Penegakan Hukum dan Maraknya Kasus Mafia Hukum di Indonesia

oleh : ………

PENDAHULUAN
Di era globalisasi ini penting bagi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang penegakan suata negara, terutama yang berkaitan dengan keadaan dan situasi penegakan hukum di negara kita yaitu negara Indonesia. Hal ini penting bagi kita karena erat hubungannya dengan apa yang kita saksikan dalam realita kehidupan masyarakat saat ini. Terkadang masih banyak orang yang salah mengartikan dan belum banyak mengerti tentang keadaan sistem hukum di Indonesia, sehingga kita sebagai masyarakat kadang pasrah saja menerima hukuman dari kesalahan, terkadang hal tersebut dialami suatu perusahaan karena lemahnya pengetahuan sebagian masyarakat akan pengetahuan tentang proses hukum dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada para pelaku yang berlaku di negara Indonesia. Banyak kasus hukum yang di selesaikan secara tidak adil, dimana para penegak hukum memiliki peran ganda sebagai mafia hukum secara tidak kasat mata. Para mafia hukum inilah yang memporak-porandakan sistem hukum yang berlaku di tanah air kita. Gencarnya aksi mafia hukum tersebut disambut kritik dan protes yang tajam dari masyarakat sendiri, namun tak ayal, jarang yang sanggup untuk menghentikan mereka. Sejak hukum itu dijarah oleh banjir rasionalisme dan rasionalisasi, maka ia menjadi institusi yang terisolasi dan asing, maka menjadi tugas para ilmuwan untuk mengutuhkan kembali hukum dengan lingkungan, alam, dan orde kehidupan yang lebih besar.ia menjadi institusi yang terisolasi dan asing maka menjadi tugas para ilmuwannya untuk mengutuhkan kembali hukum dengan lingkungan, alam, dan orde kehidupan yang lebih besar (Satjipto Raharjo).

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN
Perkembangan sosial dan budaya dalam penyelenggaraan negara dewasa ini tampak ada yang sangat memprihatinkan dalam konteks ideologi. Betapa manusia-manusia yang mengklaim sebagai produk dari proses reformasi´ telah dengan lantang menafikan makna terdalam Pancasila. Apa yang tidak tepat dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang siapapun secara sadar semestinya mengakui sebagai nilai-nilai keabadian. Nilai-nilai Pancasila dengan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan adalah agung dan menakjubkan. Banyak pakar dari belahan dunia Barat dan Timur telah mengkaji Pancasila dengan kesimpulan yang senada betapa beruntungnya bangsa Indonesia yang telah mampu menggali dan berdiri di atas Pancasila. Kita semua tahu bahwa berdasarkan UUD 1945 adalah bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Namun kini kita menyaksikan bahwa hukum di Republik Indonesia sedang menapaki kisahnya di era reformasi yang tidak berwibawa. Hukum disinyalir benar-benar ada dalam titik ketidakberdayaan melawan keangkuhan sosial dan dominasi politik. Salah satu fungsi hukum adalah alat penyelesaian sengketa atau konfli k, disamping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial. Pembicaraan tentang hukum barulah dimulai jika terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak. Pelaksanaan hukum di Indonesia sering dilihat dalam kacamata yang berbeda oleh masyarakat. Hukum sebagai dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan, dan hukum sebagai hantu bagi mereka yang dirugikan. Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami konflik, seringkali bersifat diskriminatif , memihak kepada yang kuat dan berkuasa. Penegakan hukum merupakan masalah penting yang harus segera ditangani. Masalah hukum ini paling dirasakan oleh masyarakat dan membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Persepsi masyarakat yang buruk mengenai penegakan hukum, menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik, dan cenderung menyelesaikan konflik dan permasalahan mereka di luar jalur. Cara ini membawa akibat buruk bagi masyarakat itu sendiri. Pemanfaatan penegakan hukum oleh sekelompok orang demi kepentingannya sendiri, selalu berakibat merugikan pihak yang tidak mempunyai kemampuan yang setara.Akibatnya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan tumbuh subur di masyarakat Indonesia. penegakan hukum yang konsisten harus terus diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.

Perilaku publik menjadi sangat tidak merefleksikan nilai dasar Pancasila secara tepat. Pancasila pun ditafsir secara serampangan dan jauh dari kaidah awalnya untuk menata semua perikehidupan dan dimensi keilmuan untuk berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan. Maka perilaku komunitas public sekarang ini yang cenderung adu kuat ala gerombolan telah mengingatkan pada kisah historis yang dilansir oleh Thomas Hobbes : “homo homini lupus” yang arti sebenarnya adalah manusia menjadi serigala (pemangsa) bagi sesamanya sendiri. Semua itu (yang menistakan hidup ber-Pancasila) tidak akan terjadi dalam kehidupan yang memiliki hukum atas jiwa terdalam Pancasila. Kenyataan kekerasan (fisik maupun psikologis) yang terus mengemuka sekarang ini adalah cerminan peradaban klasik (pra-sejarah) yang sepertinya belum tercerahkan. Kita semua harusnya menyadari bahwa Pancasila merupakan produk budaya dan pemikiran cerdas untuk melandasi semua dimensi kehidupan negara. Ilmu hukum juga merupakan hasil dari proses keilmuan yang secara domestik mestinya dapat menyerap prinsip-prinsp utama Pancasila. Hukum yang berdasarkan Pancasila tetaplah ilmiah (scientific-mind) dan bukan kumpulan dogma semata-mata. Kita bangsa Indonesia sudah menghadapi banyak masalah: bagaimana rakyat antri beras, antri minyak tanah, antri gas elpiji, antri sembako, dan lain sebagainya. Dalam kondisi demikian sesungghnya kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mencibir ilmu hukum ataupun Pancasila. Bagaimana mungkin dalam sebuah negara yang memiliki Pancasila sedang antri penderitaan sedangkan para ilmuwan hukum asyik dengan pasal -pasalnya. Di satu sisi orang antri dan di sisi lain orang korupsi, sementara akademisi sibuk berargumentasi. Maka masalah tersebut disikapi dengan pengembangan hukum yang mampu mengatur distribusi kebutuhan secara Panccasilais agar manusia -manusia Indonesia tidak egois seperti sekarang. Maka Archie J. Bahm menjelaskan bahwa sikap ilmiah memiliki watak dasar; keingintahuan, kespekulatifan, keobyektifan, keterbukaan, kesabaran, dan kesementaraan. Dalam perjalanan waktu, meskipun seorang ilmuwan secara sadar dalam menyelesaikan masalah hanya menggunakan sebagian saja komponen ilmu, misalnya sikap dan metode saja, usahanya tersebut tetap ilmiah. Ada titik-titik kebijaksanaan yang dapat ditempuh demi rakyat sebagai tujuan akhirnya. Penggunaan dana publik untuk rakyat merupakan langkah utama dalam menyelesaikan kekurangan kebutuhan publik.
Berbagai kasus yang berserakan sekarang ini merupakan cermin tidak dihargainya hukum secara konsisten dalam sebuah kerangka sistem. Hukum cenderung diputarfungsikan sesuai dengan selera masing -masing penggunanya, termasuk Pancasila sedang mengalami nasib serupa. Kasus pemilihan Kepala Daerah di banyak wilayah dengan banyak sentuhan politiknya amat sangat membuktikan bahwa hukum dan Pancasila selalu dimain-mainkan sesuai seleranya. “Hukum adalah fakta dan kaidah sekaligus”, kata D.H.M. Meuwissen. Untuk itulah hukum harus dipahami tanpa terlepas dari nuansa etis, sosiologis, politis, ekonomis, historis, maupun kultural. Konsekuensinya adalah bahwa ilmu hukum akan menarik perhatian publik dan penggunaan hukum nyaris mudah dimanipulasi atas nama ambisi yang mengabaikan jiwa Pancasila yang mengandung spirit: Tuhan, Manusia, Bangsa yang bersatu, Rakyat, dan Keadilan. Hal tersebut senada dengan gagasan seorang Begawan ilmu hukum Indonesia Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. yang telah menggagas tentang “Hukum Progresif”. Pandangan ini menyatakan: Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih saying serta kepedulian terhadap sesama. Ini menjadi modal penting bagi membangun masyarakat. Dengan demikian hukum menjadi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan tersebut. Hukum bukanlah raja, tetapi alat yang berfungsi memberikan kedamaian kepada dunia dan manusia. Hukum mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka hukum itu selalu berada pada status law in making. Memahami hukum sebagai suatu sistem yang berwatak Pancasila adalah kebutuhan sebagaimana melihat hukum dengan mempergunakan System Approach. Wacana ilmu Hukum menunjukkan rotasi historik watak hukum yang “empiris” maupun “normatif” yang dalam perkembangannya mengikuti jejak kemasyarakatan yang menurut Henry Maine bergerak secara evolusioner dari tipe tradisional ke tipe modern.

Negara menciptakan hukum bermuatan norma, memerintah sesuatu, pedoman perilaku, yang secara sosiologis acapkalididayagunakan sebagai instrumen kontrol³law is governmental social control´ model Donald Black. Meski pemikiran ini banyak dicibir oleh pengagum aliran positifistik yang legalistik tanpa tahu kegunaannya. Maka sangat disayangkan apabila aliran atau mazhab demikian masuk pada wilayah hukum tanpa filtter Pancasila. Hukum akan terlihat kering dan seperti ada menara gading berdiri tanpa kegunaan bagi publiknya.
Permasalahan hukum sangat beragam dan telah menjadi fokus sentral kajian Ilmu Hukum dengan persepsi dan visi yang berbeda.A pa yang terjadi sekarang perlu dihentikan apabila tidak ada titik keseimbangan pengajaran yang mengedepankan Pancasila. Terjadi dominasi reduksi normatif terhadap hukum yang mengakibatkan hukum lebih menonjolkan momentum positifnya ataupun empirisnya melalui influensi tradisi cabang ilmu dalam mendefinisikan hukum yang berkedilan. Pada akhirnya hukum menjadi terisolir dari elementasi non-yuridis lainnya yang menentukan keberadaan hukum dalam masyarakat dan kurang peduli terhadap kebutuhan rakyat.
Dengan memahami hukum berikut dengan segenap komponennya, intristik mengahargai hukum yang adikuat: hukum adalah fakta maupaun kaidah dengan sumber ideologisnya: Pancasila. Pengertian demikian akan menjadikan hukum memiliki sifat dialektis antara fakta dan kaidah, bentuk dan isi. Pengkajian Hukum menjadi tidak akan berhenti pada anatomi sepihak: bentuk-isi, kaidah-kaidah, melainkan berusaha untuk memikirkannya dalam suatu hubungan sistematik.

Pancasila adalah motivasi dan pedoman sekaligus confirm and deepen the identity of their people. Sebagaimana kita tahu bahwa Pancasila terdiri atas lima sila yang membentuk suaru rangkaian sistem ideologis dan filosofis yang logic saintifik yang menjadi dasar hukum utama (yang dalam bahasa populernya disebut “sumber dari segala sumber hukum”). Rangkaian sila-sila Pancasila itu secara terang menginformasikan bahwa kaidah dasar yang merupakan nilai fundamental Pancasila adalah:Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai dasar ini memberikan arah bagi semua warga negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan yang berbasisKetuhanan, Kemanusiaan, Persatuan,Kerakyatan, danK eadilan. Dengan kata lain bahwa kita dalam pengajaran Ilmu Hukumdila rang berbuat yang tidak berketuhanan,berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Dari sisi demikianlah maka tidaklah patut dalam suatu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang berdasarkan Pancasila diketemukan adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), atau pembunuhan karakter, karena hal itu bertentangan dengan Pancasila yang memiliki nilai-nilai universal. Hukum tak bisa dipisahkan dari keadilan masyarakat. Hukum untuk manusia bukan hukum untuk hukum´ yang malah membuahkan berbagai praktik penyimpangan hukum, seperti maraknya kasus mafia hukum kelas kakap yang begitu melecehkan supremasi hukum di Indonesia. Mafia hukum merujuk sekelompok orang, baik terorganisir atau tidak yang bisa mencampuri dan mengatur persoalan hukum. Bentuk-bentuk praktik mafia hukum meliputi: makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, jual-beli perkara, mengancam saksi dan pihak tertentu, pungutan-pungutan gelap, dan sebagainya.

Bagaimana realitas mafia hukum harus diberantas?

Sudah saatnya kita merasakan keadilan yang seutuhnya. Pemberantasan para mafia hukum harus direalisasikan demi tegaknya hukum dan keadilan di negara Indonesia. Oleh karena itu, makalah ini membahas tentang apa itu hukum dan segala sesuatunya yang berakaitan dengan hukum dalam realita kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam negara Indonesia yang erat kaitannya dengan permasalahan di atas dan diharapkan dengan mempelajari materi di atas dengan lebih dalam, dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti masalah ketidak-adilan dalam proses hukum.

TUJUAN PENULISAN

1) Mengetahui hukum di Indonesia.
2) Mengetahui apa itu hukum progresif dan latar belakangnya.
3) Mengetahui apa yang disebut mafia hukum dan modus-modusnya di peradilan Indonesia.
4) Mengetahui penanganan mafia hukum di Indonesia.
5) juga diharapkan akan memberikan arah bagi semua warga negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan yang berbasis Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Dengan kata lain bahwa kita dalam pengajaran Ilmu Hukum dilarang berbuat yang tidak berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan.

Dari sisi demikianlah maka tidaklah patut dalam suatu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang berdasarkan Pancasila diketemukan adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), atau pembunuhan karakter, karena hal itu bertentangan dengan Pancasila yang memiliki nilai-nilai universal. Hukum tak bisa dipisahkan dari keadilan masyarakat. Hukum untuk manusia bukan hukum untuk hukum´ yang malah membuahkan berbagai praktik penyimpangan hukum, seperti maraknya kasus mafia hukum kelas kakap yang begitu melecehkan supremasi hukum di Indonesia.

Mafia hukum merujuk pada sekelompok orang, baik terorganisir atau tidak yang bisa mencampuri dan mengatur persoalan hukum. Bentuk-bentuk praktik mafia hukum meliputi: makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, jual-beli perkara, mengancam saksi dan pihak tertentu, pungutan-pungutan gelap, dan sebagainya. Bagaimana realitas mafia hukum harus diberantas? Sudah saatnya kita merasakan keadilan yang seutuhnya. Pemberantasan para mafia hukum harus direalisasikan demi tegaknya hukum dan keadilan di negara Indonesia. Oleh karena itu, makalah ini membahas tentang apa itu hukum dan segala sesuatunya yang berakaitan dengan hukum dalam realita kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam negara Indonesia yang erat kaitannya dengan permasalahan di atas dan diharapkan dengan mempelajari materi di atas dengan lebih dalam, dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti masalah ketidak-adilan dalam proses hukum.

PEMAHAMAN PENGERTIAN HUKUM DI INDONESIA
Arti kata hukum secara etimologi memiliki beberapa istilah, diantaranya yaitu:
1) Hukum
Kata hukum berasal dari bahasaA rab, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia. Di dalam pengertian hukum
terkandung pengertian yang bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.
2) Recht
Recht berasal dari “Rectum” (bahasa Latin) yang mempunyai arti bimbingan atau tuntunan, atau pemerintahan. Bertalian dengan kata µRectum´ di kenal pula kata³Rex´ yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Rex´ juga dapat diartikan raja yang mempunyai kerajaan (regimen.
3) Ius
Kata “Ius” berasal dari bahasa Latin yang mengandung arti hukum. “Ius”berasal dari kata “Iubere” artinya mengatur atau memerintah. Kata “Ius” seringkali bertalian erat dengan kata “Iustitia” atau keadilan. Pada zaman Yunani Kuno, “Iustitia” adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanannya memegang sebuah pedang.
4) Lex
Kata “Lex” berasal dari bahasa Latin yakni “Lesere”. Kata “Lesere” mengandung arti mengumpulkan orang-orang untuk diberi
perintah.

Sebenarnya para sarjana telah lama mencari suatu batasan tentang pengertian hukum tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Batasan-batasan yang diberikan adalah bermacam-macam, berbeda satu sama lain dan tidak lengkap. Maka sangatlah tepat apa yang telah dikatakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1800: “Noch suchen die juristen eine definition zu ihren begriffe von recht”, yang artinya para juris masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum. Berdasarkan uraian tersebut, untuk membuat definisi hukum adalah sulit. Seandainya ada yang mendefinisikan, maka definisinya akan dipengaruhi oleh latar belakang mereka masing-masing. Diantara beberapa definisi hukum yang dikemukakan oleh pakar hukum antara lain ialah:

a) Prof.Dr. P.Brost
Hukum ialah merupakan peraturan atau norma, yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Dengan demikian hukum bukanlah kebiasaan.

b) Prof.Dr.Van Kan
Dalam bukunya “Inleiding tot de rechtswetenschap”, hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

c) Prof.Mr.Dr.L.J.VanA peldoorn
Hukum mengatur perhubungan antara manusia atau inter hukum.

d) Kantorowich
Dalam bukunya “The definition of law” beliau mengatakan hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan
perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan.

TUJUAN HUKUM
Mengingat banyaknya perndapat yang berbeda-beda berkaitan dengan tujuan hukum, maka untuk mengatakan secara tegas dan pasti adalah suatu hal yang sulit.A da yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. Mengenai pendapat dari beberapa pakar hukum, dapat diketengahkan sebagai berikut :

Dr.Wirjono Projodikoro,SH
Dalam bukunya “Perbuatan Melanggar Hukum”, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.

Prof. Subekti,SH
Dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan”, beliau katakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya.

Prof.Mr.Dr.L.J.Apeldoorn
Dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht”, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.

Aristoteles
Dalam bukunya “Rhetorica”, mencetuskan teori yang menyatakan bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

Jeremy Bentham
Dalam bukunya “Introduction to the moral and legislation”, menyatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.

Prof.Mr.J.Van Kan
Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

FUNGSI HUKUM
Secara umum fungsi hukum dapat dikatakan untuk menertibkan dan
mengatur pergaualan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat saat ini, fungsi hukum dapat terdiri dari:
1. Sebagai alat pengetur tata tertib hubungan masyarakat.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir dan batin.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
4. Sebagai fungsi kritis.

Agar fungsi-gungsi hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas, misalnya: menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing- masing, serta bila diperlukan melakukan penafsiran analogis penghalusan hukum.

PERMASALAHAN HUKUM
Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik dari sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum. Diantara banyaknya permasalahan tersebut, satu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam adalah adanya inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat. Inkonsistensi penegakan hukum ini kadang melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga, maupun lingkungan terdekatnya yang lain (tetangga, teman, dan sebagainya). Namun inkonsistensi penegakan hukum ini sering pula mereka temui dalam media elektronik dan media cetak, yang menyangkut tokoh- tokoh masyarakat (pejabat, orang kaya, dan sebagainya). Inkonsistensi penegakan hukum ini berlangsung dari hari ke hari, baik dalam peristiwa yang berskala kecil maupun berskala besar.

Peristiwa kecil bisa terjadi pada saat berkendaraan di jalan raya. Masyarakat dapat melihat bagaimana suatu peraturan lalu lintas (misalnya aturan three-in-one di beberapa ruas jalan di Jakarta) tidak berlaku bagi anggota TNI dan POLRI. Polisi yang bertugas membiarkan begitu saja mobil dinas TNI yang melintas meski mobil tersebut berpenumpang kurang dari tiga orang dan kadang malah disertai pemberian hormat apabila kebetulan penumpangnya berpangkat lebih tinggi. Contoh peristiwa klasik yang menjadi bacaan umum sehari -hari adalah: koruptor kelas kakap dibebaskan dari dakwaan karena kurangnya bukti, sementara pencuri ayam bisa terkena hukuman tiga bulan penjara karena adanya bukti nyata.

BEBERAPA AKIBAT INKOSISTENSI PENEGAKAN HUKUM
Inkonsistensi penegakan hukum di atas berlangsung terus menerus selama puluhan tahun sampai dengan saat ini. Masyarakat sudah terbiasa melihat bagaimana law in action berbeda dengan law in the book. Masyarakat bersikap apatis bila mereka tidak
tersangkut paut dengan satu masalah yang terjadi. Apabila melihat penodongan di jalan umum, jarang terjadi masyarakat membantu korban atau melaporkan pelaku kepada aparat. Namun bila mereka sendiri tersangkut dalam suatu masalah, tidak jarang mereka memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum ini. Beberapa contoh kasus berikut ini menunjukkan bagaimana perilaku masyarakat menyesuaikan diri dengan pola inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia.

1. Ketidakpercayaan Masyarakat pada Hukum.
Masyarakat meyakini bahwa hukum lebih banyak merugikan mereka, dan sedapat mungkin dihindari. Bila seseorang melanggar peraturan lalu lintas misalnya, maka sudah jamak dilakukan upaya “damai” dengan petugas polisi yang bersangkutan agar tidak membawa kasusnya ke pengadilan . Memang dalam hukum perdata, dikenal pilihan penyelesaian masalah dengan arbitrase atau mediasi di luar jalur pengadilan untuk menghemat waktu dan biaya. Namun tidak demikian hal nya dengan hukum pidana yang hanya menyelesaikan masalah melalui pengadilan.

Di Indonesia, bahkan persoalan pidana pun masyarakat mempunyai pilihan diluar pengadilan. Pendapat umum menempatkan hakim pada posisi “tertuduh” dalam lemahnya penegakan hukum di Indonesia, namun demikian peranan pengacara, jaksa penuntut dan polisi sebagai penyidik dalam hal ini juga penting. Suatu dakwaan yang sangat lemah dan tidak cermat, didukung dengan argumentasi asal-asalan, yang berasal dari hasil penyelidikan yang tidak akurat dari pihak kepolisian, tentu saja akan mempersulit hakim dalam memutuskan suatu perkara. Kelemahan penyidikan dan penyusunan dakwaan ini kadang bukan disebabkan rendahnya kemampuan aparat maupun ketiadaan sarana pendukung, tapi lebih banyak disebabkan oleh lemahnya mental aparat itu sendiri. Beberapa kasus menunjukkan aparat memang tidak berniat untuk melanjutkan perkara yang bersangkutan ke pengadilan atas persetujuan dengan pihak pengacara dan terdakwa, oleh karena itu dakwaan disusun secara sembarangan dan sengaja untuk mudah dipatahkan. Beberapa kasus pengadilan yang memutus bebas terdakwa kasus korupsi yang menyangkut pengusaha besar dan kroni mantan presiden Soeharto menunjukkan hal ini. Terdakwa terbukti bebas karena dakwaan yang lemah.

2. Penyelesaian Konflik dengan Kekerasan.
Penyelesaian konflik dengan kekerasan terjadi secara sporadis di beberapa tempat di Indonesia. Suatu persoalan pelanggaran hukum kecil kadang membawa akibat hukuman yang sangat berat bagi pelakunya yang diterima tanpa melalui proses pengadilan. Pembakaran dan penganiayaan pencuri sepeda motor, perampok, penodong yang dilakukan massa beberapa waktu yang lalu merupakan contoh. Menurut Durkheim masyarakat ini menerapkan hukum yang bersifat menekan (repressive). Masyarakat menerapkan sanksi tersebut tidak atas pertimbangan rasional mengenai jumlah kerugian obyektif yang menimpa masyarakat itu, melainkan atas dasar kemarahan kolektif yang muncul karena tindakan yang menyimpang dari pelaku. Masyarakat ingin memberi pelajaran kepada pelaku dan juga memberi peringatan kepada anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan tindakan pelanggaran yang sama. Pada beberapa kasus yang lain, masyarakat menggunakan kelompoknya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Mulai dari skala “kecil” seperti kasus Matraman yang melibatkan warga Palmeriam dan Berland, kasus tawuran pelajar, sampai dengan kasus-kasus besar seperti Ambon, Sambas, Sampit, dan sebagainya. Pada kasus Sampit, misalnya, konflik antara etnis Dayak dan Madura yang terjadi karena ketidak adilan ekonomi tidak dibawa dalam jalur hukum, melainkan diselesaikan melalui tindakan kelompok. Dalam hal ini, kebenaran menurut hukum tidak dianut sama sekali, masing-masing kelompok menggunakan norma dan hukumnya dalam menentukan kebenaran serta sanksi bagi pelaku yang melanggar hukum menurut versinya tersebut. Tidak diperlukan adanya argumentasi dan pembelaan bagi si terdakwa. Suatu kesalahan yang berdasarkan keputusan kelompok tertentu, segera divonis menurut aturan kelompok tersebut.

3. Pemanfaatan Inkonsistensi Penegakan Hukum untuk Kepentingan Pribadi.
Dalam beberapa kasus yang berhasil ditemukan oleh media cetak, terbukti adanya kasus korupsi dan kolusi yang melibatkan baik polisi, kejaksaan, maupun hakim dalam suatu perkara. Kasus ini biasanya melibatkan pengacara yang menjadi perantara antara terdakwa dan aparat penegak hukum. Fungsi pengacara yang seharusnya berada di kutub memperjuangkan keadilan bagi terdakwa, berubah menjadi pencari kebebasan dan keputusan seringan mungkin dengan segala cara bagi kliennya. Sementara posisi polisi dan jaksa yang seharusnya berada di kutub yang menjaga adanya kepastian hukum, terbeli oleh kekayaan terdakwa. Demikian pula hakim yang seharusnya berada ditengah-tengah dua kutub tersebut, kutub keadilan dan kepastian hukum, bisa jadi condong membebaskan atau memberikan putusan seringan-ringannya bagi terdakwa setelah melalui kesepakatan tertentu.
Berdasarkan skenario diatas, lengkaplah sandiwara pengadilan yang seharusnya mencari kebenaran dan penyelesaian masalah menjadi suatu pertunjukan yang telah diatur untuk membebaskan terdakwa. Oleh karena menyangkut uang, hanya orang kaya lah yang dapat menikmati keadaan inkonsistensi penegakan hukum ini. Sementara orang miskin (atau yang relatif lebih miskin) akan putusan pengadilan yang lebih tinggi.

4. Penggunaan Tekanan Asing dalam Proses Peradilan.
Campur tangan asing bagaikan pisau bermata dua. Disatu pihak tekanan asing dapat membawa berkah bagi pencari keadilan dengan dipercepatnya penyidikan dan penegakan hukum oleh aparat. Lembaga asing non pemerintah biasanya aktif melakukan tekanan-tekanan semacam ini, misalnya dalam pengusutan kasus pembunuhan di Aceh, tragedi Ambon, Sambas, dan sebagainya. Namun di lain pihak tekanan asing kadang juga memberi mimpi buruk pula bagi masyarakat. Beberapa perusahaan asing yang terkena kasus pencemaran lingkungan, gugatan tanah oleh masyarakat adat setempat, serta sengketa perburuhan, kadang menggunakan negara induknya untuk melakukan pendekatan dan tekanan terhadap pemerintah Indonesia agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan kepentingan mereka, tanpa membiarkan hukum untuk menyelesaikannnya secara mandiri. Tekanan tersebut dapat berupa ancaman embargo, penggagalan penanaman modal, penghentian dukungan politik, dan sebagainya. Kesemuanya untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam proses hukum yang sedang atau akan dijalaninya.

PARADIGMA HUKUM PROGRESIF

1. Pengertian Hukum Progresif
Hukum Progresif secara linguistik merupakan ungkapan sifat dan substansi dan hukum. Dalam kamus bahasa Indonesia progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang. Sedangkan dari istilah Satjipto Rahardjo mengkristalisasi apa yang dimaksud dengan hukum progresif dan paradigm yang menopangnya, yaitu:

Pertama, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nilai ini menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum itu sendiri, melainkan manusia. Bila manusia berpegang pada keyakinan bahwa manusia ada untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sebaliknya, pandangan yang menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia senada dengan pandangan antroposentris yang humanis dan membebaskan.

Kedua, Hukum Progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo berarti mempertahankan
segalanya, dan hukum adalah tolak ukur untuk semuanya. Pandangan status quo itu sejalan dengan cara positifistik, normatif, dan legalistik. Sehingga sekali undang-undang menyatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah terlebih dahulu.

Ketiga, Hukum Progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam berhukum. Perilaku disini dipengaruhi oleh pengembangan pendidikan hukum lebih menekankan penguasaan terhadap perundang-undangan yang berakibat terpinggirnya manusia dari perbuatannya di dalam hukum. Secara ringkas beliau memberikan rumusan sederhana tentang hukum progresif, yaitu melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan.

2. Latar Belakang Munculnya Hukum Progresif.
Hukum progresif muncul sebagai bentuk reaksi dari berhentinya aliran positivisme hukum. Ada beberapa kritik terhadap aliran positivis.
Pertama, bahwa tidak semua hukum lahir dari keinginan pihak yang berdaulat. Kebiasaan-kebiasaan yang diperkenalkan oleh pengadilan, sama sekali tidak merupakan ungkapan keinginan pihak yang berdaulat.
Kedua, deskripsiA ustin tentang hukum lebih mendekati hukum pidana yang membebankan kewajiban-kewajiban.
Ketiga, rasa takut bukan satu-satunya motif sehingga orang menaati hukum. Terdapat banyak motif lain sehingga orang menaati hukum, seperti rasa respek terhadap hukum, simpati terhadap pemeliharaan tata tertib hukum, atau alasan yang sifatnya manusiawi sehingga rasa takut hanya motif tambahan.
Keempat, definisi hukum dari kaum positivis tidak dapat diterapkan terhadap hukum tata negara, karena hukum tata negara tidak dapat digolongkan dalam perintah dari yang berdaulat.

Aliran hukum positif memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Dalam kacamata positivis, tiada hukum kecuali perintah peenguasa, bahkan aliran positivitas legalisme menganggap bahwa hukum identik dengan undang-undang.
Pengaruh positivis modern telah memasuki segala sektor keilmuan. Ditandai dengan kebangkitan semangat Eropa, melalui Reanisance, sebagai abad pencerahan yang diyakini akan mampu membawa harapan melalui ilmu pengetahuan pada orde peradaban yang dapat memecahkan segala persoalan hidup manusia. Di bidang hukum sejak lebih kurang 200 tahun, negara-negara di dunia menggunakan konsep hukum modern. Praktis, hukum manghadapi pertanyaan yang spesialitik, teknologis, bukan pertanyaan moral. Keadaan demikian itu sangat kuat nampak pada hukum sebagai profesi. Hukum positif muncul bersamaan dengan berkembangnya tradisi keilmuan yang mampu membuka cakrawala baru dalam sejarah umat manusia yang semula terselubung cara-cara pemahaman tradisional.

Positivisme adalah aliran yang mulai menemui bentuknya dengan jelas melalui karya Agust Comte (1798-1857) dengan judul “Course de Philoshopie Positive”, yang hanya mengakui fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang bisa diobservasi dengan hubungan obyektif fakta-fakta ini, dan hukum-hukum yang menentukannya, meninggalkan semua penyelidikan menjadi sebab-sebab atau asal-usul tertinggi. Agust Comte membagi evolusi menjadi tiga tahap yaitu :
Pertama, tahap teologis dimana semua fenomena dijelaskan dengan menunjukkan sebab-sebab supernatural dan intervensi yang bersifat ilahi.
Kedua, tahap metafisika, pada tahap ini pemikiran diarahkan menuju prinsip-prinsip dan ide-ide tertinggi.
Ketiga, tahap positif yang menolak semua konstruksi hipotesis dalam filsafat dan membatasi diri pada observasi empirik dan
hubungan fakta-fakta di bawah bimbingan metode-metode yang dipergunakan dalam ilmu-ilmu alam.

Garis besar ajaran positivisme berisi sebagai berikut:
pertama, hanya ilmu yang bebas nilai yang dapat memberikan pengetahuan yang sah;
kedua, hanya fakta (ikhwal/peristiwa empiris) yang dapat menjadi obyek ilmu;
ketiga, metode filsafat tidak berbeda dengan metode ilmu; keempat, tugas filsafat adalah menemukan asas-asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan asas-asas tersebut sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadikan landasan bagi semua organisasi sosial; keenam, mengacu pada ilmu-ilmu alam dan ketujuh berupaya memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik, maupun dunia manusia melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil-hasil alam.

Positivisme oleh Hart diartikan sebagai berikut:
pertama, hukum adalah perintah;
kedua, analis terhadap konsep-konsep hukum adalah suatu yang berharga untuk dilakukan;
ketiga, keputusan-keputusan dapat didedukasikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu tanpa menunjukkan kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan maupun moralitas;
keempat, penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian; dan
kelima, hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan yang diinginkan.

Dalam negara modern, hukum positif dibuat oleh penguasa yang berdaulat. Penguasa digambarkan sebagai manusia superior yang bersifat menentukan. Penguasa ini mungkin seorang individu. Menurut John Austin, karakteristik hukum positif terletak pada karakteristik imperatifnya. Artinya, hukum dipahami sebagai suatu perintah dari penguasa. Pemikiran semacam ini kemudian dikembangkan oleh Rudolf von Jhearing dan George Jellinek yang menekankan pandangan pada orientasi untuk mengubah teori-teori negara yang berdaulat sebagai gudang dan sumber hukum.

Paham positivisme mempengaruhi kehidupan bernegara untuk mengupayakan positivisasi norma-norma keadilan agar segera menjadi norma perundang-undangan untuk mempercepat terwujudnya negara bangsa yang diidealkan. Hukum adalah perintah penguasaan negara. Hakikat hukum menurut John Austin terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Karena itu, pihak penguasalah yang menentukan apa yang diperbolehkan dan yangtidak diperbolehkan. Kekuasaan dari penguasa dapat memberlakukan hukum dengan cara menakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain kea rah yang diinginkan. John Austin, pada mulanya, membedakan hukum dalam dua jenis, yaitu hukum dari Tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan dengan hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang sebenarnya inilah yang disebut hukum positif yang meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individual untuk untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsure, yaitu perintah (Command), sanksi (sanction), kewajiban (duty), dan kedaulatan (soveignty). Sementara menurut Hans Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir- anasir non yuridis sperti unsure sosiologis, politis, historis, bahkan nnilai-nilai etis. Pemikiran inilah yang dikenal sebagai teori hukum murni ( reine rechlehre). Jadi hukum adalah suatu kategori keharusan (sollens kategorie) bukan kategori faktual (sains kategorie). Hukum baginya merupakan suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.

Dasar-dasar pokok pikiran teori hukum Hans Kelsen adalah sebagai berikut:
pertama, tujuan teori tentang hukum, seperti juga setiap ilmu adalah untuk ,mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity);
kedua, teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada bukan tentang hukum yang seharusnya ada;
ketiga, ilmu hukum adalah normatif bukan ilmu alam;
keempat, sebagai teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari sisi yang berubah-ubah menurut jalan atau pikiran yang spesifik;
kelima, hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.

TEORI-TEORI YANG MENOPANG HUKUM POSITIF
1. Teori Hukum Responsif
Teori hukum responsive ini digagas oleh Nonet dan Selznick. Teori hukum responsive menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar procedural justice, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih dari pada itu mengedepankan pada substancial justice.

2. Teori Realisme Hukum
Teori hukum realis atau legal realism (Oliver wendel Holmes)
terkenal dengan kredonya bahwa: “The life of the law has not been logic: it has been experience”. Dengan konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi experience, maka hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Menurut Bernard katanya teori-teori yang berada dalam payung realisme hukum, sesungguhnya berinduk pada empirisme yang oleh David Hume dipatrikan sebagai pengetahuan yang bertumpu pada kenyataan empiris. Empirisme namun menolak pengetahuan spekulatif yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme abad ke-18. Ide-ide rasional, menurut empirisme, bukanlah segala-galanya. Ia tidak bisa diandalkan sebagai sumber kebenaran tunggal. Ide-ide itu perlu dipastikan kebenarannya dalam dunia empiris. Dari situlah kebenaran sejati bisa terjadi.
Realisme sendiri bercabang dua, yakni Realisme Hukum Amerika dan Realisme Hukum Skandinavia. Realisme Hukum Amerika
menempatkan empirisme dalam sentuhan pragmatis yakni sikap hidup yang menekankan aspek manfaat dan kegunaaan berdasarkan pengalaman. Maka Realisme Amerika beranjak dari sikap yang demikian itu. Holmes dan Frank, dan Cardozo misalnya, tidak terlalu tergiur dengan gambaran-gambaran ideal tentang hukum, dan juga tidak terbiuus dengan lukisan-lukisan normatif yang apriori tentang hukum.
Realisme Hukum Skandinavia, berbeda lagi. Aliran ini menempatkan empirisme dalam sentuhan psikologi. Aliran yang berkembang di Uppsala, Swedia awal abad ke-20 ini, mencari kebenaran suatu pengertian dalam situasi tertentu dengan menggunakan psikologi,
yang justru menaruh perhatian pada perilaku manusia ketika berada dalam “kontrol” hukum. Dengan memanfaatkan psikologi, para eksponen aliran ini mengkaji perilaku manusia (terhadap hukum) untuk menemukan arti hukum yang sebenarnya. Hukum sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu perintah (Command), sanksi (sanction), kewajiban (duty), dan kedaulatan (soveignty). Sementara menurut Hans Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis sperti unsure sosiologis, politis, historis, bahkan nilai-nilai etis. Pemikiran inilah yang dikenal sebagai teori hukum murni (reine rechlehre). Jadi hukum adalah suatu kategori keharusan (sollens kategorie) bukan kategori faktual (sains kategorie). Hukum baginya merupakan suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dasar-dasar pokok pikiran teori hukum Hans Kelsen adalah sebagai berikut:
pertama, tujuan teori tentang hukum, seperti juga setiap ilmu adalah untuk ,mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity);
kedua, teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada bukan tentang hukum yang seharusnya ada;
ketiga, ilmu hukum adalah normatif bukan ilmu alam;
keempat, sebagai teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari sisi yang berubah-ubah menurut jalan atau pikiran yang spesifik;
kelima, hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.

TEORI-TEORI YANG MENOPANG HUKUM PROGRESIF
1. Teori Hukum Responsif
Teori hukum responsive ini digagas oleh Nonet dan Selznick. Teori hukum responsive menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar procedural justice, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih dari pada itu mengedepankan pada substancial justice.

2. Teori Realisme Hukum
Teori hukum realis atau legal realism (Oliver wendel Holmes)
terkenal dengan kredonya bahwa “The life of the law has not been logic: it has been experience”. Dengan konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi experience, maka hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.
Menurut Bernard L. bahwa teori-teoei yang berada dalam payung realisme hukum, sesungguhnya berinduk pada empirisme yang oleh David Hume dipatrikan sebagai pengetahuan yang bertumpu pada kenyataan empiris. Empirisme namun menolak pengetahuan spekulatif yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme abad ke-18. Ide-ide rasional, menurut empirisme, bukanlah segala-galanya. Ia tidak bisa diandalkan sebagai sumber kebenaran tunggal. Ide-ide itu perlu dipastikan kebenarannya dalam dunia empiris. Dari situlah kebenaran sejati bisa terjadi. Realisme sendiri bercabang dua, yakni Realisme Hukum Amerika dan Realisme Hukum Skandinavia. Realisme Hukum Amerika menempatkan empirisme dalam sentuhan pragmatis²sikap hidup yang menekankan aspek manfaat dan kegunaaan berdasarkan pengalaman. Maka Realisme Amerika beranjak dari sikap yang demikian itu. Holmes dan Frank, dan Cardozo misalnya, tidak terlalu tergiur dengan gambaran- gambaran ideal tentang hukum, dan juga tidak terbiuus dengan lukisan- lukisan normatif yang apriori tentang hukum. Realisme Hukum Skandinavia, berbeda lagi. Aliran ini menempatkan empirisme dalam sentuhan psikologi. Aliran yang berkembang di Uppsala, Swedia awal abad ke-20 ini, mencari kebenaran suatu pengertian dalam situasi tertentu dengan menggunakan psikologi, yang justru menaruh perhatian pada perilaku manusia ketika berada dalam “kontrol” hukum. Dengan memanfaatkan psikologi, para eksponen aliran ini mengkaji perilaku manusia (terhadap hukum) untuk menemukan arti hukum yang sebenarnya.

3. Teori Hukum Sosiological Jurisprudence.
Teori hukum lain yang lahir dari proses dialektika antara tesis positivisme hukum dan antithesis aliran sejarah, yaitus sociological jurisprudence yang berpendapat bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Teori ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Tokoh aliran ini terkenal di antaranya adalah Eugen Ehrlich yang berpendapat bahwa hukum positif baru akan berlaku secara efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Tokoh lain yaitu Roscoe Pound yang mengeluarkan teori hukum adalah alat
untuk merekayasa sosial (law of a tool of social engineering), juga menganjurkan supaya ilmu sosial didayagunakan untuk kemajuan dan pengembangan ilmu hukum. Langkah progresif yang memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Dalam teori Pound tentang law as a tool of social engineering, yaitu menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pound mengajukan tiga kategori kelompok kepentingan, yaitu kepentingan umum, sosial, dan kepentingan pribadi. Kepentingan-kepentingan yang tergolong kepentingan umum,
terdiri atas dua, yaitu:
1. Kepentingan- kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya.
2. Kepentingan- kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan- kepentingan sosial.
Sementara yang tergolong kepentingan pribadi/ perorangan adalah:
1. Pribadi (Integritas fisik, kebebasan berkehendak, kehormatan/ nama baik, privacy, kebebasan kepercayaan, dan kebebasan berpendapat).
2. Kepentingan- kepentingan dalam hubungan rumah tangga/domestic (Orang tua, anak, suami/istri).
3. Kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak, hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah, pekerjaan, dan hak untuk berhubungan dengan orang lain.

Sedangkan kepentingan sosial meliputi enam jenis kepentingan yaitu :
Pertama, kepentingan sosial dalam soal keamanan umum. Ini meliputi kepentingan dalam melindungi kepentingan dan ketertiban,
kesehatan dan keselamatan, keamanan atau transaksi-transaksi dan pendapatan.
Kedua, kepentingan sosial dalam hal keamanan institusi sosial yang meliputi: Perlindungan hubungan-hubungan rumah tangga dan lembaga- lembaga politik serta ekonomi yang sudah lama diakui dalam ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin lembaga perkawinan
atau melindungi keluarga sebagai lembaga sosial. Keseimbangan antara kesucian perkawinan dan hak untuk bercerai. Perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan antara suami dan istri terhadap hak bersama untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan yang tidak patut. Keseimbangan antara perlindungan lembaga-lembaga keagamaan dan tuntutan akan kemerdekaan beragama. Menyangkut kepentingan keamanan lembaga-lembaga politik, maka perlu ada keseimbangan antara jaminan kebebasan berbicara dan kepentingan.
Ketiga, kepentingan-kepentingan sosial menyangkut moral umum. Meliputi perlindungan masyarakat terhadap merosotnya moral seperti korupsi, judi, fitnah, transaksi-transaksi yang bertentangan dengan kesusilaan, serta ketentuan-ketentuan yang ketat mengenai tingkah laku.
Keempat, kepentingan sosial menyangkut pengamanan sumber daya sosial. Ini diuraikanPoun d sebagai tuntutan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat beradab agar orang jangan boros dengan apa yang ada. Penyalahgunaan hak atas barang yang dapat merugikan orang termasuk dalam kategori ini.
Kelima, kepentingan sosial menyangkut kemajuan sosial. Ini berkaitan dengan keterjaminan hak manusia memanfaatkan alam untuk
kebutuhannnya, tuntutan agar rekayasa sosial bertambah banyak dan terus bertambah baik, dan lain sebagainya.
Keenam, kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual (pernyataan diri, kesempatan, kondisi kehidupan ). Ini berkaitan
dengan tuntutan agar kehidupannya sesuai dengan patokan-patokan masyarakat. Kepentingan inilah yang olehPoun d dilukiskan sebagai
hal yang paling penting dari semuanya´. Hal ini diakui dalam perlindungan hukum atas kebebasan berbicara, kebebasan bekerja dan kebebasan berusaha sesuai patokan-patokan masyarakat.

HUKUM ALAM ATAU NATURAL LAW
Teori hukum ini memberi penjelasan tentang hal-hal yang meta- juridical. Hukum alam sesungguhnya merupakan suatu konsep yang
mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat yang dikelompkkan dalam hukum alam ini bermunculan. Istilah hukum alam
dituangkan dalam berbagai arti oleh berbagai arti oleh barbagai arti oleh kalangan pada masa yang berbeda.
Macam-macam anggapan tersebut diantaranya adalah:
pertama, merupakan ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya;
kedua, suatu dasar dalam berhukum yang bersifat moral yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara
yang ada sekarang dan yang seharusnya;
ketiga, suatu metode untuk menuntun hukum yang sempurna;
keempat, isi dari hukum yang sempurna yang dapat didiskusikan secara akal, dan
kelima, suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum.
Tokoh pendekatan ini diantaranya adalah Hugo de Graat atau Grotius yang memunculkan pemahaman hukum alam bersifat sekuler.
Menurut paham ini,hukum berasal dari alam dan keberadaannya tidak bergantung pada Tuhan.

Kelemahan hukum alam adalah karena ide atau konsep tentang apa yang disebut hukum bersifat abstrak. Hal ini akan menimbulakan
perubahan orientasi berpikir dengan tidak lagi menekankan pada nilai-nilai yang ideal dan abstrak, melainkan lebih mempertimbangkan persoalan yang nyata dalam pergaulan masyarakat.

STUDI HUKUM KRITIS ATAU CRITICAL LEGAL STUDIES
Studi hukum kritis atau Critical Legal Studies (CLS) dipelopori oleh Roberto M. Unger yang tidak puas dengan hukum modern yang
antara lain penuh dengan prosedur. CLS menawarkan analisis kritis terhadap hukum dengan melihat relasi suatu doktrin hukum dengan realitas dan mengungkapkan kritiknya. Kalangan CLS ingin mengedepankan analisis hukum yang tidak hanya bertumpu semata-mata pada segi-segi doktrinal (internal relation), tetapi juga dengan mempertimbangkan berbagai faktor dari luar itu seperti
prefensi-prefensi ideologis, bahasa, kepercayaan, nilai-nilai, dan konteks politik dalam proses pembentukan dan aplikasi hukum (
external relation). CLS menuntut pemahaman terhadap kepustakaan fenomenologi, post struktualisme, dekonstruksi, dan linguistik untuk membantu memahami relasi eksternal tersebut.

EKSISTENSI MAFIA HUKUM DI INDONESIA
Dibukanya rekaman pembicaraan hasil sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari telepon milik pengusaha Anggodo Widjoyo dalam siding di Mahkamah Konstitusi (MK) pada bulan November 2009 yang lalu seakan membuka mata dan telinga seluruh masyarakat Indonesia mengenai keberadaan mafia di sIstem masyarakat Indonesia. Dari rekaman berdurasi 4,5 jam itu terungkap adanya konspirasi antara pejabat di Kepolisian, Kejaksaan, pengacara serta sejumlah orang di lingkaran dunia hukum denganA nggodo untuk menjebak pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Walaupun belum terbukti kebenarannya, rekaman pembicaraan itu seakan membeberkan dengan jelas bagaimana permainan para aparat hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan pengacara dalam merekayasa atau mengarahkan suatu perkara mulai dari membuat keterangan palsu di BAP sampai menyuap para penyidik di Kepolisian. Terungkapnya rekayasa peradilan ini, juga menyadarkan semua pihak bahwa kebobrokan sistem hukum yang selama ini seakan hanya bayangan, ternyata benar-benar ada dan terbukti di depan mata.

1. Pengertian dan peristilahan
Apabila dilihat aspek bahasa, mafia hukum terdiri akar kata mafia dan hukum. Mafia berasal dari bahasa Sisiliakuno, Mafiusu, yang diduga mengambil kata Arab “mahyusu” yang artinya tempat perlindungan atau pertapaan. Setelah revolusi pada 1848, keadaan pulau Sisilia kacau sehingga mereka perlu membentuk ikatan suci yang melindungi mereka dari serangan bangsa lain dalam hal ini bangsa Spanyol. Nama mafia mulai terkenal setelah sandiwara dimainkan pada1863 dengan judul mafusi de la Vicaria “Cantiknya rakyat Vicaria”, yang menceritakan tentang kehidupan pada gang penjahat di penjara Palermo.

Dari beberapa sumber ada dua bentuk pengertian dari mafia hukum ini, yaitu penyebutan mafia hukum dan mafia peradilan.
Pertama, Mafia Hukum disini lebih dimaksudkan pada proses pembentukan Undang-Undang oleh Pembuat undang-undang yang lebih sarat dengan nuansa politis sempit yang lebih berorientasi pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Bahwa sekalipun dalam politik hukum di Indonesia nuansa politis dalam pembuatan UU dapat saja dibenarkan sebagai suatu ajaran keputusan politik yang menyangkut kebijakan politik, namun nuansa politis di sini tidak mengacu pada kepentingan sesaat yang sempit akan tetapi “politik hukum” yang bertujuan mengakomodir pada kepentingan kehidupan masyarakat luas dan berjangka panjang. Sebagai contoh kecil lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 25 tahun 1997 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 oktober 2002 (berdasarkan
Perpu No.3 tahun2000 yang telah ditetapkan sebagai UU berdasarkan UU No. 28 tahun 2000), namun belum genap berumur 6 bulan UU tersebut berlaku UU tersebut telah dicabut pada tanggal 25 Maret 2003 dengan diundangkan lagi UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengganti UU No. 25 tahun 1997.
Kedua, Mafia Peradilan di sini dimaksudkan pada hukum dalam praktik yang ada di tangan para Penegak Hukum dimana secara implisit “hukum dan keadilan” telah berubah menjadi suatu komoditas yang dapat diperdagangkan.

Bentuk-bentuk mafia peradilan, misalnya makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, mengancam pihal-pihak lain, pungutan-pungutan yang tidak semestinya, dan sebagainya. Mafia Peradilan tidak bisa dibuktikan keberadaanya. Jika bisa dibuktikan berarti bukan “mafia” namun kejahatan biasa. Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, mafia adalah suatu organisasi kriminal yang hampir menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat. Istilah mafia merujuk pada kelompok rahasia tertentu yang melakukan tindak kejahatan terorganisasi sehingga kegiatan mereka sangat sulit dilacak secara hukum. Ada pengertian lain dari mafia hukum ini. Istilah mafia disini menunjuk pada adanya “suasana” yang sedemikian rupa sehingga perilaku, pelayanan, kebijaksanaan maupun keputusan tertentu akan terlihat secara kasat mata sebagai suatu yang berjalan sesuai dengan hukum padahal sebetulnya “tidak”. Dengan kata lain mafia peradilan ini tidak akan terlihat karena mereka bisa berlindung dibalik penegakan dan pelayanan hukum. Masyarakat menjadi sulit untuk mengenali mana penegak hukum yang jujur dan tidak terpengaruh oleh mafia dengan para penegak hukum yang sudah terkontaminasi.

2. Eksistensi Mafia Hukum di Lembaga Peradilan
Mafia Peradilan dalam perkara pidana mencakup semua proses pidana sejak pemeriksaan di kepolisian, penututan di kejaksaan, pemeriksaan di semua tingkat peradilan, sejak pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Misalnya perihal Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) di tingkat kepolisian maupun kejaksaan. SP3 ini tidak mungkin bisa diterbitkan secara
gratis. Pasti ada harganya. Harganya bisa dalam rupiah maupun keuntungan politis tertentu. Hak penyidik, penuntut umum atau hakim untuk menahan atau tidak menahan seseorang tersangka atau terdakwa adalah wilayah paling rawan terjadinya transaksi yang sifatnya moniter. Hukum acara yang mendasari wewenang untuk menahan memang lemah. Hanya atas dasar kekhawatiran maka para penegak hukum ini dengan mudah dapat melakukan penahanan terhadap tersangka.

3. Modus Operandi Beberapa Kasus Mafia Hukum
3.1. Modus Operandi Mafia Kasus
Rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah bukti bahwa ternyata mafia itu ada. Makelar itu punya akses VIP ke orang-orang VVIP di puncak-puncak badan penegak hukum. Mafia itu kuatdan bisa bahkan menjebloskan orang, memerangkap orang, dan mengatur berbagai kesaksian agar bisa dipercepat dan dieksekusi badan penwgak hukum. Rekaman selama beberapa jam itu membeberkan misteri yang selama ini hanya diketahui sepotong-sepotong dan tidak ada bukti yang jelas. Jika diungkapkan ke publik pun akan dikenai pasal pencemaran nama baik. Mereka adalah korps tidak terlihat, tangan-tangan yang mengatur semua perkara apa yang bisa diselesaikan sesuai permintaan. Busyro Muqoddas membeberkan modus operandi dari mafia hukum ini. Menurutnya, ada empat modus operandi mafia peradilan di Indonesia.

Modus pertama, adalah penundaan pembacaan putusan oleh majelis hakim. “Kalau ditanyakan ke panitera, akan dapat sinyal bahwa hakim minta sesuatu”.

Modus kedua, adalah manipulasi fakta hukum. “Hakim sengaja tidak memberi penilaian terhadap suatu fakta atau sutu bukti tertentu sehingga putusannya ringan atau bebas”.

Modus ketiga, adalah manipulasi penerapan peraturan perundang- undangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Majelis hakim, mencariperaturan hukum sendiri sehingga fakkta-fakta hukum ditafsirkan berbeda.

Modus keempat, adalah pencaria peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim agar dakwaan jaksa beralih ke pihak lain. Terutama pada kasus korupsi. “Dibuat agar terdakwamelakukan hal tersebut atas perintah atasan sehingga terdakwa dibebaskan”.
Selain itu, terdapat bentuk-bentuk dan modus operansi dari mafia hukum mulai dari kepolisian hingga di Lembaga pemasyarakatan;

Di Kepolisian
a. Tahap Penyelidikan
Permintaan uang jasa. Laporan ditindak lanjuti setelah menyerahkan uang jasa, penggelapan perkara, penanganan perkara dihentikan setelah ada kesepakatan membayar sejumlah uang pada polisi.
b. Tahap Penyidikan
Negosiasi perkara, tawar menawar pasal yang dikenakan terhadap tersangka dengan uang yang berbeda-beda, menunda surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan, pemerasan oleh Polisi, tersangka dianiaya lebih dulu agar mau kooperatif dan menyerahkan uang, mengarahkan kasus lalu menawarkan jalan damai, pengaturan ruang Tahanan, penempatan di ruang tahanan menjadi alat tawar menawar.

Di Kejaksaan
a. Pemerasan
Penyidikan diperpanjang untuk merundingkan uang damai, Surat panggilan sengaja tanpa status “saksi” atau “tersangka”, pada ujung agar statusnya tidak menjadi “tersangka”.
b. Negosiasi Status
Perubahan status tahanan seorang tersangka juga jadi alat tawar-menawar.
c. Pelepasan Tersangka
Melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atau sengaja membuat dakwaan ynga kabur (obscuur libel) sehingga terdakwa di vonis bebas.
d. Penggelapan Perkara
Berkas perkara dapat dihentikan jika memberikan sejumlah uang.
e. Negosiasi Perkara
Proses penyidikan yang diulur-ulur merupakan isyarat agar keluarga tersangka menghubungi jaksa. Dapat melibatkan Calo, antara lain dari kejaksaan, anak pejabat, pengacara rekanan jaksa. Berat atau kecilnya dakwaan menjadi alat tawar menawar.
f. Pengurangan tuntutan
Tuntutan dapat dikurangi apabila tersangka memberikan uang. Berita acara pemeriksaan dibocorkan saat penyidikan. Pasal yang disangkakan juga dapat diperdagangkan.

Di Persidangan
Permintaan uang jasa, pengacara harus menyiapkan uang ekstra untuk bagian registrasi pengadilan, Penentuan Majelis Hakim Dapat dilakukan sendiri, atau menggunakan jasa panitera pengadilan.
a. Negosiasi Putusan
b. Sudah ada koordinasi sebelumnya mengenai tuntutan jaksa yang berujung pada vonis hakim.
c. Tawar menawar antara hakim, jaksa dan pengacara mengenai besarnya hukuman serta uang yang harus dibayarkan.

Tahap Banding Perkara
a. Negosiasi putusan, Pengacara menghubungi hakim yang mengadili, lalu tawar menawar hukuman.
b. Penundaan eksekusi, Pelaksanaan putusan dapat ditunda dengan membayar sejumlah uang kepada jaksa melalui calo perkara atau
pelaksana eksekusi.

Di Lembaga Pemasyarakatan
a. Pungutan bagi pengunjung
b. Uang cuti
d. Menggunakan orang lain yang identitasnya disesuaikan identitas terpidana
e. Perlakuan istimewa

CONTOH KASUS MAFIA HUKUM DI INDONESIA

1. Kasus Jaksa urip Tri Gunawan
Seorang yang dikategorikan sebagai jaksa terbaik sehingga dipercaya menjadi ketua Tim Penyelidikan Kasus BLBI-BDNI, Urip Tri Gunawan, tertangkap tangan menerima uang yang diduga suap oleh Komisi pemberantasan korupsi (KPK), 2 Maret 2008. Tak ttanggung-tanggung, ia menerima suap sebanyak US$ 660.000 atau sekitar 6,1 milyar dari artalyta Suryani teman baik Sjamsul Nursalim, pengusaha yang terkait kasus BLBI. Jaksa itu, oleh KPK, dijadikan sebagai tersangka penerima suap, kendati ia membantah dan mengakuinya sebagai transaksi jual-beli permata. Namun KPK berkeyakinan telah punya bukti kuat bahwa hal itu adalah suap.

2. KasusAnggodo Widjoyo
Dalam rekaman percakapan antaraAnggodo Widjoyo dan beberapa pejabat Polri, Kejaksaan agung, penyidik polisi/jaksa, makelar kasus, pengacara, adalah pembuktian adanya mafia peradilan. Arek Surabaya di Jalan Karet 12 Surabaya itu, siA nggodo, membuktikan diri sebagai kepala mafia. Anggodo, dengan uangnya yang nyaris tak terbatas, bisa dengan enaknya mendikte siapa saja. Termasuk mendikte orang-orang penting di jajaran penegak hukum negeri ini. Dan memang begitulah kerja mafia. Sejak dulu ada, bahkan dipraktikkan setiap hari, tapi sulit dibuktikan. Baru kali ini rakyat Indonesia mendengar langsung ulah mafia itu. Anggodo ibarat dewa sakti bertangan seribu. Dia paham betul yang namanya BAP, berita acara pemeriksaan. Bagaimana cara menjebloskan orang KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, ke dalam penjara. Dalam perkembangannya, kasusA nggodo dilimpahkan ke KPK oleh pihak kepolisian, dengan harapanAnggodo dapat disilidiki dan dijadikan tersangka.

FAKTOR KETIDAKADILAN DAN MUNCULNYA MAFIA

Hukum Kasus-kasus ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal. Penulis mengelompokkannya berdasarkan beberapa alasan yang banyak ditemui oleh masyarakat awam, baik melalui pengalaman pencari keadilan itu sendiri, maupun peristiwa lain yang bisa diikuti melalui media cetak dan elektronik.

1. Tingkat Kekayaan Seseorang
Salah satu keputusan kontroversial yang terjadi adalah jatuhnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadap terpidana kasus korupsi proyek pemetaan dan pemotretan areal hutan antara Departemen Hutan dan PT Mapindo Parama, Mohammad Bob Hasan. PN Jakpus menjatuhkan hukuman dua tahun penjara potong masa tahanan dan menetapkan terpidana tetap dalam status tahanan rumah. Putusan ini menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat, karena untuk kasus korupsi yang merugikan negara puluhan milyar rupiah, Bob Hasan yang sudah berstatus terpidana hanya dijatuhi hukuman tahanan rumah. Proses pengadilan pun relatif berjalan dengan cepat. Demikian pula yang terjadi dengan kasus Bank Bali, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), kasus Texmaco, dan kasus-kasus korupsi milyaran rupiah lainnya. Dibandingkan dengan kasus pencurian kecil, perampokan bersenjata, korupsi yang merugikan negara³ hanya´ sekian puluh juta rupiah, putusan kasus Bob Hasan sama sekali tidak sebanding. Masyarakat dengan mudah melihat bahwa kekayaanlah yang menyebabkan Bob Hasan lolos dari hukuman penjara. Kemampuannya menyewa pengacara tangguh dengan tarif mahal yang dapat mementahkan dakwaan kejaksaan, hanya dimiliki oleh orang-orang dengan tingkat kekayaan tinggi. Kita bisa membandingkan dengan kasus Tasiran yang memperjuangkan tanah garapannya sejak tahun 1985. Tasiran, seorang petani sederhana, yang terlibat konflik tanah seluas 1000 meter persegi warisan ayahnya, dijatuhi hukuman kurungan tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan pada tanggal 2A pril 1986, karena terbukti mencangkuli tanah sengketa. Karena mengulang perbuatannya pada masa percobaan, Tasiran kembali masuk penjara pada bulanA gustus 1986. Sekeluarnya dari penjara, Tasiran berkelana mencari keadilan dengan mondar-mandir Bojonegoro Jakarta lebih dari 100 kali dengan mendatangi Mahkamah Agung, Mabes Polri, KejaksaanA gung, Mabes Polri, DPR/MPR, Bina Graha, Istana Merdeka, dan sebagainya. Pada tahun 1996 ia kembali memperoleh keputusan yang mengalahkan dirinya.

2. Tingkat Jabatan Seseorang
Kasus Ancol gate berkaitan dengan studi banding ke luar negeri (Australia, Jepang, dan Afrika Selatan) yang diikuti oleh sekitar 40 orang anggota DPRD DKI Komisi D. Dalam studi banding tersebut anggota DPRD yang berangkat memanfaatkan dua sumber keuangan yaitu SPJ anggaran yang diperoleh dari anggaran DPRD DKI sebesar 5.2 milyar rupiah dan uang saku dari PT Pembangunan Jaya Ancol sebesar 2,1 milyar rupiah. Dalam kasus ini, sembilan orang staf Bapedal dan Sekwilda dikenai tindakan administratif, semenara Kepala Bapedal DKI Bambang Sungkono dan Kepala Dinas Tata Kota DKI Ahmadin Ahmad tidak dikenai tindakan apapun. Dalam kasus ini, terlihat penyelesaian masalah dilakukan segera setelah media cetak dan elektronik menemukan ketidakberesan dalam masalah pendanaan studi banding tersebut. Penyelesaian secara administratif ini seakan dilakukan agar dapat mencegah tindakan hukum yang mungkin bisa dilakukan. Rasa ketidakadilan masyarakat terusik tatkala sanksi ini hanya dikenakan pada pegawai rendahan. Pihak kejaksaan pun terkesan mengulur-ulur janji untuk mengusut kasus ini sampai ke pejabat tertinggi di DKI, yaitu Gubernur Sutiyoso, yang sebagai komisaris PT Pembangunan JayaA ncol ikut bertanggungjawab.

3. Nepotisme
Terdakwa Letda (Inf)A gus Isrok, anak mantan Kepala StafA ngkatan
Darat (KASAD), Jendral (TNI) Subagyo HS, diperingan hukumannya oleh mahkamah militer dari empat tahun penjara menjadi dua tahun penjara. Disamping itu, terdakwa juga dikembalikan ke kesatuannya selama dua minggu sambil menunggu dan berpikir terhadap vonis mahkamah militer tinggi. Putusan ini terasa tidak adil dibandingkan dengan vonis-vonis kasus narkoba lainnya yang terjadi di Indonesia yang didasarkan atas pelaksanaan UU Psikotropika. Disamping itu, proses pengadilan ini juga memperlihatkan eksklusivitas hukum militer yang diterapkan pada kasus narkoba. Tommy Soeharto, anak mantan presiden Soeharto, yang dihukum 18 bulan penjara karena kasus manipulasi tukar gling tanah Bulog di Kelapa Gading dan merugikan negara sebesar 96 milyar rupiah, sampai saat ini tidak berhasil ditangkap dan dimasukkan ke LP Cipinang sesuai perintah pengadilan setelah permohonan grasinya ditolak oleh presiden. Masyarakat melihat bagaimana pihak pengacara, kejaksaan, dan kepolisian saling berkomentar melalui media cetak dan elektronik, namun sampai saat makalah ini dibuat Tommy Soeharto masih berkeliaran di udara bebas. Dua kasus ini mengesankan adanya diskriminasi hukum bagi keluarga bekas pejabat.

4. Tekanan Internasional
Kasus Atambua, Nusa Tenggara Timur, yang terjadi pada tanggal 6 September 2000, yang menewaskan tiga orang staf NHCR mendapatkan perhatian internasional dengan cepat. Dimulai dengan keluarnya Resolusi No. 1319 dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB), surat dari Direktur Bank Dunia kepada Presiden Abdurrahman Wahid untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, permintaan DK PBB untuk mengirim misi penyelidik kasus Atambua ke Indonesia, desakan CGI (Consultatif Group on Indonesia), sampai dengan ancaman embargo olehA merika Serikat. Tekanan internasional ini mengakibatkan cepatnya pemerintah bertindak, dengan segera melucuti persenjataan milisi Timor Timur dan mengadili beberapa bekas anggota milisi Timor Leste yang dianggap bertanggung jawab. Apabila dibandingkan dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di bagian lain di Indonesia, misalnya: Ambon, Aceh, Sambas, Sampit, kasus Atambua termasuk kasus yang mengalami penyelesaian secara cepat dan tanggap dari aparat. Dalam enam bulan sejak kasus ini terjadi, kekerasan berhasil diatasi, milisi berhasil dilucuti, dan situasi kembali aman dan normal. Meskipun perhatian internasional dalam kasus-kasus kekerasan lain di Indonesia, namun tekanan yang terjadi tidak sebesar pada kasus Atambua. Dalam pandangan masyarakat, derajat tekanan internasional menentukan kecepatan aparat melakukan penegakan hukum dalam mengatasi kasus kekerasan.

Sedangkan beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya mafia hukum, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini lebih kepada faktor yang berasal dari orang atau oknum itu sendiri, faktor tersebut antara lain :
Pertama, Adanya keakraban antara elit hukum dengan masyarakat yang berperkara.
Kedua, aspek pertemanan.
Ketiga, budaya konsumerisme aparat hukum. Soehandojo menegaskan bahwa justru aspek konsumerisme yang paling menonjol diantara ketiga aspek yang ada.
Keempat, kualitas moral para aparat penegak hukum menjadi hal yang utama dalam Mafia Peradilan ini. Ini menyebabkan tidak ada rasa takut dan bersalah yang dirasakan oleh para penegak hukum kita meskipun dalam hal melaksanakan hukum dengan hukum yang salah. Sehingga tidak heran ketika melaksanakan tugas mulianya, para penegak hukum lebih memilih uang dari pada memberikan putusan dengan benar. Mungkin pendidikan moral dan agama ini menjadi salah satu titik tekan yang harus diperhatikan yang harus dimiliki oleh setiap penegak hukum dimanapun. Karena agama manapun tidak pernah menghalalkan perbuatan itu.
Kelima, kualitas keilmuan yang rendah juga menjadi hal yang penting dalam menimbulkan mafia peradilan ini. Kualitas keilmuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum sangat berpengaruh besar terhadap kualitas/bobot proses peradilan dan kualitas/bobot putusan seorang hakim. Sehingga mafia peradilan itupun menjadi hal yang tidak akan dilakukan dalam
penegakan hukum.

Sedangkan faktor Eksternal antara lain :
Pertama, kondisi peraturan perundang-undangan kita kebanyakan memberikan celah bagi para penegak hukum untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan hukum. Para penegak hukum pada umumnya mampu untuk menafsirkan dengan berbagai arti tentang aturan perundang-undangan yang ada sehingga tafsiran itu bisa diterapkan dalam memenangkan sebuah kasus.
Kedua, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga dari kalangan masyarakat pun kurang membudayakan taat hukum. Hal ini sebenarnya juga dapat dipengaruhi kondisi penegak hukum dalam melaksanakan hukum.
Ketiga, kekuasaan dan kewenangan para penegak hukum terutama hakim yang sangat kuat, terutama dalam melakukan sebuah putusan seorang hakim mempunyai kekuatan yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Namun, putusan dari hakim justru banyak yang tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat.

Praktik-praktik mafia peradilan yang selama ini terjadi sudah menjadi bagian dari rekayasa para penegak hukum baik kasus kecil maupun besar. Semakin besar kasus yang diperiksa semakin besar pula “pendapatan” yang diperoleh para pelaku mafia peradilan ini. Mafia peradilan menjadi sebuah momok yang sangat menakutkan dalam proses rekonstruksi hukum dan supremasi hukum di negara kita sehingga harus dibasmi. Langkah yang harus ditempuh oleh para petinggi negara kita pun harus mampu menjadikan peradilan kita membaik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

PENUTUP
Melihat penyebab ketidak adilan penegakan hukum di Indonesia, maka prioritas perbaikan harus dilakukan pada aparat, baik polisi, jaksa, hakim, maupun pemerintah (eksekutif) yang ada dalam wilayah peradilan yang bersangkutan. Tanpa perbaikan kinerja dan moral aparat, maka segala bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme akan terus berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Selain perbaikan kinerja aparat, materi hukum sendiri juga harus terus menerus diperbaiki. Kasus tidak adanya perundangan yang dapat menjerat para terdakwa kasus korupsi, diharapkan tidak akan muncul lagi dengan adanya undang-undang yang lebih tegas. Selain mengharapkan peran DPR sebagai lembaga legistatif untuk lebih aktif dalam memperbaiki dan menciptakan perundangundang yang lebih sesuai dengan perkembangan jaman, diharapkan pula peran dan kontrol publik baik melalui perorangan, media massa, maupun lembaga swadaya masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor kunci
dalam penegakan hukum secara konsisten. Semoga dengan dimuatnya artikel ini pengunjung dapat lebih memahami kondisi penagakan hukum di Indonesia dan dapat ikut serta memikirkan langkah-langkah strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan.***

Efendi, S.H.I., Jonaedi, Mafia Hukum, Prestasi pustaka Publisher, Jakarta, 2010
Ali, Achmad. Pengadilan dan Masyarakat, Hasanudin University Press, Ujung Pandang, 1999
Doyle, Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terj. Robert M.Z. Lawang, Gramedia, Jakarta, 1986.
Soemardi, Dedi, Pengantar Hukum Indonesia, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1997

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s