSURTANAL Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan

92.

Teknik Jalan dan Jembatan Dep. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan

93.

Teknik Pengairan Dep. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan

94.

Teknik Penyehatan Lingkungan Dep. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan

95.

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dep. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan

96

Teknik Elektromedis Dep. Kesehatan Kesehatan

97.

Teknisi Penelitian dan Perekayasaan BPPT Peneliti dan Perekayasaan

98.

Teknisi penerbangan Dep. Perhubungan Teknisi dna Pengontrol Kapal dan Pesawat

99.

Teknisi Siaran Dep. Keuangan -

100.

Terapis Wicara Dep. Kesehatan Kesehatan

101.

Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara Pendidikan liannya

Semoga bermanfaat,

Wass..
NF

Sumber : http://www.kopertis12.or.id dan http://www.bkn.go.id

About these ads

6 comments on “Seputar Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PNS

  1. bilamana ada seorang pejabat struktural eselon I, II, III atau IV yang telah berusia 53 tahun dan telah diberhentikan dengan dari jabatan strukturalnya masuk/melamar/pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional khusus ? dapat atau tidak ? apa syarat / ketentuannya ?

    • Maaf baru balas. Batas peralihan dari jabatan struktural ke fungsional widyaswara Ƴɑ̤̥̈̊ªªªª ? Batas usia 50 tahun. Silahkan anda klik link BKN di blog ini untuk mendapatkan informasi dari sumber ϔªⁿƍ berkompeten Ƴɑ̤̥̈̊ªªªª . ⇜ⓜⓐⓚⓐⓢⓘⓗ⇝

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s