Sering Buang Angin dan Sendawa?

7wonUK_1342621903Ghiboo.com – Bila Anda termasuk orang yang punya masalah dengan perut dan pencernaan, misalnya sering merasa kembung, sendawa, atau pun buang angin, sebaiknya waspada.
Bisa jadi itu tanda Anda kekurangan enzim pencernaan. Perut yang terasa penuh akibat timbulnya gas berlebihan di dalam sistem pencernaan, baik di dalam lambung, usus halus dan usus besar kerap kali dianggap sebagai problem atau gejala sakit maag.
“Kekurangan enzim atau yang sering juga disebut sindrom malabsorsi, terjadi akibat pola hidup dengan makan tidak seimbang,” jelas Dr. Ari Fahrial Syam SpPD-KGEH, MMB, Dokter spesialis penyakit dalam dan Gastroenterologi dari FKUI RS. Cipto Mangunkusumo Jakarta.
Proses penyerapan dan pencernaan makanan terganggu, karena sejumlah enzim untuk memecah bahan makanan itu tidak cukup. Sebagian bahan makanan yang masuk tubuh akan terbuang percuma.
Jika seseorang terkena sindrom malabsorsi, secara perlahan tubuh mengalami kurang gizi kronis, meski telah makan sesuai aturan ‘4 sehat 5 sempurna’. Tubuh menjadi rentan terkena penyakit. Gampang flu dan sakit-sakitan.
“Minum aneka suplemen vitamin dan mineral tidak membantu, karena yang dibutuhkan sebenarnya adalah enzim yang membantu percernaan menyerap zat-zat makanan,” tambahnya.
Untuk mengenali apakah Anda terkena sindrom malabsorsi cukup mudah. Yaitu, selain mengalami gejala-gejala mirip penyakit maag, penderitanya juga sering bersendawa dan buang angin (kentut), gampang terkena diare dan sering terdengar dari dalam perut suara usus ‘kriuk-kriuk’ seperti orang kelaparan. Untuk pastinya bisa konsultasi ke dokter.
Dokter akan memeriksa feses (kotoran) apakah ditemukan adanya lemak, protein atau karbohidrat. Jika ada, itu tandanya Anda terkena sindrom malabsorsi.
Untuk mendukung hal itu akan dilakukan pemeriksaan enzim darah. Faktor penyebab gangguan enzim, bisa genetika, faktor usia akibat organ tubuh yang menua atau bisa juga disebabkan perubahan gaya hidup yang membuat kerja pankreas sebagai penghasil enzim pencernaan tidak optimal.
Tubuh membutuhkan sejumlah enzim untuk memproses makanan dalam saluran cerna. Enzim amilase untuk memecah amilum (karbohidrat), enzim laktase untuk mengurai laktosa, enzim lipase untuk memecah lemak (lipid) di usus halus menjadi gliserol dan asam lemak.
Enzim pepsin untuk memecah protein di lambung serta enzim tripsin dan kimotripsin (enzim pankreas) yang memecah protein. Enzim merupakan protein berbentuk bundar yang diperlukan untuk reaksi kimia di dalam tubuh. Sebagian kecil enzim diproduksi di kelenjar liur di bagian mulut.
Jika tubuh kekurangan enzim, perut berontak saat mengonsumsi makanan tertentu. Itu sebabnya penderita mudah terkena diare. Kebanyakan enzim pencernaan diproduksi oleh pankreas.
Di dalam tubuh terdapat dua golongan enzim, yaitu enzim pencernaan yang berfungsi sebagai katalisator dan enzim metabolisme yang bertanggungjawab untuk menyusun, memperbaiki dan membentuk kembali sel-sel dalam tubuh.
Kurangnya satu jenis enzim umumnya disertai oleh kurangnya enzim yang lain. Gangguan kekurangan enzim yang kronis dapat menyebabkan kekurangan gizi, berat badan berkurang dan daya tahan tubuh juga menurun.
Untuk mengatasi masalah kekurangan enzim ini, lakukan diet terutama mengurangi makanan yang berlemak, keju serta coklat. Selain itu, banyak mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai gudang produksi ‘enzim’.
(Fitness for Men Indonesia edisi Desember 2012)
SUMBER : http://id.she.yahoo.com/sering-buang-angin-dan-sendawa-041806598.html

By FERY SUJARMAN Posted in Hukum

ULKUS GASTER

Makasih Ƴɑ̤̥̈̊ªªªª . Semua info di blog ini sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sesatu penyakit Ɣªήğ diderita. Salam kenal ….

Adeindrasutomo's Blog

1. Definisi

Ulkus gaster adalah suatu gambaran bulat atau semi bulat/oval, ukuran >5 mm kedalam sub mucosal pada mukosa lambung akibat terputusnya kontinuitas/integritas mukosa lambung. Ulkus gaster merupakan luka terbuka dengan pinggir edema diserati indurasi dengan dasar ulkus ditutupi debris.

2. Etiologi

Ulkus gaster biasanya disebabkan oleh :

1. Faktor asam lambung (difusi balik ion H+) : bahan iritan akan menimbulkan defek mukosa barier dan terjadi difusi balik ion H+. Histamin terangsang untuk lebih banyak mengeluarkan asam lambung, timbul dilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh kapiler, kerusakan mukosa lambung, gastritis akut / kronis, dan ulkus gaster.
2. Disfungsi pilorik (refluks empedu dan motilitas antrum) : bila mekanisme penutupan sfingter pilorus tidak baik, artinya tidak cukup berespon terhadap rangsangan sekretin atau kolesistokinin, akan terjadi refluks empedu dari duodenum ke antrum lambung, sehingga terjadi defek pada mukosa barier yang menimbulkan difusi balik ion H+. Ulkus gaster yang letaknya dekat dengan pilorus biasanya memperlambat…

Lihat pos aslinya 469 kata lagi

By FERY SUJARMAN Posted in Hukum

Akhir Ramadhan

Dua hari menjelang akhir blan Ramadhan ini, puasa terasa nikmat. Nikmat bukan karena puasa akan segera berakhir akan tetapi karena selama melaksanakan ibadah puasa dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh harap mendapatkan penilaian Ɣªήğ terbaik dari Allah SWT. Ək̶̲̅υ̲ akan selalu merindukanmu bulan Ramadhan ….

By FERY SUJARMAN Posted in Hukum

Meet a Forum Volunteer: Tess Warn

Okay Thankyou ….

The WordPress.com Blog

If you’ve ever had a question about WordPress.com, chances are you’ve visited our Community Support Forums. Forums are a great place to search for solutions and get answers. While our Happiness Engineers help out in these forums, WordPress.com enthusiasts — people who are passionate about WordPress.com and helping fellow users — provide the majority of answers.

We have previously interviewed forum volunteers Sergio Ortega (airodyssey) and Mike Brough (auxclass). Today, we’re excited to introduce another prolific volunteer: Tess Warn (1tess). We asked her a bit about herself, how she got involved in the forums, and her tips for getting and providing great support.

You’ve been blogging at Tess’s Japanese Kitchen since 2007. Tell us about your blog, how you got started, and why you chose WordPress.com.Tess Warn

My blogging hobby began in a forum connected to Taunton Press’ Fine Cooking magazine. Here is a secret: people who…

Lihat pos aslinya 929 kata lagi

By FERY SUJARMAN Posted in Hukum

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Bidang Ketenagakerjaan setelah diberlakukannya Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Oleh : Agus Budi Susilo, SH., MH
(Hakim PTUN Medan 2004-2008, saat ini Hakim PTUN Semarang)

A. Latar Belakang Penulisan

Sebagai negara berkembang, Indonesia saat ini sedang membangun diberbagai sektor. Di sektor perekonomian misalnya, sejalan dengan isu globalisasi yang tidak dapat dielakkan lagi, negara kita tidak dapat menutup mata begitu saja terhadap dampak perkembangan ekonomi dunia.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi politik, globalisasi merupakan proses perubahan organisasi dari fungsi kapitalisme yang ditandai dengan munculnya integrasi pasar dan perusahaan-perusahaan transnasional dan tertinggalnya institusi supranasional. Pengertian globalisasi disini memberikan indikasi bahwa deregulasi dan privatisasi merupakan ciri utama globalisasi yang mengarah pada pengurangan peran pemerintah dibidang ekonomi termasuk di bidang ketenagakerjaan di satu pihak, dan peningkatan peran pasar di lain pihak.
Berangkat dari konsep globalisasi tersebut, pembahasan implikasi globalisasi terhadap masalah hukum ketenagakerjaan menjadi sangat penting dan menarik untuk ditelaah. Hal ini dikarenakan akhir-akhir ini banyak permasalahan yang timbul terhadap para pekerja (buruh) baik mengenai tidak sesuainya UMR (upah minimum regional), PHK (pemutusan hubungan kerja), kurang harmonisnya hubungan serikat pekerja dengan pengusaha maupun antar serikat pekerja, dll.

Karena peliknya masalah yang berkenaan dengan para pekerja, perlu upaya-upaya dari pemerintah dalam menghadapi era globalisasi yang kaitannya dengan ketenagakerjaan. Oleh sebab itu dituntut peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut, setidak-tidaknya meminimalisir permasalahan ketenagakerjaan/ perburuhan yang timbul.

Sebelum tahun 2004, pemerintah dalam melakukan upaya tindakan preventifnya adalah dengan membentuk lembaga P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah) dan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, agar masalah ketenagakerjaan/ perburuhan dapat diselesaikan dengan baik dan adil.
Disinilah dituntut suatu lembaga penyelesian sengketa perburuhan yang dapat bekerja optimal menuju suatu keadilan dengan tidak mengesampingkan independensinya. Akan tetapi lembaga P4D dan P4P bagaimanapun juga eksistensinya masih dirasakan cukup lemah, karena keberadaannya dibawah lembaga eksekutif yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Meskipun demikian, keputusan yang dihasilkan oleh P4D maupun P4P tidaklah bersifat final melainkan masih dimungkinkannya suatu upaya hukum lagi bila pihak yang merasa dirugikan belum merasa puas akan hasil penyelesaian sengketa perburuhan oleh P4D dan P4P. Upaya hukum yang dimaksud yaitu upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Adanya upaya administratif ini adalah merupakan bagian dari suatu sistem peradilan administrasi, karena upaya administratif merupakan kombinasi atau komponen khusus yang berkenaan dengan PTUN, yang sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan memelihara keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, sehingga tercipta hubungan rukun antara pemerintah dan rakyat dalam merealisasikan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (1).

Meskipun dengan adanya upaya administrasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan yang masuk dalam lingkup hukum administrasi negara, tetapi dalam perkembangannya banyak kalangan (terutama yang awam terhadap hukum administrasi negara) berpendapat perkara khusus harus diselesaikan dengan peradilan khusus, artinya agar dicapainya suatu keadilan perlu dibentuk lembaga-lembaga peradilan khusus untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu. Salah satunya adalah dengan dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang kedudukannya berada dibawah Peradilan Umum serta menghapuskan keberadaan P4D dan P4P.

Dengan didudukannya PHI sebagai peradilan khusus mungkin para penganut paham tadi mengasumsikan bahwa masalah hubungan industri ketenagakerjaan merupakan masalah khusus sehingga harus diselesaikan secara khusus pula. Selain itu, upaya dari pemerintah dan DPR membentuk PHI adalah agar penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat cepat, tepat, adil dan murah. Tetapi bagaimanakah realisasi setelah dibentuknya PHI, apakah sengketa ketenagakerjaan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (KTUN) bukan lagi menjadi kewenangan PTUN ?. Dari permasalahan tersebut, penulis mencoba mendeskripsikan serta mengajak rekan-rekan atau para pembaca untuk mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan analisa yuridis normatif dan mengenyampingkan anasir-anasir non yuridis, akan tetapi aspek penekanannya menggunakan hukum administrasi negara di Indonesia.

B. PHI Sebagai Pranata Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis mencoba untuk mengkaji fungsi dan kedudukan PHI menurut Undang-undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Aspek filosofis dibentuknya PHI adalah adanya suatu keinginan agar terwujud suatu hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila kita melihat nilai yang terkandung diatas, maka keberadaan PHI memang sangat dibutuhkan bahkan sangat urgen melihat masalah ketenagakerjaan yang semakin kompleks.

Dalam hal ini, eksistensi PHI dapat dijadikan sebagai pilar hukum ketenagakerjaan. Dikatakan “pilar” karena hukum ketenagakerjaan yang pada umumnya berupa norma tidak dapat diterapkan atau dipatuhi bila tidak ada suatu lembaga hukum yang mempunyai daya paksa untuk mengimplementasikan norma hukum ketenagakerjaan tersebut, untuk itulah condito sine quanon dibentuk PHI.

Meskipun sudah ada lembaga penegakan hukum ketenagakerjaan baik yang berada dibawah naungan lembaga eksekutif ( dahulu seperti P4D dan P4P) maupun lembaga yudikatif, tetapi masih dirasa belum mumpuni dalam hal penegakan norma hukum ketenagakerjaan. Oleh karena masalah-masalah ketenagakerjaan mempunyai nilai problematik yang khas, maka disepakati baik oleh pemerintah maupun DPR perlu lembaga penegak hukum khusus masalah ketenagakerjaan dan lembaga itu adalah PHI.

Dengan adanya kekhasan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, maka dalam PHI inipun membatasi perselisihan hubungan industrial ke dalam beberapa jenis, yaitu : perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara para serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (Pasal 2 Undang-Undang tentang PPHI).

Tetapi dengan adanya perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut, bukan berarti setiap perselisihan ketenagakerjaan ini selalu harus diselesaikan melalaui PHI. Karena adanya PHI merupakan jalan terakhir apabila perselisihan dalam ketenagakerjaan, sedangkan upaya yang harus dilalui terlebih dahulu menurut nilai-nilai dalam Pancasila adalah dirundingkan atau dimusyawarahkan karena dengan adanya musyawarah para pihak yang berselisih diyakini apabila terselesaikan akan lebih baik dibanding diselesaikan melalui PHI.

Karena penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui PHI merupakan jalan terakhir, maka diberikan kesempatan kepada para pihak yang berselisih melakukan penyelesaian melalui beberapa macam cara, seperti : bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi.

Segi positif dalam sistem penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang tentang PPHI adalah penyelesaian lewat PHI lebih sederhana karena proses penyelesaian sengketa harus sudah selesai dalam kurun waktu kurang lebih 140 hari (2), dan ini berbeda dengan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan sebelumnya yang bisa memakan waktu sampai 3 tahun.

Tugas dan wewenang PHI menurut Pasal 55 Undang-Undang tentang PPHI adalah memeriksa dan memutus :

1. Perselisihan Hak sebagai pengadilan tingkat pertama.
2. Perselisihan Kepentingan sebagai pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir.
3. Perselisihan PHK sebagai pengadilan tingkat pertama.
4. Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan sebagai pengadilan tingkat pertama
sekaligus terakhir.

Dari ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan ada dua perkara (perselisihan hak dan PHK) yang dapat diupayakan hukum lagi yaitu langsung melalui Kasasi (tanpa ada Banding). Sedangkan untuk dua perkara yang lain yaitu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan tidak ada upaya hukum lagi melainkan putusan yang ada sudah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Yang menarik untuk dikaji dalam hal komposisi Majelis Hakim pada PHI adalah satu orang Hakim Pengadilan Negeri (yang diangkat oleh Ketua MA), satu orang Hakim Ad-hoc dari kalangan serikat pekerja/buruh, dan satu orang Hakim Ad-hoc dari kalangan organisasi pengusaha. Dikatakan menarik karena prosedur pengangkatan Hakim tidak sebagaimana umumnya/ layaknya yaitu dari kalangan SP/SB serta Pengusaha, hanya berdasarkan pengusulan yang selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Selain itu salah satu persyaratan penting untuk menjadi Hakim Ad-hoc bukan harus dari seorang sarjana hukum melainkan strata satu (S1) yang berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 tahun. Sedangkan mengenai hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata disamping hukum acara yang ada dalam Undang-Undang tentang PPHI.
Sejak 14 Januari 2004 Undang-Undang tentang PPHI secara hukum sudah berlaku sah serta dapat diterapkan, dan beberapa wilayah di Indonesia saat ini sudah memiliki lembaga PHI sepeti : Jakarta, Medan, Semarang, dll.

C. Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan di PTUN sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN oleh Badan atau Pejabat TUN

Sebagaimana kita ketahui, yang menjadi pangkal sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan TUN. Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (3).

Melihat pada definisi tersebut, yang menjadi pangkal sengketa dalam PTUN itu sangat terbatas pada keputusan saja, dan ini pun dipersempit lagi hanya Keputusan TUN yang tertulis saja. Hal ini berarti, tidak semua tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ini dapat digugat melalui PTUN. Namun, yang dapat digugat melalui PTUN sebatas Keputusan TUN saja. Tindakan-tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tanpa Keputusan TUN tidak menjadi obyek sengketa tata usaha negara (4).

Dari pengertian Keputusan TUN ini pula, apabila ditelaah lebih dalam lagi ternyata pengertian tersebut belumlah tuntas. Karena, pengertian Keputusan TUN yang termaktub dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang PTUN itu masih dikurangi dengan apa yang tercantum dalam Pasal 2 dan masih ditambah lagi dengan apa yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang PTUN. Oleh karena itu Keputusan TUN yang bersifat konkret, individual, dan final inilah yang dapat digugat ke PTUN yang kemudian di putus oleh Hakim Tata Usaha Negara.

Apabila dipahami adanya Keputusan TUN meliputi beberapa bidang, seperti : bidang kepegawaian, pertanahan, perpajakan, ketenagakerjaan/perburuhan, dll. Sepanjang Badan atau Pejabat TUN mengeluarkan keputusan dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan dan masuk dalam kriteria Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang PTUN, maka apabila ada sengketa yang berkenaan dengannya sudah masuk kewenangan absolut PTUN untuk menyelesaikannya.

Selain Keputusan TUN yang menjadi patron untuk mengetahui kompetensi absolut PTUN, maka perlu dikaji siapakah yang disebut Badan atau Pejabat TUN. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang tentang PTUN, yang dimaksud Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat TUN (administrasi negara) yang melaksanakan fungsi atau urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beranjak dari pengertian tersebut timbul suatu pertanyaan apa dan siapa sajakah yang dapat melaksanakan fungsi atau urusan pemerintahan ? apakah hanya Badan atau Pejabat TUN (eksekutif) saja ?. Untuk menjawab permasalah tersebut perlu pemahaman secara komprehensif keilmuan hukum administrasi negara.

Menurut hukum administrasi negara (hukum publik), wewenang-wewenang dalam urusan pemerintahan (eksekutif) bukanlah merupakan monopoli instansi-instansi resmi di lingkungan pemerintah dibawah Presiden saja. Demikian halnya karena dalam kenyataan kehidupan sehari-hari berbagai tugas pemerintahan berada pada instansi-instansi di luar pemerintah, seperti : badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah sendiri (mis : BUMN/BUMD dan Bank Pemerintah), instansi-instansi yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta (mis : Pemda DKI kerjasama dengan PT Pembangunan Jaya), dan kadangkala suatu badan swasta murni melalui peraturan perundang-undangan atau sistem perizinan diberi wewenang untuk melaksanakan dan bertindak sebagai pelaksana suatu bidang urusan pemerintahan (mis : lembaga-lembaga swasta yang bergerak dibidang pendidikan, kegiatan sosial, kesehatan, dll). Dengan alasan itulah, menurut Indroharto bahwa apa saja atau siapa saja yang dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat TUN dengan nama apapun secara garis besar dapat dikelompokkan dalam (5) :

1. Instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah Presiden sebagai kepala eksekutif.
2. Instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu urusan pemerintahan.
3. Badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
4. Instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
5. Lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Dari uraian diatas, menurut penulis dalam kenyataanannya hukum administrasi negara terlihat sudah semakin berkembang pesat dan maju. Hal ini dikarenakan semakin berkembang dan majunya suatu negara banyak terjadi pelimpahan-pelimpahan wewenang yang banyak dimiliki oleh pemerintah. Proses pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada instansi diluar pemerintah ini merupakan suatu keharusan karena dinamika kehidupan sosial dan pembangunan/ modernisasi yang menuju kepada globaliasi sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Adanya era globalisasi membuat tugas-tugas yang diemban pemerintah semakin kompleks sehingga untuk efisiensi dan efektifitas pembangunan secara politis dan sesuai konstitusi sudah disepakati perlu adanya pelimpahan wewenang tersebut sepanjang bukan yang berkenaan dengan pengambil kebijakan publik maupun menyangkut kepentingan hajat hidup rakyat Indonesia.

Setelah ditelusuri mengenai apa saja yang bisa dijadikan sebagai subjek dan objek dalam sengketa TUN, maka permasalahan selanjutnya apakah setelah dibentuknya PHI sengketa TUN yang berkenaan dengan ketenagakerjaan sudah bukan lagi menjadi kewenangan PTUN untuk mengadilinya ?.

Sebagaimana telah penulis nyatakan, berdasarkan uraian yuridis diatas sepanjang sengketa TUN tersebut berupa keputusan TUN sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang PTUN dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN menurut Pasal 1 angka 1, 2, dan 6 Undang-Undang tentang PTUN, maka tetap menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa memilah-milah bidang apa pun.

Sedangkan mengenai penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-Undang tentang PTUN, penulis berpendapat setelah dibentuknya PHI berdasarkan Pasal 125 Undang-Undang tentang PPHI, PTTUN selaku pengadilan tingkat pertama sudah tidak berwenang lagi menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan/perburuhan karena P4D dan P4P sudah tidak ada lagi eksistensinya.

Dalam hal ini pun penulis sependapat PHI berada dibawah Peradilan Umum karena perselisihan yang terjadi antara tenaga kerja/ buruh atau SP/SB dengan organisasi pengusaha biasanya bersifat keperdataan. Tetapi perlu dicatat, bahwa tidak selamanya sengketa yang berkenaan dengan ketenagakerjaan/ perburuhan bersifat perdata/ privat, karena pada dasarnya ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan/ buruh itu kadangkala masuk wilayah hukum publik. Oleh karena itu penulis sependapat dengan Koko Kosidin yang dalam disertasinya menyatakan mengenai pemahaman yang luas dari hukum ketenagakerjaan atau perburuhan ini, yaitu di samping bersifat keperdataan juga bersifat publik karena menyangkut pula pengaturan mengenai kebijakan pemerintah di dalamnya6). Pendapat yang sama diungkapkan oleh Hari Supriyanto dalam salah satu penelitiannya tentang hukum ketenagakerjaan/ perburuhan dengan menyitir pendapat Pitlo dan Utrecht, yang menyatakan pengaturan lapangan hukum ketenagakerjaan/ perburuhan termasuk pengaturan yang menyangkut van openbare orde (aturan-aturan hukum publik), yaitu aturan-aturan yang menyangkut atau meliputi bagian-bagian yang esensial daripada struktur kehidupan masyarakat, dari sinilah pemerintah tidak dapat menghindari adanya campur tangan dilapangan ketenagakerjaan/ perburuhan. Turut campur tangannya pemerintah secara aktif di lapangan ketenagakerjaan karena pemerintah dalam segala segi kehidupan sosial membawa suatu “enorme utibouw van de sociale wetgeving” dan suatu “enorme groei van het adminitrative recht”, dengan demikian aktifnya pemerintah tersebut adalah dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan umum yang menuju suatu negara kesejahteraan (welfare state) 7).

D. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang ada dan argumentasi hukum oleh penulis, maka dapat disimpulkan berkenaan dengan materi yang sedang dibahas yaitu kedudukan PHI sebagai peradilan khusus sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berada di bawah Peradilan Umum, sedangkan mengenai fungsi dan kewenangannya adalah hanya menangani masalah ketenagakerjaan/ perburuhan yang bersifat keperdataan maupun pidana, sedangkan yang sifatnya sengketa tata usaha negara termasuk wilayah HAN bukanlah merupakan kompetensi PHI untuk menyelesaikan perkara tersebut melainkan kewenangan absolut PTUN. Dengan demikian, penulis mengajak para pembaca (terutama bagi kalangan eksekutif, politisi, akademisi maupun praktisi) dalam membentuk dan menerapkan suatu aturan harus memilah dari segi keilmuan hukum, atau dengan kata lain janganlah sampai terjadi disharmonisasi atau overlap peraturan perundang-undangan (inilah yang sering terjadi di Indonesia), oleh karenanya harus mengacu pada teori-teori suatu bidang keilmuan hukum serta menghilangkan anasir-anasir politis/ non yuridis.

1) SF.Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, 1997, Yogyakarta, hlm.83.

2) Menurut Pasal 103, Majelis Hakim wajib memberi putusan dalam waktu selambat-lambatnya 50 hari kerja terhitung sejak hari pertama sidang dan dalam Pasal 115 apabila salah satu pihak mengajukan Kasasi maka Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Kasasi harus sudah memutusa perkara tersebut.

3) Lihat : Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang PTUN.

4) Menurut sistem hukum kita, kewenangan untuk menilai perbuatan materiil dari badan atau pejabat TUN ini tidak termasuk kompetensi PTUN, Kewenangan untu menilai perbuatan ini diserahkan kepada Peradilan Umum atau perdata, yang didasarkan penafsiran yang luas dari Pasal 1365 KUHPerdata (tentang onrechtmatig daad)

5) Lihat Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 135-137.

6) Koko Kosidin, Aspek-Aspek Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan Perusahaan Perseroan (PERSERO), Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, hlm.305-307.

7) lihat Hari Supriyanto, Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik (Studi Hukum Perburuhan di Indonesia), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, hlm.77 dan 81.

By FERY SUJARMAN Posted in Hukum

PENYADAPAN DALAM HUKUM PIDANA

Oleh: Eddy OS Hiariej
(Penulis: Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM)

Berita tentang serangan balik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Kompas, 23/6/2009) gencar dilakukan. Namun, penyadapan telepon oleh pimpinan KPK itu diduga terkait kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Dalam Criminology, second edition 1995, Piers Beirne dan James Messerschmidt mengemukakan, kasus penyadapan pernah menyita perhatian publik Amerika Serikat pada dekade 1970-an. Saat itu, Presiden Richard Nixon menyadap pembicaraan lawan politiknya di Hotel Watergate menjelang pemilihan presiden. Nixon lalu mengundurkan diri sebelum
di-impeach karena penyadapan dianggap perbuatan tercela dan melanggar HAM. Di
Indonesia, kasus penyadapan pernah heboh pada era pemerintahan Habibie. Majalah Panji Masyarakat memuat rekaman pembicaraan yang suaranya mirip Jaksa Agung Andi M Ghalib dengan Presiden BJ Habibie terkait penanganan kasus korupsi Soeharto. Bagaimana sebenarnya hukum pidana mengatur masalah penyadapan?

Penyadapan

Berdasarkan UU Telekomunikasi, penyadapan adalah perbuatan pidana. Secara eksplisit
ketentuan Pasal 40 undang-undang a quo menyatakan, Setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Pasal 56 menegaskan, Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Sebagai perbuatan pidana, penyadapan dapat dipahami mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada (Pasal 28F UUD 1945). Demikian pula Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Karena itu, dalam mengungkap suatu tindak pidana, pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan penyadapan. Hal ini terkait bewijsvoering dalam hukum pembuktian. Secara harfiah bewijsvoering berarti penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan.

Bagi negara-negara yang cenderung menggunakan due process of law dalam sistem peradilan pidana, perihal bewijsvoering cukup mendapatkan perhatian. Dalam due process of law, negara menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga acap kali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara tidak sah atau disebut unlawful legal evidence. Bewijsvoering semata-mata menitikberatkan pada hal-hal formalistis. Konsekuensi selanjutnya, sering mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada.
Dalam perkembangannya, terhadap bijzondere delicten (delik-delik khusus) yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan. Pertimbangannya, aneka kejahatan itu biasanya dilakukan terorganisasi dan sulit pembuktiannya. Dari sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian, dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 bukan pasal-pasal yang tak dapat disimpangi dalam keadaan apa pun. Artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (lex specialis derogat legi generali).

”Under cover”

Dewasa ini, dalam sejumlah undang-undang di Indonesia, penyidik diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan, termasuk penyidikan dengan cara under cover. Paling tidak ada empat undang-undang yang memberi kewenangan khusus itu, yaitu Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang KPK. Bila dicermati, ketentuan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan ada perbedaan prinsip antara satu dengan undang-undang lainnya.
UU Psikotropika dan UU Narkotika membolehkan penyadapan telepon dan perekaman
pembicaraan harus dengan izin Kepala Polri dan hanya dalam jangka waktu 30 hari. Artinya, ada pengawasan vertikal terhadap penyidik dalam melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan.
Berbeda dengan kedua undang-undang itu, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membolehkan penyidik menyadap telepon dan perekaman pembicaraan hanya atas izin ketua pengadilan negeri dan dibatasi dalam jangka waktu satu tahun. Di sini ada pengawasan horizontal terhadap penyidik dalam melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan.

Bandingkan dengan UU KPK yang boleh melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan dalam mengungkap dugaan suatu kasus korupsi tanpa pengawasan dari siapa pun dan tanpa dibatasi jangka waktu. Hal ini bersifat dilematis karena kewenangan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan oleh KPK bersifat absolut dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Hal ini, di satu sisi dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu di KPK, sedangkan di sisi lain, instrumen yang bersifat khusus ini diperlukan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang sudah amat akut di Indonesia. Ke depan, prosedur untuk melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan oleh KPK harus diatur secara tegas paling tidak untuk dua hal.

Pertama, penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan tidak memerlukan izin dari siapa pun, tetapi harus memberi tahu ketua pengadilan negeri setempat dengan catatan
pemberitahuan itu bersifat rahasia.
Kedua, harus ada jangka waktu berapa lama KPK boleh menyadap telepon dan perekaman pembicaraan dalam mengungkapkan kasus korupsi.

Sumber: Harian Kompas, Rabu 15 Juli 2009

By FERY SUJARMAN Posted in Hukum

PEMERINTAHAN SWAPRAJA DAN DAFTAR BUPATI BANGGAI SEJAK 1960 SAMPAI SAAT INI

Pemerintahan Swapraja. Hi. SYUKURAN AMINUDIN AMIR (1941-1960)
MASTER 16 R RAJA F_edited

1. BIDIN (1960-1963)
BIDIN FIX

2. R. ATJE SLAMET (1963-1969)
Logo_Kab.BGI.Warna

3. Drs. F.S. SIMAK (1973)

SIMAK FOTO PR

4. Drs. EDDY SINGGIH (1973-1978)
.EDDY SINGGIH FIX

5. MALAGA (1978-1980)
MALAGA FIX

6. JOESOEF SOEPARDJAN (1980-1985)
JOESOEF SOEPARDJAN JADI

7. Drs. H.M. JUNUS (1985-1986 dan 1986-1996)

HM JUNUS JADI.FIX

8. SUDARTO, S.H (1996-2000 dan 2001-2005)

SUDARTO JADI 1

9. Drs. MA’MUN AMIR (2005-2006)
BUPATI BGI CETAK 1

10. H.B. PALIUDJU (2006)
HB PALIUJU

11. Drs. H. MA’MUN AMIR (2006-2011)

12. H.M. SOFHIAN MILE, S.H.,M.H (2011-2016)
SOFHIAN

By FERY SUJARMAN Posted in Hukum

KABUPATEN BANGGAI DIBAGI DALAM EMPAT DAPIL DALAM PEMILU TAHUN 2014

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menyetujui penambahan daerah pemilihan (dapil) menjadi empat dapil pada Pemilu 2014 mendatang. Pada Pemilu 2009 yang lalu wilayah kabupaten ini dibagi dalam tiga dapil. Persetujuan penambahan satu dapil tersebut dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor : 119/Kpts/KPU/Tahun 2013 tertanggal 9 Maret 2013 tentang Penetapan Dapil dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dalam Pemilu 2014 Propinsi Sulawesi tengah, Kabupaten Banggai. Penambahan dapil itu, merupakan pecahan dari Dapil I mulai dari Kecamatan Masama hingga Kecamatan Balantak, dengan jatah 4 kursi. Sementara Kecamatan Nambo pada Pemilu 2009 lalu sebagian wilayahnya masuk wilayah Dapil I dan Dapil II, saat ini telah masuk menjadi wilayah Dapil I.

DAPIL I memperebutkan 10 kursi
Luwuk 40.999
Luwuk Timur 11.604
Luwuk Selatan 26.162
Luwuk Utara 17.874
Nambo 8.394

DAPIL II memperebutkan 11 kursi
Batui 17.979
Kintom 11.192
Toili 31.104
Toili Barat 21.888
Moilong 18.371
Batui Selatan 14.510

Dapil III memperebutkan 10 kursi
Bunta 20.924
Pagimana 23.620
Bualemo 18.354
Nuhon 19.437
Lobu 3.891
Simpang Raya 15.070

DAPIL IV memperebutkan 4 kursi
Lamala 6.931
Balantak 5.895
Masama 12.275
Balantak Selatan 4.888
Balantak Utara 4.118
Mantoh 6.978

Jumlah 362.476 pemilih dan 35 Kursi yang akan diperebutkan.

By FERY SUJARMAN Posted in Hukum

Penegakan Hukum dan Maraknya Kasus Mafia Hukum di Indonesia

oleh : ………

PENDAHULUAN
Di era globalisasi ini penting bagi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang penegakan suata negara, terutama yang berkaitan dengan keadaan dan situasi penegakan hukum di negara kita yaitu negara Indonesia. Hal ini penting bagi kita karena erat hubungannya dengan apa yang kita saksikan dalam realita kehidupan masyarakat saat ini. Terkadang masih banyak orang yang salah mengartikan dan belum banyak mengerti tentang keadaan sistem hukum di Indonesia, sehingga kita sebagai masyarakat kadang pasrah saja menerima hukuman dari kesalahan, terkadang hal tersebut dialami suatu perusahaan karena lemahnya pengetahuan sebagian masyarakat akan pengetahuan tentang proses hukum dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada para pelaku yang berlaku di negara Indonesia. Banyak kasus hukum yang di selesaikan secara tidak adil, dimana para penegak hukum memiliki peran ganda sebagai mafia hukum secara tidak kasat mata. Para mafia hukum inilah yang memporak-porandakan sistem hukum yang berlaku di tanah air kita. Gencarnya aksi mafia hukum tersebut disambut kritik dan protes yang tajam dari masyarakat sendiri, namun tak ayal, jarang yang sanggup untuk menghentikan mereka. Sejak hukum itu dijarah oleh banjir rasionalisme dan rasionalisasi, maka ia menjadi institusi yang terisolasi dan asing, maka menjadi tugas para ilmuwan untuk mengutuhkan kembali hukum dengan lingkungan, alam, dan orde kehidupan yang lebih besar.ia menjadi institusi yang terisolasi dan asing maka menjadi tugas para ilmuwannya untuk mengutuhkan kembali hukum dengan lingkungan, alam, dan orde kehidupan yang lebih besar (Satjipto Raharjo).

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN
Perkembangan sosial dan budaya dalam penyelenggaraan negara dewasa ini tampak ada yang sangat memprihatinkan dalam konteks ideologi. Betapa manusia-manusia yang mengklaim sebagai produk dari proses reformasi´ telah dengan lantang menafikan makna terdalam Pancasila. Apa yang tidak tepat dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang siapapun secara sadar semestinya mengakui sebagai nilai-nilai keabadian. Nilai-nilai Pancasila dengan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan adalah agung dan menakjubkan. Banyak pakar dari belahan dunia Barat dan Timur telah mengkaji Pancasila dengan kesimpulan yang senada betapa beruntungnya bangsa Indonesia yang telah mampu menggali dan berdiri di atas Pancasila. Kita semua tahu bahwa berdasarkan UUD 1945 adalah bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Namun kini kita menyaksikan bahwa hukum di Republik Indonesia sedang menapaki kisahnya di era reformasi yang tidak berwibawa. Hukum disinyalir benar-benar ada dalam titik ketidakberdayaan melawan keangkuhan sosial dan dominasi politik. Salah satu fungsi hukum adalah alat penyelesaian sengketa atau konfli k, disamping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial. Pembicaraan tentang hukum barulah dimulai jika terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak. Pelaksanaan hukum di Indonesia sering dilihat dalam kacamata yang berbeda oleh masyarakat. Hukum sebagai dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan, dan hukum sebagai hantu bagi mereka yang dirugikan. Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami konflik, seringkali bersifat diskriminatif , memihak kepada yang kuat dan berkuasa. Penegakan hukum merupakan masalah penting yang harus segera ditangani. Masalah hukum ini paling dirasakan oleh masyarakat dan membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Persepsi masyarakat yang buruk mengenai penegakan hukum, menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik, dan cenderung menyelesaikan konflik dan permasalahan mereka di luar jalur. Cara ini membawa akibat buruk bagi masyarakat itu sendiri. Pemanfaatan penegakan hukum oleh sekelompok orang demi kepentingannya sendiri, selalu berakibat merugikan pihak yang tidak mempunyai kemampuan yang setara.Akibatnya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan tumbuh subur di masyarakat Indonesia. penegakan hukum yang konsisten harus terus diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.

Perilaku publik menjadi sangat tidak merefleksikan nilai dasar Pancasila secara tepat. Pancasila pun ditafsir secara serampangan dan jauh dari kaidah awalnya untuk menata semua perikehidupan dan dimensi keilmuan untuk berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan. Maka perilaku komunitas public sekarang ini yang cenderung adu kuat ala gerombolan telah mengingatkan pada kisah historis yang dilansir oleh Thomas Hobbes : “homo homini lupus” yang arti sebenarnya adalah manusia menjadi serigala (pemangsa) bagi sesamanya sendiri. Semua itu (yang menistakan hidup ber-Pancasila) tidak akan terjadi dalam kehidupan yang memiliki hukum atas jiwa terdalam Pancasila. Kenyataan kekerasan (fisik maupun psikologis) yang terus mengemuka sekarang ini adalah cerminan peradaban klasik (pra-sejarah) yang sepertinya belum tercerahkan. Kita semua harusnya menyadari bahwa Pancasila merupakan produk budaya dan pemikiran cerdas untuk melandasi semua dimensi kehidupan negara. Ilmu hukum juga merupakan hasil dari proses keilmuan yang secara domestik mestinya dapat menyerap prinsip-prinsp utama Pancasila. Hukum yang berdasarkan Pancasila tetaplah ilmiah (scientific-mind) dan bukan kumpulan dogma semata-mata. Kita bangsa Indonesia sudah menghadapi banyak masalah: bagaimana rakyat antri beras, antri minyak tanah, antri gas elpiji, antri sembako, dan lain sebagainya. Dalam kondisi demikian sesungghnya kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mencibir ilmu hukum ataupun Pancasila. Bagaimana mungkin dalam sebuah negara yang memiliki Pancasila sedang antri penderitaan sedangkan para ilmuwan hukum asyik dengan pasal -pasalnya. Di satu sisi orang antri dan di sisi lain orang korupsi, sementara akademisi sibuk berargumentasi. Maka masalah tersebut disikapi dengan pengembangan hukum yang mampu mengatur distribusi kebutuhan secara Panccasilais agar manusia -manusia Indonesia tidak egois seperti sekarang. Maka Archie J. Bahm menjelaskan bahwa sikap ilmiah memiliki watak dasar; keingintahuan, kespekulatifan, keobyektifan, keterbukaan, kesabaran, dan kesementaraan. Dalam perjalanan waktu, meskipun seorang ilmuwan secara sadar dalam menyelesaikan masalah hanya menggunakan sebagian saja komponen ilmu, misalnya sikap dan metode saja, usahanya tersebut tetap ilmiah. Ada titik-titik kebijaksanaan yang dapat ditempuh demi rakyat sebagai tujuan akhirnya. Penggunaan dana publik untuk rakyat merupakan langkah utama dalam menyelesaikan kekurangan kebutuhan publik.
Berbagai kasus yang berserakan sekarang ini merupakan cermin tidak dihargainya hukum secara konsisten dalam sebuah kerangka sistem. Hukum cenderung diputarfungsikan sesuai dengan selera masing -masing penggunanya, termasuk Pancasila sedang mengalami nasib serupa. Kasus pemilihan Kepala Daerah di banyak wilayah dengan banyak sentuhan politiknya amat sangat membuktikan bahwa hukum dan Pancasila selalu dimain-mainkan sesuai seleranya. “Hukum adalah fakta dan kaidah sekaligus”, kata D.H.M. Meuwissen. Untuk itulah hukum harus dipahami tanpa terlepas dari nuansa etis, sosiologis, politis, ekonomis, historis, maupun kultural. Konsekuensinya adalah bahwa ilmu hukum akan menarik perhatian publik dan penggunaan hukum nyaris mudah dimanipulasi atas nama ambisi yang mengabaikan jiwa Pancasila yang mengandung spirit: Tuhan, Manusia, Bangsa yang bersatu, Rakyat, dan Keadilan. Hal tersebut senada dengan gagasan seorang Begawan ilmu hukum Indonesia Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. yang telah menggagas tentang “Hukum Progresif”. Pandangan ini menyatakan: Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih saying serta kepedulian terhadap sesama. Ini menjadi modal penting bagi membangun masyarakat. Dengan demikian hukum menjadi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan tersebut. Hukum bukanlah raja, tetapi alat yang berfungsi memberikan kedamaian kepada dunia dan manusia. Hukum mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka hukum itu selalu berada pada status law in making. Memahami hukum sebagai suatu sistem yang berwatak Pancasila adalah kebutuhan sebagaimana melihat hukum dengan mempergunakan System Approach. Wacana ilmu Hukum menunjukkan rotasi historik watak hukum yang “empiris” maupun “normatif” yang dalam perkembangannya mengikuti jejak kemasyarakatan yang menurut Henry Maine bergerak secara evolusioner dari tipe tradisional ke tipe modern.

Negara menciptakan hukum bermuatan norma, memerintah sesuatu, pedoman perilaku, yang secara sosiologis acapkalididayagunakan sebagai instrumen kontrol³law is governmental social control´ model Donald Black. Meski pemikiran ini banyak dicibir oleh pengagum aliran positifistik yang legalistik tanpa tahu kegunaannya. Maka sangat disayangkan apabila aliran atau mazhab demikian masuk pada wilayah hukum tanpa filtter Pancasila. Hukum akan terlihat kering dan seperti ada menara gading berdiri tanpa kegunaan bagi publiknya.
Permasalahan hukum sangat beragam dan telah menjadi fokus sentral kajian Ilmu Hukum dengan persepsi dan visi yang berbeda.A pa yang terjadi sekarang perlu dihentikan apabila tidak ada titik keseimbangan pengajaran yang mengedepankan Pancasila. Terjadi dominasi reduksi normatif terhadap hukum yang mengakibatkan hukum lebih menonjolkan momentum positifnya ataupun empirisnya melalui influensi tradisi cabang ilmu dalam mendefinisikan hukum yang berkedilan. Pada akhirnya hukum menjadi terisolir dari elementasi non-yuridis lainnya yang menentukan keberadaan hukum dalam masyarakat dan kurang peduli terhadap kebutuhan rakyat.
Dengan memahami hukum berikut dengan segenap komponennya, intristik mengahargai hukum yang adikuat: hukum adalah fakta maupaun kaidah dengan sumber ideologisnya: Pancasila. Pengertian demikian akan menjadikan hukum memiliki sifat dialektis antara fakta dan kaidah, bentuk dan isi. Pengkajian Hukum menjadi tidak akan berhenti pada anatomi sepihak: bentuk-isi, kaidah-kaidah, melainkan berusaha untuk memikirkannya dalam suatu hubungan sistematik.

Pancasila adalah motivasi dan pedoman sekaligus confirm and deepen the identity of their people. Sebagaimana kita tahu bahwa Pancasila terdiri atas lima sila yang membentuk suaru rangkaian sistem ideologis dan filosofis yang logic saintifik yang menjadi dasar hukum utama (yang dalam bahasa populernya disebut “sumber dari segala sumber hukum”). Rangkaian sila-sila Pancasila itu secara terang menginformasikan bahwa kaidah dasar yang merupakan nilai fundamental Pancasila adalah:Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai dasar ini memberikan arah bagi semua warga negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan yang berbasisKetuhanan, Kemanusiaan, Persatuan,Kerakyatan, danK eadilan. Dengan kata lain bahwa kita dalam pengajaran Ilmu Hukumdila rang berbuat yang tidak berketuhanan,berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Dari sisi demikianlah maka tidaklah patut dalam suatu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang berdasarkan Pancasila diketemukan adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), atau pembunuhan karakter, karena hal itu bertentangan dengan Pancasila yang memiliki nilai-nilai universal. Hukum tak bisa dipisahkan dari keadilan masyarakat. Hukum untuk manusia bukan hukum untuk hukum´ yang malah membuahkan berbagai praktik penyimpangan hukum, seperti maraknya kasus mafia hukum kelas kakap yang begitu melecehkan supremasi hukum di Indonesia. Mafia hukum merujuk sekelompok orang, baik terorganisir atau tidak yang bisa mencampuri dan mengatur persoalan hukum. Bentuk-bentuk praktik mafia hukum meliputi: makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, jual-beli perkara, mengancam saksi dan pihak tertentu, pungutan-pungutan gelap, dan sebagainya.

Bagaimana realitas mafia hukum harus diberantas?

Sudah saatnya kita merasakan keadilan yang seutuhnya. Pemberantasan para mafia hukum harus direalisasikan demi tegaknya hukum dan keadilan di negara Indonesia. Oleh karena itu, makalah ini membahas tentang apa itu hukum dan segala sesuatunya yang berakaitan dengan hukum dalam realita kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam negara Indonesia yang erat kaitannya dengan permasalahan di atas dan diharapkan dengan mempelajari materi di atas dengan lebih dalam, dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti masalah ketidak-adilan dalam proses hukum.

TUJUAN PENULISAN

1) Mengetahui hukum di Indonesia.
2) Mengetahui apa itu hukum progresif dan latar belakangnya.
3) Mengetahui apa yang disebut mafia hukum dan modus-modusnya di peradilan Indonesia.
4) Mengetahui penanganan mafia hukum di Indonesia.
5) juga diharapkan akan memberikan arah bagi semua warga negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan yang berbasis Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Dengan kata lain bahwa kita dalam pengajaran Ilmu Hukum dilarang berbuat yang tidak berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan.

Dari sisi demikianlah maka tidaklah patut dalam suatu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang berdasarkan Pancasila diketemukan adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), atau pembunuhan karakter, karena hal itu bertentangan dengan Pancasila yang memiliki nilai-nilai universal. Hukum tak bisa dipisahkan dari keadilan masyarakat. Hukum untuk manusia bukan hukum untuk hukum´ yang malah membuahkan berbagai praktik penyimpangan hukum, seperti maraknya kasus mafia hukum kelas kakap yang begitu melecehkan supremasi hukum di Indonesia.

Mafia hukum merujuk pada sekelompok orang, baik terorganisir atau tidak yang bisa mencampuri dan mengatur persoalan hukum. Bentuk-bentuk praktik mafia hukum meliputi: makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, jual-beli perkara, mengancam saksi dan pihak tertentu, pungutan-pungutan gelap, dan sebagainya. Bagaimana realitas mafia hukum harus diberantas? Sudah saatnya kita merasakan keadilan yang seutuhnya. Pemberantasan para mafia hukum harus direalisasikan demi tegaknya hukum dan keadilan di negara Indonesia. Oleh karena itu, makalah ini membahas tentang apa itu hukum dan segala sesuatunya yang berakaitan dengan hukum dalam realita kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam negara Indonesia yang erat kaitannya dengan permasalahan di atas dan diharapkan dengan mempelajari materi di atas dengan lebih dalam, dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti masalah ketidak-adilan dalam proses hukum.

PEMAHAMAN PENGERTIAN HUKUM DI INDONESIA
Arti kata hukum secara etimologi memiliki beberapa istilah, diantaranya yaitu:
1) Hukum
Kata hukum berasal dari bahasaA rab, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia. Di dalam pengertian hukum
terkandung pengertian yang bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.
2) Recht
Recht berasal dari “Rectum” (bahasa Latin) yang mempunyai arti bimbingan atau tuntunan, atau pemerintahan. Bertalian dengan kata µRectum´ di kenal pula kata³Rex´ yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Rex´ juga dapat diartikan raja yang mempunyai kerajaan (regimen.
3) Ius
Kata “Ius” berasal dari bahasa Latin yang mengandung arti hukum. “Ius”berasal dari kata “Iubere” artinya mengatur atau memerintah. Kata “Ius” seringkali bertalian erat dengan kata “Iustitia” atau keadilan. Pada zaman Yunani Kuno, “Iustitia” adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanannya memegang sebuah pedang.
4) Lex
Kata “Lex” berasal dari bahasa Latin yakni “Lesere”. Kata “Lesere” mengandung arti mengumpulkan orang-orang untuk diberi
perintah.

Sebenarnya para sarjana telah lama mencari suatu batasan tentang pengertian hukum tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Batasan-batasan yang diberikan adalah bermacam-macam, berbeda satu sama lain dan tidak lengkap. Maka sangatlah tepat apa yang telah dikatakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1800: “Noch suchen die juristen eine definition zu ihren begriffe von recht”, yang artinya para juris masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum. Berdasarkan uraian tersebut, untuk membuat definisi hukum adalah sulit. Seandainya ada yang mendefinisikan, maka definisinya akan dipengaruhi oleh latar belakang mereka masing-masing. Diantara beberapa definisi hukum yang dikemukakan oleh pakar hukum antara lain ialah:

a) Prof.Dr. P.Brost
Hukum ialah merupakan peraturan atau norma, yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Dengan demikian hukum bukanlah kebiasaan.

b) Prof.Dr.Van Kan
Dalam bukunya “Inleiding tot de rechtswetenschap”, hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

c) Prof.Mr.Dr.L.J.VanA peldoorn
Hukum mengatur perhubungan antara manusia atau inter hukum.

d) Kantorowich
Dalam bukunya “The definition of law” beliau mengatakan hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan
perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan.

TUJUAN HUKUM
Mengingat banyaknya perndapat yang berbeda-beda berkaitan dengan tujuan hukum, maka untuk mengatakan secara tegas dan pasti adalah suatu hal yang sulit.A da yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. Mengenai pendapat dari beberapa pakar hukum, dapat diketengahkan sebagai berikut :

Dr.Wirjono Projodikoro,SH
Dalam bukunya “Perbuatan Melanggar Hukum”, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.

Prof. Subekti,SH
Dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan”, beliau katakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya.

Prof.Mr.Dr.L.J.Apeldoorn
Dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht”, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.

Aristoteles
Dalam bukunya “Rhetorica”, mencetuskan teori yang menyatakan bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

Jeremy Bentham
Dalam bukunya “Introduction to the moral and legislation”, menyatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.

Prof.Mr.J.Van Kan
Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

FUNGSI HUKUM
Secara umum fungsi hukum dapat dikatakan untuk menertibkan dan
mengatur pergaualan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat saat ini, fungsi hukum dapat terdiri dari:
1. Sebagai alat pengetur tata tertib hubungan masyarakat.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir dan batin.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
4. Sebagai fungsi kritis.

Agar fungsi-gungsi hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas, misalnya: menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing- masing, serta bila diperlukan melakukan penafsiran analogis penghalusan hukum.

PERMASALAHAN HUKUM
Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik dari sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum. Diantara banyaknya permasalahan tersebut, satu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam adalah adanya inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat. Inkonsistensi penegakan hukum ini kadang melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga, maupun lingkungan terdekatnya yang lain (tetangga, teman, dan sebagainya). Namun inkonsistensi penegakan hukum ini sering pula mereka temui dalam media elektronik dan media cetak, yang menyangkut tokoh- tokoh masyarakat (pejabat, orang kaya, dan sebagainya). Inkonsistensi penegakan hukum ini berlangsung dari hari ke hari, baik dalam peristiwa yang berskala kecil maupun berskala besar.

Peristiwa kecil bisa terjadi pada saat berkendaraan di jalan raya. Masyarakat dapat melihat bagaimana suatu peraturan lalu lintas (misalnya aturan three-in-one di beberapa ruas jalan di Jakarta) tidak berlaku bagi anggota TNI dan POLRI. Polisi yang bertugas membiarkan begitu saja mobil dinas TNI yang melintas meski mobil tersebut berpenumpang kurang dari tiga orang dan kadang malah disertai pemberian hormat apabila kebetulan penumpangnya berpangkat lebih tinggi. Contoh peristiwa klasik yang menjadi bacaan umum sehari -hari adalah: koruptor kelas kakap dibebaskan dari dakwaan karena kurangnya bukti, sementara pencuri ayam bisa terkena hukuman tiga bulan penjara karena adanya bukti nyata.

BEBERAPA AKIBAT INKOSISTENSI PENEGAKAN HUKUM
Inkonsistensi penegakan hukum di atas berlangsung terus menerus selama puluhan tahun sampai dengan saat ini. Masyarakat sudah terbiasa melihat bagaimana law in action berbeda dengan law in the book. Masyarakat bersikap apatis bila mereka tidak
tersangkut paut dengan satu masalah yang terjadi. Apabila melihat penodongan di jalan umum, jarang terjadi masyarakat membantu korban atau melaporkan pelaku kepada aparat. Namun bila mereka sendiri tersangkut dalam suatu masalah, tidak jarang mereka memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum ini. Beberapa contoh kasus berikut ini menunjukkan bagaimana perilaku masyarakat menyesuaikan diri dengan pola inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia.

1. Ketidakpercayaan Masyarakat pada Hukum.
Masyarakat meyakini bahwa hukum lebih banyak merugikan mereka, dan sedapat mungkin dihindari. Bila seseorang melanggar peraturan lalu lintas misalnya, maka sudah jamak dilakukan upaya “damai” dengan petugas polisi yang bersangkutan agar tidak membawa kasusnya ke pengadilan . Memang dalam hukum perdata, dikenal pilihan penyelesaian masalah dengan arbitrase atau mediasi di luar jalur pengadilan untuk menghemat waktu dan biaya. Namun tidak demikian hal nya dengan hukum pidana yang hanya menyelesaikan masalah melalui pengadilan.

Di Indonesia, bahkan persoalan pidana pun masyarakat mempunyai pilihan diluar pengadilan. Pendapat umum menempatkan hakim pada posisi “tertuduh” dalam lemahnya penegakan hukum di Indonesia, namun demikian peranan pengacara, jaksa penuntut dan polisi sebagai penyidik dalam hal ini juga penting. Suatu dakwaan yang sangat lemah dan tidak cermat, didukung dengan argumentasi asal-asalan, yang berasal dari hasil penyelidikan yang tidak akurat dari pihak kepolisian, tentu saja akan mempersulit hakim dalam memutuskan suatu perkara. Kelemahan penyidikan dan penyusunan dakwaan ini kadang bukan disebabkan rendahnya kemampuan aparat maupun ketiadaan sarana pendukung, tapi lebih banyak disebabkan oleh lemahnya mental aparat itu sendiri. Beberapa kasus menunjukkan aparat memang tidak berniat untuk melanjutkan perkara yang bersangkutan ke pengadilan atas persetujuan dengan pihak pengacara dan terdakwa, oleh karena itu dakwaan disusun secara sembarangan dan sengaja untuk mudah dipatahkan. Beberapa kasus pengadilan yang memutus bebas terdakwa kasus korupsi yang menyangkut pengusaha besar dan kroni mantan presiden Soeharto menunjukkan hal ini. Terdakwa terbukti bebas karena dakwaan yang lemah.

2. Penyelesaian Konflik dengan Kekerasan.
Penyelesaian konflik dengan kekerasan terjadi secara sporadis di beberapa tempat di Indonesia. Suatu persoalan pelanggaran hukum kecil kadang membawa akibat hukuman yang sangat berat bagi pelakunya yang diterima tanpa melalui proses pengadilan. Pembakaran dan penganiayaan pencuri sepeda motor, perampok, penodong yang dilakukan massa beberapa waktu yang lalu merupakan contoh. Menurut Durkheim masyarakat ini menerapkan hukum yang bersifat menekan (repressive). Masyarakat menerapkan sanksi tersebut tidak atas pertimbangan rasional mengenai jumlah kerugian obyektif yang menimpa masyarakat itu, melainkan atas dasar kemarahan kolektif yang muncul karena tindakan yang menyimpang dari pelaku. Masyarakat ingin memberi pelajaran kepada pelaku dan juga memberi peringatan kepada anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan tindakan pelanggaran yang sama. Pada beberapa kasus yang lain, masyarakat menggunakan kelompoknya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Mulai dari skala “kecil” seperti kasus Matraman yang melibatkan warga Palmeriam dan Berland, kasus tawuran pelajar, sampai dengan kasus-kasus besar seperti Ambon, Sambas, Sampit, dan sebagainya. Pada kasus Sampit, misalnya, konflik antara etnis Dayak dan Madura yang terjadi karena ketidak adilan ekonomi tidak dibawa dalam jalur hukum, melainkan diselesaikan melalui tindakan kelompok. Dalam hal ini, kebenaran menurut hukum tidak dianut sama sekali, masing-masing kelompok menggunakan norma dan hukumnya dalam menentukan kebenaran serta sanksi bagi pelaku yang melanggar hukum menurut versinya tersebut. Tidak diperlukan adanya argumentasi dan pembelaan bagi si terdakwa. Suatu kesalahan yang berdasarkan keputusan kelompok tertentu, segera divonis menurut aturan kelompok tersebut.

3. Pemanfaatan Inkonsistensi Penegakan Hukum untuk Kepentingan Pribadi.
Dalam beberapa kasus yang berhasil ditemukan oleh media cetak, terbukti adanya kasus korupsi dan kolusi yang melibatkan baik polisi, kejaksaan, maupun hakim dalam suatu perkara. Kasus ini biasanya melibatkan pengacara yang menjadi perantara antara terdakwa dan aparat penegak hukum. Fungsi pengacara yang seharusnya berada di kutub memperjuangkan keadilan bagi terdakwa, berubah menjadi pencari kebebasan dan keputusan seringan mungkin dengan segala cara bagi kliennya. Sementara posisi polisi dan jaksa yang seharusnya berada di kutub yang menjaga adanya kepastian hukum, terbeli oleh kekayaan terdakwa. Demikian pula hakim yang seharusnya berada ditengah-tengah dua kutub tersebut, kutub keadilan dan kepastian hukum, bisa jadi condong membebaskan atau memberikan putusan seringan-ringannya bagi terdakwa setelah melalui kesepakatan tertentu.
Berdasarkan skenario diatas, lengkaplah sandiwara pengadilan yang seharusnya mencari kebenaran dan penyelesaian masalah menjadi suatu pertunjukan yang telah diatur untuk membebaskan terdakwa. Oleh karena menyangkut uang, hanya orang kaya lah yang dapat menikmati keadaan inkonsistensi penegakan hukum ini. Sementara orang miskin (atau yang relatif lebih miskin) akan putusan pengadilan yang lebih tinggi.

4. Penggunaan Tekanan Asing dalam Proses Peradilan.
Campur tangan asing bagaikan pisau bermata dua. Disatu pihak tekanan asing dapat membawa berkah bagi pencari keadilan dengan dipercepatnya penyidikan dan penegakan hukum oleh aparat. Lembaga asing non pemerintah biasanya aktif melakukan tekanan-tekanan semacam ini, misalnya dalam pengusutan kasus pembunuhan di Aceh, tragedi Ambon, Sambas, dan sebagainya. Namun di lain pihak tekanan asing kadang juga memberi mimpi buruk pula bagi masyarakat. Beberapa perusahaan asing yang terkena kasus pencemaran lingkungan, gugatan tanah oleh masyarakat adat setempat, serta sengketa perburuhan, kadang menggunakan negara induknya untuk melakukan pendekatan dan tekanan terhadap pemerintah Indonesia agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan kepentingan mereka, tanpa membiarkan hukum untuk menyelesaikannnya secara mandiri. Tekanan tersebut dapat berupa ancaman embargo, penggagalan penanaman modal, penghentian dukungan politik, dan sebagainya. Kesemuanya untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam proses hukum yang sedang atau akan dijalaninya.

PARADIGMA HUKUM PROGRESIF

1. Pengertian Hukum Progresif
Hukum Progresif secara linguistik merupakan ungkapan sifat dan substansi dan hukum. Dalam kamus bahasa Indonesia progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang. Sedangkan dari istilah Satjipto Rahardjo mengkristalisasi apa yang dimaksud dengan hukum progresif dan paradigm yang menopangnya, yaitu:

Pertama, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nilai ini menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum itu sendiri, melainkan manusia. Bila manusia berpegang pada keyakinan bahwa manusia ada untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sebaliknya, pandangan yang menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia senada dengan pandangan antroposentris yang humanis dan membebaskan.

Kedua, Hukum Progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo berarti mempertahankan
segalanya, dan hukum adalah tolak ukur untuk semuanya. Pandangan status quo itu sejalan dengan cara positifistik, normatif, dan legalistik. Sehingga sekali undang-undang menyatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah terlebih dahulu.

Ketiga, Hukum Progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam berhukum. Perilaku disini dipengaruhi oleh pengembangan pendidikan hukum lebih menekankan penguasaan terhadap perundang-undangan yang berakibat terpinggirnya manusia dari perbuatannya di dalam hukum. Secara ringkas beliau memberikan rumusan sederhana tentang hukum progresif, yaitu melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan.

2. Latar Belakang Munculnya Hukum Progresif.
Hukum progresif muncul sebagai bentuk reaksi dari berhentinya aliran positivisme hukum. Ada beberapa kritik terhadap aliran positivis.
Pertama, bahwa tidak semua hukum lahir dari keinginan pihak yang berdaulat. Kebiasaan-kebiasaan yang diperkenalkan oleh pengadilan, sama sekali tidak merupakan ungkapan keinginan pihak yang berdaulat.
Kedua, deskripsiA ustin tentang hukum lebih mendekati hukum pidana yang membebankan kewajiban-kewajiban.
Ketiga, rasa takut bukan satu-satunya motif sehingga orang menaati hukum. Terdapat banyak motif lain sehingga orang menaati hukum, seperti rasa respek terhadap hukum, simpati terhadap pemeliharaan tata tertib hukum, atau alasan yang sifatnya manusiawi sehingga rasa takut hanya motif tambahan.
Keempat, definisi hukum dari kaum positivis tidak dapat diterapkan terhadap hukum tata negara, karena hukum tata negara tidak dapat digolongkan dalam perintah dari yang berdaulat.

Aliran hukum positif memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Dalam kacamata positivis, tiada hukum kecuali perintah peenguasa, bahkan aliran positivitas legalisme menganggap bahwa hukum identik dengan undang-undang.
Pengaruh positivis modern telah memasuki segala sektor keilmuan. Ditandai dengan kebangkitan semangat Eropa, melalui Reanisance, sebagai abad pencerahan yang diyakini akan mampu membawa harapan melalui ilmu pengetahuan pada orde peradaban yang dapat memecahkan segala persoalan hidup manusia. Di bidang hukum sejak lebih kurang 200 tahun, negara-negara di dunia menggunakan konsep hukum modern. Praktis, hukum manghadapi pertanyaan yang spesialitik, teknologis, bukan pertanyaan moral. Keadaan demikian itu sangat kuat nampak pada hukum sebagai profesi. Hukum positif muncul bersamaan dengan berkembangnya tradisi keilmuan yang mampu membuka cakrawala baru dalam sejarah umat manusia yang semula terselubung cara-cara pemahaman tradisional.

Positivisme adalah aliran yang mulai menemui bentuknya dengan jelas melalui karya Agust Comte (1798-1857) dengan judul “Course de Philoshopie Positive”, yang hanya mengakui fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang bisa diobservasi dengan hubungan obyektif fakta-fakta ini, dan hukum-hukum yang menentukannya, meninggalkan semua penyelidikan menjadi sebab-sebab atau asal-usul tertinggi. Agust Comte membagi evolusi menjadi tiga tahap yaitu :
Pertama, tahap teologis dimana semua fenomena dijelaskan dengan menunjukkan sebab-sebab supernatural dan intervensi yang bersifat ilahi.
Kedua, tahap metafisika, pada tahap ini pemikiran diarahkan menuju prinsip-prinsip dan ide-ide tertinggi.
Ketiga, tahap positif yang menolak semua konstruksi hipotesis dalam filsafat dan membatasi diri pada observasi empirik dan
hubungan fakta-fakta di bawah bimbingan metode-metode yang dipergunakan dalam ilmu-ilmu alam.

Garis besar ajaran positivisme berisi sebagai berikut:
pertama, hanya ilmu yang bebas nilai yang dapat memberikan pengetahuan yang sah;
kedua, hanya fakta (ikhwal/peristiwa empiris) yang dapat menjadi obyek ilmu;
ketiga, metode filsafat tidak berbeda dengan metode ilmu; keempat, tugas filsafat adalah menemukan asas-asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan asas-asas tersebut sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadikan landasan bagi semua organisasi sosial; keenam, mengacu pada ilmu-ilmu alam dan ketujuh berupaya memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik, maupun dunia manusia melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil-hasil alam.

Positivisme oleh Hart diartikan sebagai berikut:
pertama, hukum adalah perintah;
kedua, analis terhadap konsep-konsep hukum adalah suatu yang berharga untuk dilakukan;
ketiga, keputusan-keputusan dapat didedukasikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu tanpa menunjukkan kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan maupun moralitas;
keempat, penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian; dan
kelima, hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan yang diinginkan.

Dalam negara modern, hukum positif dibuat oleh penguasa yang berdaulat. Penguasa digambarkan sebagai manusia superior yang bersifat menentukan. Penguasa ini mungkin seorang individu. Menurut John Austin, karakteristik hukum positif terletak pada karakteristik imperatifnya. Artinya, hukum dipahami sebagai suatu perintah dari penguasa. Pemikiran semacam ini kemudian dikembangkan oleh Rudolf von Jhearing dan George Jellinek yang menekankan pandangan pada orientasi untuk mengubah teori-teori negara yang berdaulat sebagai gudang dan sumber hukum.

Paham positivisme mempengaruhi kehidupan bernegara untuk mengupayakan positivisasi norma-norma keadilan agar segera menjadi norma perundang-undangan untuk mempercepat terwujudnya negara bangsa yang diidealkan. Hukum adalah perintah penguasaan negara. Hakikat hukum menurut John Austin terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Karena itu, pihak penguasalah yang menentukan apa yang diperbolehkan dan yangtidak diperbolehkan. Kekuasaan dari penguasa dapat memberlakukan hukum dengan cara menakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain kea rah yang diinginkan. John Austin, pada mulanya, membedakan hukum dalam dua jenis, yaitu hukum dari Tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan dengan hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang sebenarnya inilah yang disebut hukum positif yang meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individual untuk untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsure, yaitu perintah (Command), sanksi (sanction), kewajiban (duty), dan kedaulatan (soveignty). Sementara menurut Hans Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir- anasir non yuridis sperti unsure sosiologis, politis, historis, bahkan nnilai-nilai etis. Pemikiran inilah yang dikenal sebagai teori hukum murni ( reine rechlehre). Jadi hukum adalah suatu kategori keharusan (sollens kategorie) bukan kategori faktual (sains kategorie). Hukum baginya merupakan suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.

Dasar-dasar pokok pikiran teori hukum Hans Kelsen adalah sebagai berikut:
pertama, tujuan teori tentang hukum, seperti juga setiap ilmu adalah untuk ,mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity);
kedua, teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada bukan tentang hukum yang seharusnya ada;
ketiga, ilmu hukum adalah normatif bukan ilmu alam;
keempat, sebagai teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari sisi yang berubah-ubah menurut jalan atau pikiran yang spesifik;
kelima, hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.

TEORI-TEORI YANG MENOPANG HUKUM POSITIF
1. Teori Hukum Responsif
Teori hukum responsive ini digagas oleh Nonet dan Selznick. Teori hukum responsive menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar procedural justice, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih dari pada itu mengedepankan pada substancial justice.

2. Teori Realisme Hukum
Teori hukum realis atau legal realism (Oliver wendel Holmes)
terkenal dengan kredonya bahwa: “The life of the law has not been logic: it has been experience”. Dengan konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi experience, maka hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Menurut Bernard katanya teori-teori yang berada dalam payung realisme hukum, sesungguhnya berinduk pada empirisme yang oleh David Hume dipatrikan sebagai pengetahuan yang bertumpu pada kenyataan empiris. Empirisme namun menolak pengetahuan spekulatif yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme abad ke-18. Ide-ide rasional, menurut empirisme, bukanlah segala-galanya. Ia tidak bisa diandalkan sebagai sumber kebenaran tunggal. Ide-ide itu perlu dipastikan kebenarannya dalam dunia empiris. Dari situlah kebenaran sejati bisa terjadi.
Realisme sendiri bercabang dua, yakni Realisme Hukum Amerika dan Realisme Hukum Skandinavia. Realisme Hukum Amerika
menempatkan empirisme dalam sentuhan pragmatis yakni sikap hidup yang menekankan aspek manfaat dan kegunaaan berdasarkan pengalaman. Maka Realisme Amerika beranjak dari sikap yang demikian itu. Holmes dan Frank, dan Cardozo misalnya, tidak terlalu tergiur dengan gambaran-gambaran ideal tentang hukum, dan juga tidak terbiuus dengan lukisan-lukisan normatif yang apriori tentang hukum.
Realisme Hukum Skandinavia, berbeda lagi. Aliran ini menempatkan empirisme dalam sentuhan psikologi. Aliran yang berkembang di Uppsala, Swedia awal abad ke-20 ini, mencari kebenaran suatu pengertian dalam situasi tertentu dengan menggunakan psikologi,
yang justru menaruh perhatian pada perilaku manusia ketika berada dalam “kontrol” hukum. Dengan memanfaatkan psikologi, para eksponen aliran ini mengkaji perilaku manusia (terhadap hukum) untuk menemukan arti hukum yang sebenarnya. Hukum sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu perintah (Command), sanksi (sanction), kewajiban (duty), dan kedaulatan (soveignty). Sementara menurut Hans Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis sperti unsure sosiologis, politis, historis, bahkan nilai-nilai etis. Pemikiran inilah yang dikenal sebagai teori hukum murni (reine rechlehre). Jadi hukum adalah suatu kategori keharusan (sollens kategorie) bukan kategori faktual (sains kategorie). Hukum baginya merupakan suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dasar-dasar pokok pikiran teori hukum Hans Kelsen adalah sebagai berikut:
pertama, tujuan teori tentang hukum, seperti juga setiap ilmu adalah untuk ,mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity);
kedua, teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada bukan tentang hukum yang seharusnya ada;
ketiga, ilmu hukum adalah normatif bukan ilmu alam;
keempat, sebagai teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari sisi yang berubah-ubah menurut jalan atau pikiran yang spesifik;
kelima, hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.

TEORI-TEORI YANG MENOPANG HUKUM PROGRESIF
1. Teori Hukum Responsif
Teori hukum responsive ini digagas oleh Nonet dan Selznick. Teori hukum responsive menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar procedural justice, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih dari pada itu mengedepankan pada substancial justice.

2. Teori Realisme Hukum
Teori hukum realis atau legal realism (Oliver wendel Holmes)
terkenal dengan kredonya bahwa “The life of the law has not been logic: it has been experience”. Dengan konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi experience, maka hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.
Menurut Bernard L. bahwa teori-teoei yang berada dalam payung realisme hukum, sesungguhnya berinduk pada empirisme yang oleh David Hume dipatrikan sebagai pengetahuan yang bertumpu pada kenyataan empiris. Empirisme namun menolak pengetahuan spekulatif yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme abad ke-18. Ide-ide rasional, menurut empirisme, bukanlah segala-galanya. Ia tidak bisa diandalkan sebagai sumber kebenaran tunggal. Ide-ide itu perlu dipastikan kebenarannya dalam dunia empiris. Dari situlah kebenaran sejati bisa terjadi. Realisme sendiri bercabang dua, yakni Realisme Hukum Amerika dan Realisme Hukum Skandinavia. Realisme Hukum Amerika menempatkan empirisme dalam sentuhan pragmatis²sikap hidup yang menekankan aspek manfaat dan kegunaaan berdasarkan pengalaman. Maka Realisme Amerika beranjak dari sikap yang demikian itu. Holmes dan Frank, dan Cardozo misalnya, tidak terlalu tergiur dengan gambaran- gambaran ideal tentang hukum, dan juga tidak terbiuus dengan lukisan- lukisan normatif yang apriori tentang hukum. Realisme Hukum Skandinavia, berbeda lagi. Aliran ini menempatkan empirisme dalam sentuhan psikologi. Aliran yang berkembang di Uppsala, Swedia awal abad ke-20 ini, mencari kebenaran suatu pengertian dalam situasi tertentu dengan menggunakan psikologi, yang justru menaruh perhatian pada perilaku manusia ketika berada dalam “kontrol” hukum. Dengan memanfaatkan psikologi, para eksponen aliran ini mengkaji perilaku manusia (terhadap hukum) untuk menemukan arti hukum yang sebenarnya.

3. Teori Hukum Sosiological Jurisprudence.
Teori hukum lain yang lahir dari proses dialektika antara tesis positivisme hukum dan antithesis aliran sejarah, yaitus sociological jurisprudence yang berpendapat bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Teori ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Tokoh aliran ini terkenal di antaranya adalah Eugen Ehrlich yang berpendapat bahwa hukum positif baru akan berlaku secara efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Tokoh lain yaitu Roscoe Pound yang mengeluarkan teori hukum adalah alat
untuk merekayasa sosial (law of a tool of social engineering), juga menganjurkan supaya ilmu sosial didayagunakan untuk kemajuan dan pengembangan ilmu hukum. Langkah progresif yang memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Dalam teori Pound tentang law as a tool of social engineering, yaitu menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pound mengajukan tiga kategori kelompok kepentingan, yaitu kepentingan umum, sosial, dan kepentingan pribadi. Kepentingan-kepentingan yang tergolong kepentingan umum,
terdiri atas dua, yaitu:
1. Kepentingan- kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya.
2. Kepentingan- kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan- kepentingan sosial.
Sementara yang tergolong kepentingan pribadi/ perorangan adalah:
1. Pribadi (Integritas fisik, kebebasan berkehendak, kehormatan/ nama baik, privacy, kebebasan kepercayaan, dan kebebasan berpendapat).
2. Kepentingan- kepentingan dalam hubungan rumah tangga/domestic (Orang tua, anak, suami/istri).
3. Kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak, hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah, pekerjaan, dan hak untuk berhubungan dengan orang lain.

Sedangkan kepentingan sosial meliputi enam jenis kepentingan yaitu :
Pertama, kepentingan sosial dalam soal keamanan umum. Ini meliputi kepentingan dalam melindungi kepentingan dan ketertiban,
kesehatan dan keselamatan, keamanan atau transaksi-transaksi dan pendapatan.
Kedua, kepentingan sosial dalam hal keamanan institusi sosial yang meliputi: Perlindungan hubungan-hubungan rumah tangga dan lembaga- lembaga politik serta ekonomi yang sudah lama diakui dalam ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin lembaga perkawinan
atau melindungi keluarga sebagai lembaga sosial. Keseimbangan antara kesucian perkawinan dan hak untuk bercerai. Perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan antara suami dan istri terhadap hak bersama untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan yang tidak patut. Keseimbangan antara perlindungan lembaga-lembaga keagamaan dan tuntutan akan kemerdekaan beragama. Menyangkut kepentingan keamanan lembaga-lembaga politik, maka perlu ada keseimbangan antara jaminan kebebasan berbicara dan kepentingan.
Ketiga, kepentingan-kepentingan sosial menyangkut moral umum. Meliputi perlindungan masyarakat terhadap merosotnya moral seperti korupsi, judi, fitnah, transaksi-transaksi yang bertentangan dengan kesusilaan, serta ketentuan-ketentuan yang ketat mengenai tingkah laku.
Keempat, kepentingan sosial menyangkut pengamanan sumber daya sosial. Ini diuraikanPoun d sebagai tuntutan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat beradab agar orang jangan boros dengan apa yang ada. Penyalahgunaan hak atas barang yang dapat merugikan orang termasuk dalam kategori ini.
Kelima, kepentingan sosial menyangkut kemajuan sosial. Ini berkaitan dengan keterjaminan hak manusia memanfaatkan alam untuk
kebutuhannnya, tuntutan agar rekayasa sosial bertambah banyak dan terus bertambah baik, dan lain sebagainya.
Keenam, kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual (pernyataan diri, kesempatan, kondisi kehidupan ). Ini berkaitan
dengan tuntutan agar kehidupannya sesuai dengan patokan-patokan masyarakat. Kepentingan inilah yang olehPoun d dilukiskan sebagai
hal yang paling penting dari semuanya´. Hal ini diakui dalam perlindungan hukum atas kebebasan berbicara, kebebasan bekerja dan kebebasan berusaha sesuai patokan-patokan masyarakat.

HUKUM ALAM ATAU NATURAL LAW
Teori hukum ini memberi penjelasan tentang hal-hal yang meta- juridical. Hukum alam sesungguhnya merupakan suatu konsep yang
mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat yang dikelompkkan dalam hukum alam ini bermunculan. Istilah hukum alam
dituangkan dalam berbagai arti oleh berbagai arti oleh barbagai arti oleh kalangan pada masa yang berbeda.
Macam-macam anggapan tersebut diantaranya adalah:
pertama, merupakan ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya;
kedua, suatu dasar dalam berhukum yang bersifat moral yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara
yang ada sekarang dan yang seharusnya;
ketiga, suatu metode untuk menuntun hukum yang sempurna;
keempat, isi dari hukum yang sempurna yang dapat didiskusikan secara akal, dan
kelima, suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum.
Tokoh pendekatan ini diantaranya adalah Hugo de Graat atau Grotius yang memunculkan pemahaman hukum alam bersifat sekuler.
Menurut paham ini,hukum berasal dari alam dan keberadaannya tidak bergantung pada Tuhan.

Kelemahan hukum alam adalah karena ide atau konsep tentang apa yang disebut hukum bersifat abstrak. Hal ini akan menimbulakan
perubahan orientasi berpikir dengan tidak lagi menekankan pada nilai-nilai yang ideal dan abstrak, melainkan lebih mempertimbangkan persoalan yang nyata dalam pergaulan masyarakat.

STUDI HUKUM KRITIS ATAU CRITICAL LEGAL STUDIES
Studi hukum kritis atau Critical Legal Studies (CLS) dipelopori oleh Roberto M. Unger yang tidak puas dengan hukum modern yang
antara lain penuh dengan prosedur. CLS menawarkan analisis kritis terhadap hukum dengan melihat relasi suatu doktrin hukum dengan realitas dan mengungkapkan kritiknya. Kalangan CLS ingin mengedepankan analisis hukum yang tidak hanya bertumpu semata-mata pada segi-segi doktrinal (internal relation), tetapi juga dengan mempertimbangkan berbagai faktor dari luar itu seperti
prefensi-prefensi ideologis, bahasa, kepercayaan, nilai-nilai, dan konteks politik dalam proses pembentukan dan aplikasi hukum (
external relation). CLS menuntut pemahaman terhadap kepustakaan fenomenologi, post struktualisme, dekonstruksi, dan linguistik untuk membantu memahami relasi eksternal tersebut.

EKSISTENSI MAFIA HUKUM DI INDONESIA
Dibukanya rekaman pembicaraan hasil sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari telepon milik pengusaha Anggodo Widjoyo dalam siding di Mahkamah Konstitusi (MK) pada bulan November 2009 yang lalu seakan membuka mata dan telinga seluruh masyarakat Indonesia mengenai keberadaan mafia di sIstem masyarakat Indonesia. Dari rekaman berdurasi 4,5 jam itu terungkap adanya konspirasi antara pejabat di Kepolisian, Kejaksaan, pengacara serta sejumlah orang di lingkaran dunia hukum denganA nggodo untuk menjebak pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Walaupun belum terbukti kebenarannya, rekaman pembicaraan itu seakan membeberkan dengan jelas bagaimana permainan para aparat hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan pengacara dalam merekayasa atau mengarahkan suatu perkara mulai dari membuat keterangan palsu di BAP sampai menyuap para penyidik di Kepolisian. Terungkapnya rekayasa peradilan ini, juga menyadarkan semua pihak bahwa kebobrokan sistem hukum yang selama ini seakan hanya bayangan, ternyata benar-benar ada dan terbukti di depan mata.

1. Pengertian dan peristilahan
Apabila dilihat aspek bahasa, mafia hukum terdiri akar kata mafia dan hukum. Mafia berasal dari bahasa Sisiliakuno, Mafiusu, yang diduga mengambil kata Arab “mahyusu” yang artinya tempat perlindungan atau pertapaan. Setelah revolusi pada 1848, keadaan pulau Sisilia kacau sehingga mereka perlu membentuk ikatan suci yang melindungi mereka dari serangan bangsa lain dalam hal ini bangsa Spanyol. Nama mafia mulai terkenal setelah sandiwara dimainkan pada1863 dengan judul mafusi de la Vicaria “Cantiknya rakyat Vicaria”, yang menceritakan tentang kehidupan pada gang penjahat di penjara Palermo.

Dari beberapa sumber ada dua bentuk pengertian dari mafia hukum ini, yaitu penyebutan mafia hukum dan mafia peradilan.
Pertama, Mafia Hukum disini lebih dimaksudkan pada proses pembentukan Undang-Undang oleh Pembuat undang-undang yang lebih sarat dengan nuansa politis sempit yang lebih berorientasi pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Bahwa sekalipun dalam politik hukum di Indonesia nuansa politis dalam pembuatan UU dapat saja dibenarkan sebagai suatu ajaran keputusan politik yang menyangkut kebijakan politik, namun nuansa politis di sini tidak mengacu pada kepentingan sesaat yang sempit akan tetapi “politik hukum” yang bertujuan mengakomodir pada kepentingan kehidupan masyarakat luas dan berjangka panjang. Sebagai contoh kecil lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 25 tahun 1997 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 oktober 2002 (berdasarkan
Perpu No.3 tahun2000 yang telah ditetapkan sebagai UU berdasarkan UU No. 28 tahun 2000), namun belum genap berumur 6 bulan UU tersebut berlaku UU tersebut telah dicabut pada tanggal 25 Maret 2003 dengan diundangkan lagi UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengganti UU No. 25 tahun 1997.
Kedua, Mafia Peradilan di sini dimaksudkan pada hukum dalam praktik yang ada di tangan para Penegak Hukum dimana secara implisit “hukum dan keadilan” telah berubah menjadi suatu komoditas yang dapat diperdagangkan.

Bentuk-bentuk mafia peradilan, misalnya makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, mengancam pihal-pihak lain, pungutan-pungutan yang tidak semestinya, dan sebagainya. Mafia Peradilan tidak bisa dibuktikan keberadaanya. Jika bisa dibuktikan berarti bukan “mafia” namun kejahatan biasa. Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, mafia adalah suatu organisasi kriminal yang hampir menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat. Istilah mafia merujuk pada kelompok rahasia tertentu yang melakukan tindak kejahatan terorganisasi sehingga kegiatan mereka sangat sulit dilacak secara hukum. Ada pengertian lain dari mafia hukum ini. Istilah mafia disini menunjuk pada adanya “suasana” yang sedemikian rupa sehingga perilaku, pelayanan, kebijaksanaan maupun keputusan tertentu akan terlihat secara kasat mata sebagai suatu yang berjalan sesuai dengan hukum padahal sebetulnya “tidak”. Dengan kata lain mafia peradilan ini tidak akan terlihat karena mereka bisa berlindung dibalik penegakan dan pelayanan hukum. Masyarakat menjadi sulit untuk mengenali mana penegak hukum yang jujur dan tidak terpengaruh oleh mafia dengan para penegak hukum yang sudah terkontaminasi.

2. Eksistensi Mafia Hukum di Lembaga Peradilan
Mafia Peradilan dalam perkara pidana mencakup semua proses pidana sejak pemeriksaan di kepolisian, penututan di kejaksaan, pemeriksaan di semua tingkat peradilan, sejak pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Misalnya perihal Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) di tingkat kepolisian maupun kejaksaan. SP3 ini tidak mungkin bisa diterbitkan secara
gratis. Pasti ada harganya. Harganya bisa dalam rupiah maupun keuntungan politis tertentu. Hak penyidik, penuntut umum atau hakim untuk menahan atau tidak menahan seseorang tersangka atau terdakwa adalah wilayah paling rawan terjadinya transaksi yang sifatnya moniter. Hukum acara yang mendasari wewenang untuk menahan memang lemah. Hanya atas dasar kekhawatiran maka para penegak hukum ini dengan mudah dapat melakukan penahanan terhadap tersangka.

3. Modus Operandi Beberapa Kasus Mafia Hukum
3.1. Modus Operandi Mafia Kasus
Rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah bukti bahwa ternyata mafia itu ada. Makelar itu punya akses VIP ke orang-orang VVIP di puncak-puncak badan penegak hukum. Mafia itu kuatdan bisa bahkan menjebloskan orang, memerangkap orang, dan mengatur berbagai kesaksian agar bisa dipercepat dan dieksekusi badan penwgak hukum. Rekaman selama beberapa jam itu membeberkan misteri yang selama ini hanya diketahui sepotong-sepotong dan tidak ada bukti yang jelas. Jika diungkapkan ke publik pun akan dikenai pasal pencemaran nama baik. Mereka adalah korps tidak terlihat, tangan-tangan yang mengatur semua perkara apa yang bisa diselesaikan sesuai permintaan. Busyro Muqoddas membeberkan modus operandi dari mafia hukum ini. Menurutnya, ada empat modus operandi mafia peradilan di Indonesia.

Modus pertama, adalah penundaan pembacaan putusan oleh majelis hakim. “Kalau ditanyakan ke panitera, akan dapat sinyal bahwa hakim minta sesuatu”.

Modus kedua, adalah manipulasi fakta hukum. “Hakim sengaja tidak memberi penilaian terhadap suatu fakta atau sutu bukti tertentu sehingga putusannya ringan atau bebas”.

Modus ketiga, adalah manipulasi penerapan peraturan perundang- undangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Majelis hakim, mencariperaturan hukum sendiri sehingga fakkta-fakta hukum ditafsirkan berbeda.

Modus keempat, adalah pencaria peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim agar dakwaan jaksa beralih ke pihak lain. Terutama pada kasus korupsi. “Dibuat agar terdakwamelakukan hal tersebut atas perintah atasan sehingga terdakwa dibebaskan”.
Selain itu, terdapat bentuk-bentuk dan modus operansi dari mafia hukum mulai dari kepolisian hingga di Lembaga pemasyarakatan;

Di Kepolisian
a. Tahap Penyelidikan
Permintaan uang jasa. Laporan ditindak lanjuti setelah menyerahkan uang jasa, penggelapan perkara, penanganan perkara dihentikan setelah ada kesepakatan membayar sejumlah uang pada polisi.
b. Tahap Penyidikan
Negosiasi perkara, tawar menawar pasal yang dikenakan terhadap tersangka dengan uang yang berbeda-beda, menunda surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan, pemerasan oleh Polisi, tersangka dianiaya lebih dulu agar mau kooperatif dan menyerahkan uang, mengarahkan kasus lalu menawarkan jalan damai, pengaturan ruang Tahanan, penempatan di ruang tahanan menjadi alat tawar menawar.

Di Kejaksaan
a. Pemerasan
Penyidikan diperpanjang untuk merundingkan uang damai, Surat panggilan sengaja tanpa status “saksi” atau “tersangka”, pada ujung agar statusnya tidak menjadi “tersangka”.
b. Negosiasi Status
Perubahan status tahanan seorang tersangka juga jadi alat tawar-menawar.
c. Pelepasan Tersangka
Melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atau sengaja membuat dakwaan ynga kabur (obscuur libel) sehingga terdakwa di vonis bebas.
d. Penggelapan Perkara
Berkas perkara dapat dihentikan jika memberikan sejumlah uang.
e. Negosiasi Perkara
Proses penyidikan yang diulur-ulur merupakan isyarat agar keluarga tersangka menghubungi jaksa. Dapat melibatkan Calo, antara lain dari kejaksaan, anak pejabat, pengacara rekanan jaksa. Berat atau kecilnya dakwaan menjadi alat tawar menawar.
f. Pengurangan tuntutan
Tuntutan dapat dikurangi apabila tersangka memberikan uang. Berita acara pemeriksaan dibocorkan saat penyidikan. Pasal yang disangkakan juga dapat diperdagangkan.

Di Persidangan
Permintaan uang jasa, pengacara harus menyiapkan uang ekstra untuk bagian registrasi pengadilan, Penentuan Majelis Hakim Dapat dilakukan sendiri, atau menggunakan jasa panitera pengadilan.
a. Negosiasi Putusan
b. Sudah ada koordinasi sebelumnya mengenai tuntutan jaksa yang berujung pada vonis hakim.
c. Tawar menawar antara hakim, jaksa dan pengacara mengenai besarnya hukuman serta uang yang harus dibayarkan.

Tahap Banding Perkara
a. Negosiasi putusan, Pengacara menghubungi hakim yang mengadili, lalu tawar menawar hukuman.
b. Penundaan eksekusi, Pelaksanaan putusan dapat ditunda dengan membayar sejumlah uang kepada jaksa melalui calo perkara atau
pelaksana eksekusi.

Di Lembaga Pemasyarakatan
a. Pungutan bagi pengunjung
b. Uang cuti
d. Menggunakan orang lain yang identitasnya disesuaikan identitas terpidana
e. Perlakuan istimewa

CONTOH KASUS MAFIA HUKUM DI INDONESIA

1. Kasus Jaksa urip Tri Gunawan
Seorang yang dikategorikan sebagai jaksa terbaik sehingga dipercaya menjadi ketua Tim Penyelidikan Kasus BLBI-BDNI, Urip Tri Gunawan, tertangkap tangan menerima uang yang diduga suap oleh Komisi pemberantasan korupsi (KPK), 2 Maret 2008. Tak ttanggung-tanggung, ia menerima suap sebanyak US$ 660.000 atau sekitar 6,1 milyar dari artalyta Suryani teman baik Sjamsul Nursalim, pengusaha yang terkait kasus BLBI. Jaksa itu, oleh KPK, dijadikan sebagai tersangka penerima suap, kendati ia membantah dan mengakuinya sebagai transaksi jual-beli permata. Namun KPK berkeyakinan telah punya bukti kuat bahwa hal itu adalah suap.

2. KasusAnggodo Widjoyo
Dalam rekaman percakapan antaraAnggodo Widjoyo dan beberapa pejabat Polri, Kejaksaan agung, penyidik polisi/jaksa, makelar kasus, pengacara, adalah pembuktian adanya mafia peradilan. Arek Surabaya di Jalan Karet 12 Surabaya itu, siA nggodo, membuktikan diri sebagai kepala mafia. Anggodo, dengan uangnya yang nyaris tak terbatas, bisa dengan enaknya mendikte siapa saja. Termasuk mendikte orang-orang penting di jajaran penegak hukum negeri ini. Dan memang begitulah kerja mafia. Sejak dulu ada, bahkan dipraktikkan setiap hari, tapi sulit dibuktikan. Baru kali ini rakyat Indonesia mendengar langsung ulah mafia itu. Anggodo ibarat dewa sakti bertangan seribu. Dia paham betul yang namanya BAP, berita acara pemeriksaan. Bagaimana cara menjebloskan orang KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, ke dalam penjara. Dalam perkembangannya, kasusA nggodo dilimpahkan ke KPK oleh pihak kepolisian, dengan harapanAnggodo dapat disilidiki dan dijadikan tersangka.

FAKTOR KETIDAKADILAN DAN MUNCULNYA MAFIA

Hukum Kasus-kasus ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal. Penulis mengelompokkannya berdasarkan beberapa alasan yang banyak ditemui oleh masyarakat awam, baik melalui pengalaman pencari keadilan itu sendiri, maupun peristiwa lain yang bisa diikuti melalui media cetak dan elektronik.

1. Tingkat Kekayaan Seseorang
Salah satu keputusan kontroversial yang terjadi adalah jatuhnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadap terpidana kasus korupsi proyek pemetaan dan pemotretan areal hutan antara Departemen Hutan dan PT Mapindo Parama, Mohammad Bob Hasan. PN Jakpus menjatuhkan hukuman dua tahun penjara potong masa tahanan dan menetapkan terpidana tetap dalam status tahanan rumah. Putusan ini menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat, karena untuk kasus korupsi yang merugikan negara puluhan milyar rupiah, Bob Hasan yang sudah berstatus terpidana hanya dijatuhi hukuman tahanan rumah. Proses pengadilan pun relatif berjalan dengan cepat. Demikian pula yang terjadi dengan kasus Bank Bali, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), kasus Texmaco, dan kasus-kasus korupsi milyaran rupiah lainnya. Dibandingkan dengan kasus pencurian kecil, perampokan bersenjata, korupsi yang merugikan negara³ hanya´ sekian puluh juta rupiah, putusan kasus Bob Hasan sama sekali tidak sebanding. Masyarakat dengan mudah melihat bahwa kekayaanlah yang menyebabkan Bob Hasan lolos dari hukuman penjara. Kemampuannya menyewa pengacara tangguh dengan tarif mahal yang dapat mementahkan dakwaan kejaksaan, hanya dimiliki oleh orang-orang dengan tingkat kekayaan tinggi. Kita bisa membandingkan dengan kasus Tasiran yang memperjuangkan tanah garapannya sejak tahun 1985. Tasiran, seorang petani sederhana, yang terlibat konflik tanah seluas 1000 meter persegi warisan ayahnya, dijatuhi hukuman kurungan tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan pada tanggal 2A pril 1986, karena terbukti mencangkuli tanah sengketa. Karena mengulang perbuatannya pada masa percobaan, Tasiran kembali masuk penjara pada bulanA gustus 1986. Sekeluarnya dari penjara, Tasiran berkelana mencari keadilan dengan mondar-mandir Bojonegoro Jakarta lebih dari 100 kali dengan mendatangi Mahkamah Agung, Mabes Polri, KejaksaanA gung, Mabes Polri, DPR/MPR, Bina Graha, Istana Merdeka, dan sebagainya. Pada tahun 1996 ia kembali memperoleh keputusan yang mengalahkan dirinya.

2. Tingkat Jabatan Seseorang
Kasus Ancol gate berkaitan dengan studi banding ke luar negeri (Australia, Jepang, dan Afrika Selatan) yang diikuti oleh sekitar 40 orang anggota DPRD DKI Komisi D. Dalam studi banding tersebut anggota DPRD yang berangkat memanfaatkan dua sumber keuangan yaitu SPJ anggaran yang diperoleh dari anggaran DPRD DKI sebesar 5.2 milyar rupiah dan uang saku dari PT Pembangunan Jaya Ancol sebesar 2,1 milyar rupiah. Dalam kasus ini, sembilan orang staf Bapedal dan Sekwilda dikenai tindakan administratif, semenara Kepala Bapedal DKI Bambang Sungkono dan Kepala Dinas Tata Kota DKI Ahmadin Ahmad tidak dikenai tindakan apapun. Dalam kasus ini, terlihat penyelesaian masalah dilakukan segera setelah media cetak dan elektronik menemukan ketidakberesan dalam masalah pendanaan studi banding tersebut. Penyelesaian secara administratif ini seakan dilakukan agar dapat mencegah tindakan hukum yang mungkin bisa dilakukan. Rasa ketidakadilan masyarakat terusik tatkala sanksi ini hanya dikenakan pada pegawai rendahan. Pihak kejaksaan pun terkesan mengulur-ulur janji untuk mengusut kasus ini sampai ke pejabat tertinggi di DKI, yaitu Gubernur Sutiyoso, yang sebagai komisaris PT Pembangunan JayaA ncol ikut bertanggungjawab.

3. Nepotisme
Terdakwa Letda (Inf)A gus Isrok, anak mantan Kepala StafA ngkatan
Darat (KASAD), Jendral (TNI) Subagyo HS, diperingan hukumannya oleh mahkamah militer dari empat tahun penjara menjadi dua tahun penjara. Disamping itu, terdakwa juga dikembalikan ke kesatuannya selama dua minggu sambil menunggu dan berpikir terhadap vonis mahkamah militer tinggi. Putusan ini terasa tidak adil dibandingkan dengan vonis-vonis kasus narkoba lainnya yang terjadi di Indonesia yang didasarkan atas pelaksanaan UU Psikotropika. Disamping itu, proses pengadilan ini juga memperlihatkan eksklusivitas hukum militer yang diterapkan pada kasus narkoba. Tommy Soeharto, anak mantan presiden Soeharto, yang dihukum 18 bulan penjara karena kasus manipulasi tukar gling tanah Bulog di Kelapa Gading dan merugikan negara sebesar 96 milyar rupiah, sampai saat ini tidak berhasil ditangkap dan dimasukkan ke LP Cipinang sesuai perintah pengadilan setelah permohonan grasinya ditolak oleh presiden. Masyarakat melihat bagaimana pihak pengacara, kejaksaan, dan kepolisian saling berkomentar melalui media cetak dan elektronik, namun sampai saat makalah ini dibuat Tommy Soeharto masih berkeliaran di udara bebas. Dua kasus ini mengesankan adanya diskriminasi hukum bagi keluarga bekas pejabat.

4. Tekanan Internasional
Kasus Atambua, Nusa Tenggara Timur, yang terjadi pada tanggal 6 September 2000, yang menewaskan tiga orang staf NHCR mendapatkan perhatian internasional dengan cepat. Dimulai dengan keluarnya Resolusi No. 1319 dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB), surat dari Direktur Bank Dunia kepada Presiden Abdurrahman Wahid untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, permintaan DK PBB untuk mengirim misi penyelidik kasus Atambua ke Indonesia, desakan CGI (Consultatif Group on Indonesia), sampai dengan ancaman embargo olehA merika Serikat. Tekanan internasional ini mengakibatkan cepatnya pemerintah bertindak, dengan segera melucuti persenjataan milisi Timor Timur dan mengadili beberapa bekas anggota milisi Timor Leste yang dianggap bertanggung jawab. Apabila dibandingkan dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di bagian lain di Indonesia, misalnya: Ambon, Aceh, Sambas, Sampit, kasus Atambua termasuk kasus yang mengalami penyelesaian secara cepat dan tanggap dari aparat. Dalam enam bulan sejak kasus ini terjadi, kekerasan berhasil diatasi, milisi berhasil dilucuti, dan situasi kembali aman dan normal. Meskipun perhatian internasional dalam kasus-kasus kekerasan lain di Indonesia, namun tekanan yang terjadi tidak sebesar pada kasus Atambua. Dalam pandangan masyarakat, derajat tekanan internasional menentukan kecepatan aparat melakukan penegakan hukum dalam mengatasi kasus kekerasan.

Sedangkan beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya mafia hukum, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini lebih kepada faktor yang berasal dari orang atau oknum itu sendiri, faktor tersebut antara lain :
Pertama, Adanya keakraban antara elit hukum dengan masyarakat yang berperkara.
Kedua, aspek pertemanan.
Ketiga, budaya konsumerisme aparat hukum. Soehandojo menegaskan bahwa justru aspek konsumerisme yang paling menonjol diantara ketiga aspek yang ada.
Keempat, kualitas moral para aparat penegak hukum menjadi hal yang utama dalam Mafia Peradilan ini. Ini menyebabkan tidak ada rasa takut dan bersalah yang dirasakan oleh para penegak hukum kita meskipun dalam hal melaksanakan hukum dengan hukum yang salah. Sehingga tidak heran ketika melaksanakan tugas mulianya, para penegak hukum lebih memilih uang dari pada memberikan putusan dengan benar. Mungkin pendidikan moral dan agama ini menjadi salah satu titik tekan yang harus diperhatikan yang harus dimiliki oleh setiap penegak hukum dimanapun. Karena agama manapun tidak pernah menghalalkan perbuatan itu.
Kelima, kualitas keilmuan yang rendah juga menjadi hal yang penting dalam menimbulkan mafia peradilan ini. Kualitas keilmuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum sangat berpengaruh besar terhadap kualitas/bobot proses peradilan dan kualitas/bobot putusan seorang hakim. Sehingga mafia peradilan itupun menjadi hal yang tidak akan dilakukan dalam
penegakan hukum.

Sedangkan faktor Eksternal antara lain :
Pertama, kondisi peraturan perundang-undangan kita kebanyakan memberikan celah bagi para penegak hukum untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan hukum. Para penegak hukum pada umumnya mampu untuk menafsirkan dengan berbagai arti tentang aturan perundang-undangan yang ada sehingga tafsiran itu bisa diterapkan dalam memenangkan sebuah kasus.
Kedua, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga dari kalangan masyarakat pun kurang membudayakan taat hukum. Hal ini sebenarnya juga dapat dipengaruhi kondisi penegak hukum dalam melaksanakan hukum.
Ketiga, kekuasaan dan kewenangan para penegak hukum terutama hakim yang sangat kuat, terutama dalam melakukan sebuah putusan seorang hakim mempunyai kekuatan yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Namun, putusan dari hakim justru banyak yang tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat.

Praktik-praktik mafia peradilan yang selama ini terjadi sudah menjadi bagian dari rekayasa para penegak hukum baik kasus kecil maupun besar. Semakin besar kasus yang diperiksa semakin besar pula “pendapatan” yang diperoleh para pelaku mafia peradilan ini. Mafia peradilan menjadi sebuah momok yang sangat menakutkan dalam proses rekonstruksi hukum dan supremasi hukum di negara kita sehingga harus dibasmi. Langkah yang harus ditempuh oleh para petinggi negara kita pun harus mampu menjadikan peradilan kita membaik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

PENUTUP
Melihat penyebab ketidak adilan penegakan hukum di Indonesia, maka prioritas perbaikan harus dilakukan pada aparat, baik polisi, jaksa, hakim, maupun pemerintah (eksekutif) yang ada dalam wilayah peradilan yang bersangkutan. Tanpa perbaikan kinerja dan moral aparat, maka segala bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme akan terus berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Selain perbaikan kinerja aparat, materi hukum sendiri juga harus terus menerus diperbaiki. Kasus tidak adanya perundangan yang dapat menjerat para terdakwa kasus korupsi, diharapkan tidak akan muncul lagi dengan adanya undang-undang yang lebih tegas. Selain mengharapkan peran DPR sebagai lembaga legistatif untuk lebih aktif dalam memperbaiki dan menciptakan perundangundang yang lebih sesuai dengan perkembangan jaman, diharapkan pula peran dan kontrol publik baik melalui perorangan, media massa, maupun lembaga swadaya masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor kunci
dalam penegakan hukum secara konsisten. Semoga dengan dimuatnya artikel ini pengunjung dapat lebih memahami kondisi penagakan hukum di Indonesia dan dapat ikut serta memikirkan langkah-langkah strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan.***

Efendi, S.H.I., Jonaedi, Mafia Hukum, Prestasi pustaka Publisher, Jakarta, 2010
Ali, Achmad. Pengadilan dan Masyarakat, Hasanudin University Press, Ujung Pandang, 1999
Doyle, Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terj. Robert M.Z. Lawang, Gramedia, Jakarta, 1986.
Soemardi, Dedi, Pengantar Hukum Indonesia, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1997

Teori hukum realis atau legal realism

Teori hukum realis atau legal realism (Oliver wendel Holmes) terkenal dengan kredonya bahwa “The life of the law has not been logic: it has been experience”. Dengan konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapie x p e r i e n c e, maka hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.
Menurut Bernard L.T a nya teori-teoei yang berada dalam paying realisme hukum, sesungguhnya berinduk pada empirisme yang oleh David Hume dipatrikan sebagai pengetahuan yang bertumpu pada kenyataan empiris. Empirisme namun menolak pengetahuan spekulatif yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme abad ke-18. Ide-ide rasional, menurut empirisme, bukanlah segala-galanya. Ia tidak bisa diandalkan sebagai sumber kebenaran tunggal. Ide-ide itu perlu dipastikan kebenarannya dalam dunia empiris. Dari situlah kebenaran sejati bisa terjadi. Realisme sendiri bercabang dua, yakni Realisme HukumA merika
dan Realisme Hukum Skandinavia. Realisme HukumAmerika menempatkan empirisme dalam sentuhan pragmatis²sikap hidup yang menekankan aspek manfaat dan kegunaaan berdasarkan pengalaman.
Maka RealismeA merika beranjak dari sikap yang demikian itu. Holmes dan Frank, dan Cardozo misalnya, tidak terlalu tergiur dengan gambaran- gambaran ideal tentang hukum, dan juga tidak terbiuus dengan lukisan-lukisan normatif yang apriori tentang hukum. Realisme Hukum Skandinavia, berbeda lagi.Aliran ini menempatkan empirisme dalam sentuhan psikologi.Aliran yang berkembang di Uppsala, Swedia awal abad ke-20 ini, mencari kebenaran suatu pengertian dalam situasi tertentu dengan menggunakan psikologi, yang justru menaruh perhatian pada perilaku manusia ketika berada dalam µkontrol¶ hukum. Dengan memanfaatkan psikologi, para eksponen aliran ini mengkaji perilaku manusia (terhadap hukum) untuk menemukan arti hukum yang sebenarnya.

Teori hukum lain yang lahir dari proses dialektika antara tesis positivisme hukum dan antithesis aliran sejarah, yaitus o ci o l o g i c a l jurisprudence yang berpendapat bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Teori ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Tokoh aliran ini terkenal di antaranya adalah Eugen Ehrlich yang berpendapat bahwa hukum positif baru akan berlaku secara efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Tokoh lain yaitu Roscoe Pound yang mengeluarkan teori hukum adalah alat untuk merekayasa sosial (law of a tool of social engineering), juga menganjurkan supaya ilmu sosial didayagunakan untuk kemajuan dan pengembangan ilmu hukum. Langkah progresif yang memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Dalam teori Pound tentang law as a tool of social engineering, yaitu menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pound mengajukan tiga kategori kelompok kepentingan, yaitu kepentingan umum, sosial, dan kepentingan pribadi. Kepentingan-kepentingan yang tergolong kepentingan umum, terdiri atas dua, yaitu:

Kepentingan- kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya.
Kepentingan- kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan- kepentingan sosial. Sementara yang tergolong kepentingan pribadi/ perorangan adalah:
Pribadi (Integritas fisik, kebebasan berkehendak, kehormatan/nama baik, privacy, kebebasan kepercayaan, dan kebebasan berpendapat).
Kepentingan- kepentingan dalam hubungan rumah tangga/domestic (Orang tua, anak, suami/istri).
Kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak, hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah, pekerjaan, dan hak untuk berhubungan dengan orang lain. Sedangkan kepentingan sosial meliputi enam jenis kepentingan:

Pertama, kepentingan sosial dalam soal keamanan umum. Ini meliputi kepentingan dalam melindungi kepentingan dan ketertiban, kesehatan dan keselamatan, keamanan atau transaksi -transaksi dan pendapatan.

Kedua, kepentingan sosial dalam hal keamanan institusi sosial meliputi: Perlindungan huibungan-hubungan rumah tangga dan lembaga- lembaga politik serta ekonomi yang sudah lama diakui dalam ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin lembaga perkawinan atau melindungi keluarga sebagai lembaga sosial. Keseimbangan antara kesucian perkawinan dan hak untuk bercerai. Perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan antara suami dan istri terhadap hak bersama untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan yang tidak patut. Keseimbangan antara perlindungan lembaga-lembaga keagamaan dan tuntutan akan kemerdekaan beragama. Menyangkut kepentingan keamanan lembaga-lembaga politik, maka perlu ada keseimbangan antara jaminan kebebasan berbicara dan kepentingan.

Ketiga, kepentingan-kepentingan sosial menyangkut moral umum. Meliputi perlindungan masyarakat terhadap merosotnya moral seperti korupsi, judi, fitnah, transaksi-transaksi yang bertentangan dengan kesusilaan, serta ketentuan-ketentuan yang ketat mengenai tingkah laku.

Keempat, kepentingan sosial menyangkut pengamanan sumber daya sosial. Ini diuraikanPoun d sebagai tuntutan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat beradab agar orang jangan boros dengan apa yang ada. Penyalahgunaan hak atas barang yang dapat merugikan orang termasuk dalam kategori ini.

Kelima, kepentingan sosial menyangkut kemajuan sosial. Ini berkaitan dengan keterjaminan hak manusia memanfaatkan alam untuk kebutuhannnya, tuntutan agar rekayasa sosial bertambah banyak dan terus bertambah baik, dan lain sebagainya.

Keenam, kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual (pernyataan diri, kesempatan, kondisi kehidupan ). Ini berkaitan dengan tuntutan agar kehidupannya sesuai dengan patokan -patokan masyarakat. Kepentingan inilah yang olehPoun d dilukiskan sebagai hal yang paling penting dari semuanya´. Hal ini diakui dalam perlindungan hukum atas kebebasan berbicara, kebebasan bekerja dan kebebasan berusaha sesuai patokan-patokan masyarakat.

Teori hukum ini memberi penjelasan tentang hal-hal yang meta- juridical. Hukum alam sesungguhnya merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat yang dikelompkkan dalam hukum alam ini bermunculan. Istilah hukum alam dituangkan dalam berbagai arti oleh berbagai arti oleh barbagai arti oleh kalangan pada masa yang berbeda.

ASAS-ASAS DAN PERISTILAHAN HUKUM INTERNASIONAL

Ada beberapa asas-asas Hukum Internasional dalam menjalin hubungan antar bangsa :
ASAS TERITORIAL
Menurut azas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya dan terhadap semua barang atau orang yang berada diwilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.
ASAS KEBANGSAAN
Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya, menurut asas ini setiap negara di manapun juga dia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan exteritorial, artinya hukum negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun ia berada di negara asing.
ASAS KEPENTINGAN UMUM
Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum; jadi hukum tidak terikat pada batas batas wilayah suatu negara.
Dalam pelaksanaan hukum Internasional sebagai bagian dari hubungan internasional, dikenal ada beberapa asas hukum, antara lain:
1. PACTA SUNT SERVANDA, yaitu setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya.
2. EQUALITY RIGHTS, yaitu negara yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan sama.
3. RECIPROSITAS (Asas timbal-balik), yaitu tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif atau pun posistif.
4. COURTESY, yaitu asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan masing-masing negera.
5. REBUS SIC STANTIBUS, yaitu asas yang dapat digunakan untuk memutuskan perjanjian secara sepihak apabila terdapat perubahan yang mendasar/fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian internasional yang telah disepakati. Baca lebih lanjut

ANALISIS NORMATIF EVALUASI DAN PENGUJIAN PERATURAN DAERAH

Oleh : Icchank Nk Machazzart

Pada tulisan sebelumnya, yaitu Analisis Normatif Pengujian Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung, telah dibahas tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji suatu Peraturan Daerah (judicial review) beserta kritik terhadapnya. Dalam tulisan kali ini, akan dibahas tentang bagaimana kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi dan pengujian serta pembatalan suatu Peraturan Daerah (executive review) disertai tanggapan kritis terhadapnya. Selain itu, juga akan dibahas mengenai legalitas Keputusan Menteri dalam hal pembatalan suatu Perda. berangkat dari beberapa kejadian bahwa saat ini telah banyak Peraturan Daerah di batalkan melalui Keputusan Menteri dalam Negeri, yang apabila mengacu pada ketentuan Pasal 145 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka jelas-jelas sangatlah bertentangan.

a. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pengujian Peraturan Daerah (Executive Review).

Executive Review (pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat) terhadap suatu Peraturan Daerah, apabila secara murni mengacu pada ketentuan normative hukum pada Pasal 145 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bukanlah menjadi suatu permasalahan, dikarenakan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Pemerintah Pusat atau berada dibawah Pemerintah Pusat. Sehingga, Pemerintah Pusat juga mempunyai kewenangan untuk menguji dan membatalkan peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Pengujian terhadap suatu Perda yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap Pemerintahan Daerah. Jika Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menetapkan suatu Perda, maka Pemerintah Daerah wajib menyerahkan Perda tersebut kepada Pemerintah Pusat untuk di evaluasi. Dan jika hasil evaluasi Pemerintah mendapatkan bukti bahwa Perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pemerintah membatalkan Perda tersebut dan untuk selanjutnya diserahkan kembali ke Pemerintah Daerah bersangkutan agar bersama-sama DPRD mencabut Perda dimaksud. Selanjutnya, Jika Pemerintah Daerah tidak menyepakati pembatalan Perda yang dilakukan oleh Pemerintah, maka Pemerintah Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 145 Ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya, pada ketentuan Ayat (6), apabila keberatan tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Presiden yang membatalkan Perda bersangkutan menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan menggunakan metode interpretasi argumentum a contrario terhadap Pasal 145 Ayat (6) tersebut, maka ditemukan bahwa Peraturan Presiden yang membatalkan tentang suatu Perda dinyatakan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum apabila Mahkamah Agung menolak keberatan dari Pemerintah Daerah. Artinya, berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, Mahkamah Agung tidak membatalkan suatu Perda, melainkan yang membatalkan Perda adalah Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden. Yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung menurut ketentuan UU tersebut hanyalah Peraturan Presiden apabila permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah di kabulkan oleh MA.

Namun, dalam pengujian Perda oleh Pemerintah (executive review), terdapat permasalahan yang patut untuk dikaji. Yang pertama adalah, dalam pengujian Perda, Pemerintah Pusat mempunyai dua batu uji untuk melakukan pengujian, yaitu “bertentangan dengan kepentingan umum” dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana yang termaktub pada Pasal 136 Ayat (4) UU No.32 Tahun 2004. Pengujian Perda dengan menggunakan batu uji istilah “kepentingan umum” yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, masih sangat luas cakupannya. Istilah “kepentingan umum” bisa diartikan sebagai kepentingan umum nasional ataukah kepentingan umum lokal (daerah). Dalam penjelasan Pasal 136 Ayat (4) tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepentingan umum” adalah kebijakan yang mengakibatkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Mengingat peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat local (local wet), maka yang dimaksud dengan istilah “kepentingan umum”, tidak lain merupakan kepentingan umum yang hanya mencakup daerah setempat. Yang menjadi permasalahan adalah, alat ukur apakah yang dipakai Pemerintah Pusat dalam hal menafsirkan bertentangan tidaknya suatu Perda dengan kepentingan umum, mengingat banyaknya daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dengan corak masyarakat yang majemuk dan pluralistik.

Yang kedua, dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa apabila Pemerintah Pusat membatalkan suatu Perda, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang pembatalan Perda tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (3). Secara harafiah, kata ”peraturan” yang kata dasarnya berasal dari kata “atur”, menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang di atur. Sebelum mengkaji lebih jauh tentang Pasal 145 Ayat (3) tersebut, ada baiknya jika kembali merefleksikan bentuk-bentuk keputusan normative hukum. Didalam ilmu hukum, dikenal adanya tiga bentuk keputusan hukum, yaitu keputusan yang bersifat mengatur dinamakan Peraturan (regeling), keputusan yang bersifat ketetapan administrative dinamakan Keputusan (beschikking), dan keputusan yang bersifat menghakimi dinamakan Putusan (vonnis). Dalam melahirkan salah satu bentuk produk normatif hukum yang bersifat mengatur (regels), maka produk normative hukum tersebut dinamakan Peraturan (regeling). Peraturan hukum yang maksud tersebut utamanya mengatur tentang kepentingan umum, baik hubungan antar warga Negara, maupun hubungan antara organ Negara dengan warga Negara. Selain peraturan (regeling), dikenal pula bentuk produk normative hukum bersifat putusan administrative, yang dinamakan Keputusan (beschikking). Keputusan (beschikking) tersebut sifatnya tidak mengatur, melainkan bersifat memutuskan dalam menetapkan berlaku tidaknya sesuatu, memutuskan sah tidaknya sesuatu, dan sebagainya. Selain itu, keputusan untuk menetapkan suatu hasil pemeriksaan perkara, yang lazimnya dilakukan oleh lembaga yudicial, disebut Penetapan (vonnis).

Selanjutnya, dengan merujuk pada teori Hans Kelsen yang membedakan antara “general and abstract legal norm” dan “concrete and individual legal norm”, maka ditemukan bahwa norma hukum konkrit dan individual (concrete and individual legal norm) merupakan suatu ketetapan yang berisi norma hukum yang berlaku untuk subyek, ruang, dan waktu tertentu. Artinya, norma hukum konkret dan individual berbicara tentang satu subyek (individu) yang berlaku pada ruang dan waktu tertentu (konkrit atau concrete). Keputusan seperti ini biasanya dipakai dalam keputusan administratif (beschikking) dan putusan hasil sidang perkara (vonnis). Sedangkan, norma hukum umum dan abstrak (general and abstract legal norm) merupakan suatu ketetapan yang berisi norma hukum yang berlaku untuk subyek, ruang, dan waktu yang masih bersifat umum. Artinya, norma hukum umum dan abstrak berbicara tentang subyek yang banyak (abstrak) dan berlaku pada ruang dan waktu yang masih umum (general). Norma hukum seperti ini diterapkan dalam keputusan yang bersifat pengaturan (regeling).

Dari penjelasan diatas, apabila melihat kembali materi yang tertuang dalam Pasal 145 Ayat (3) UU No.32 Tahun 2004, terdapat keanehan. Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah, dibuatkan satu keputusan normative hukum yang bersifat pengaturan, yaitu Peraturan Presiden. Seharusnya, suatu keputusan normative hukum yang tujuannya untuk membatalkan sesuatu, itu hanyalah suatu keputusan yang bersifat administrative (beschikking). Dengan kata lain, untuk membatalkan suatu Perda, maka Pemerintah seharusnya mengeluarkan keputusan yang bersifat administrative (beschikking), bukan peraturan yang bersifat mengatur (regels). Kenapa harus berbentuk Keputusan (beschikking)? Karena Keputusan (beschikking) bersifat konkrit dan individual sebagaimana halnya juga dengan Putusan (vonnis) hakim yang juga bersifat konkrit dan individual, sedangkan Peraturan (regeling) bersifat umum dan abstrak. Misalnya, suatu peraturan (regeling) yang bersifat umum dan abstrak menyatakan bahwa, Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Maka, apabila Peraturan Daerah Kabupaten X No.36 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dianggap bertentangan dengan Peraturan Presiden No.72 Tahun 2007, sudah jelas bahwa keputusan pembatalannya harus bersifat konkrit dan individual, karena pembatalan yang dituju adalah Peraturan Daerah “Kabupaten X No.36 Tahun 2008”.

Selanjutnya, Jika pembatalan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan (regeling), maka yang menjadi pertanyaan dasar adalah apa yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut, mengingat bahwa keputusan yang bersifat mengatur (regels), itu mengatur tentang kepentingan umum, yaitu tentang hubungan antar warga Negara dan hubungan antara organ Negara dengan warga Negara. Apakah Peraturan Presiden yang membatalkan suatu Perda juga mengatur tentang hubungan antar warga Negara, atau mengatur tentang hubungan antara organ Negara dengan warga Negara. Tidak.

Hal inilah yang perlu diluruskan dalam penggunaan nomenklatur atau istilah hukum, agar suatu produk hukum bisa menjamin adanya kepastian hukum yang jelas. Dalam membatalkan suatu Perda, maka bentuk ketetapan pembatalannya itu mestinya tertuang dalam bentuk keputusan yang bersifat administrative (beschikking), yaitu apakah dalam bentuk Keputusan Presiden ataupun Keputusan Menteri. Memang agak janggal kedengarannya bahwa Perda yang merupakan bentuk regeling dibatalkan oleh keputusan yang bersifat beschikking. Namun yang perlu diperhatikan adalah perbedaan kata “dibatalkan” dan kata “dicabut”. Kata “dibatalkan” berarti pembatalan suatu peraturan untuk di berlakukan secara umum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun, dengan dibatalkannya peraturan tersebut, tidaklah secara otomatis juga telah tercabut. Peraturan tersebut walaupun sudah dibatalkan namun selama belum di cabut, maka peraturan yang sudah tidak mempunyai kedayagunaan tersebut dipandang masih tetap ada dan tidak boleh dibuatkan peraturan pengganti yang berkenaan dengan substansi isi materinya. Misalnya, Perda tentang kebersihan yang sudah dibatalkan oleh Pemerintah, maka pihak Pemerintahan Daerah tidak boleh membuatkan Perda yang baru tentang kebersihan sebelum mencabut Perda yang sudah dibatalkan. Mengenai Prosedur pencabutan Perda, maka yang menjadi acuan hukumnya adalah Pasal 145 Ayat (4) UU No.32 Tahun 2004 beserta penjelasannya. Dalam instrument tersebut, ditegaskan bahwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan perda, maka kapala daerah memberhentikan pelaksanaan perda dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Perda tersebut. Pencabutan tersebut dilaksanakan dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang pencabutan Perda. Jadi jelas bahwa Perda yang bersifat regeling memang seharusnya dicabut oleh peraturan yang bersifat regeling pula. Namun, dalam hal pembatalannya, maka Perda tersebut, sebagaimana pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah, harus dibatalkan dalam bentuk keputusan administrative (beschikking), karena keputusan yang bersifat administrative berbicara tentang batal tidaknya suatu keputusan baik yang bersifat beschikking maupun yang bersifat regeling.

Setelah itu, Karena keputusan untuk membatalkan suatu Perda tersebut bersifat administrative (beschikking), dan juga bentuk keputusan itu bersifat konkrit dan individual, maka prosedur perlawanan atau gugatan yang diajukan oleh pihak Pemda terhadap keputusan Pemerintah Pusat, seharusnya tidak langsung di ajukan ke Mahkamah Agung, melainkan dengan melalui tingkatan prosedur di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), mulai dari Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara, dilanjutkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hingga sampai ke tingkat kasasi di lingkungan Mahkamah Agung.

b. Kewenangan Pengujian Rancangan Peraturan Daerah (Executive Preview) oleh Menteri Dalam Negeri

Timbul juga perdebatan bahwa apakah Menteri Dalam Negeri berwenang melakukan pengujian (executive review) terhadap suatu Peraturan Daerah. Namun sebelum membahasnya, terlebih dahulu perlulah di bedakan antara executive review dan executive preview. Executive review adalah pengujian yang dilakukan pemerintah eksekutif terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Dalam hal pengawasannya, executive review biasa juga di sebut sebagai pengawasan represif. Sedangkan, executive preview adalah pengujian yang dilakukan oleh pemerintah eksekutif terhadap rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam hal executive preview, yang menjadi bahan pengujian adalah rancangan peraturan perundang-undangan yang belum diberlakukan atau belum di undangkan. Executive preview ini biasa juga di sebut sebagai pengawasan preventif.

Selama ini pada prakteknya, kabanyakan Peraturan Daerah yang telah di uji oleh Pemerintah c.q. Departemen Dalam Negeri, ketetapan pembatalannya dilakukan dengan instrumen Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri). Dengan mengacu pada instrumen hukum tentang pengujian dan pembatalan suatu Perda yang dilakukan oleh pemerintah (executive review), maka Pasal 145 Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa keputusan pembatalan Perda di tetapkan dengan Peraturan Presiden. Jika mengacu pada instrumen hukum tersebut, maka sebenarnya tidak ada kewenangan atributif Mendagri mengeluarkan suatu keputusan untuk menetapkan pembatalan perda, melainkan secara tegas yang berwenang membatalkan suatu perda ialah Presiden dengan Peraturan Presidennya. Jika Presiden mendelegasikan kewenangannya kepada Mendagri untuk membatalkan suatu Perda, maka Presiden sebenarnya telah menyalahi kewenangan atributifnya yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 145 Ayat (3) UU a quo. Adapun kewenangan Mendagri mengeluarkan keputusan pembatalan suatu Perda, dikarenakan Pemeritah Daerah tidak menindak lanjuti hasil evaluasi dari Pemerintah dalam rangka pengawasan preventif dan tetap memberlakukan Perda dimaksud, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 185 Ayat (5) UU Pemerintahan Daerah. Disinilah sebenarnya letak kewenangan atributif Mendagri dalam melakukan pembatalan suatu Perda dan pengujian Rancangan Perda (executive preview) atau biasa juga di sebut pengawasan preventif. Namun, kewenangan Mendagri tersebut dalam hal pengawasan preventif secara langsung hanya terbatas pada tingkatan provinsi semata, dan selanjutnya pada tingkatan kabupaten/kota, pengawasan preventif Mendagri bersifat tidak langsung, karena yang menjalankan secara langsung adalah Gubernur. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 185 dan Pasal 186 UU a quo. Dalam Pasal 185 dinyatakan bahwa, rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD setelah hasil dari evaluasi Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa rancangan perda dan rancangan pergub tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Gubernur Bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak di tindak lanjuti, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan perda dan rancangan Pergub tersebut, maka Menteri Dalam Negeri membatalkan perda dan pergub dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun lalu. Dari sini terlihat jelas bahwa Menteri dalam Negeri melakukan pengawasan preventif terhadap rancangan perda provinsi (pengawasan secara langsung)

Sedangkan dalam Pasal 186 dinyatakan bahwa rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD setelah hasil dari evaluasi Gubernur yang menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati/walikota tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati/Walikota Bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak di tindak lanjuti, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan perda dan rancangan Peraturan bupati/walikota, maka Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun lalu. Selanjutnya, Pasal 186 Ayat (6) beserta penjelasannya dinyatakan bahwa Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri dalam negeri yang untuk selanjutnya di tindak lanjuti. Akan tetapi, tidak ada petunjuk jelas mengenai proses penindaklanjutan hasil evaluasi Gubernur yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sehingga tampak samar bagaimana metode pengawasan yang dilakukan oleh Mendagri terhadap rancangan Perda kabupaten/kota. Dari penjelasan Pasal 186 Ayat (6) tersebut, terlihat jelas bahwa yang melakukan pengawasan preventif secara langsung adalah Gubernur, sementara Menteri Dalam Negeri hanya melakukan pengawasan preventif secara tidak langsung terhadap rancangan Perda kabupaten/kota.

Selanjutnya, pengawasan preventif oleh Pemerintah baik Mendagri untuk tingkat provinsi maupun Gubernur untuk tingkat kabupaten/kota, tidak hanya terbatas pada Rancangan Perda APBD beserta penjabarannya. Pengawasan preventif juga berlaku pada proses penetapan Rancangan Perda yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah. Sebagaimana yang dimaksud Pasal 189 UU No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Proses penetapan Rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang. Dengan berlakunya Pasal 189 tersebut, maka ketentuan Pasal 5A dan Pasal 25A UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi tidak berlaku.***

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Bidang Ketenagakerjaan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Oleh : Agus Budi Susilo, SH., MH
(Hakim PTUN Medan 2004-2008, saat ini Hakim PTUN Semarang)

A. Latar Belakang Penulisan

Sebagai negara berkembang, Indonesia saat ini sedang membangun diberbagai sektor. Di sektor perekonomian misalnya, sejalan dengan isu globalisasi yang tidak dapat dielakkan lagi, negara kita tidak dapat menutup mata begitu saja terhadap dampak perkembangan ekonomi dunia. Dilihat dari sudut pandang ekonomi politik, globalisasi merupakan proses perubahan organisasi dari fungsi kapitalisme yang ditandai dengan munculnya integrasi pasar dan perusahaan-perusahaan transnasional dan tertinggalnya institusi supranasional. Pengertian globalisasi disini memberikan indikasi bahwa deregulasi dan privatisasi merupakan ciri utama globalisasi yang mengarah pada pengurangan peran pemerintah dibidang ekonomi termasuk di bidang ketenagakerjaan di satu pihak, dan peningkatan peran pasar di lain pihak. Berangkat dari konsep globalisasi tersebut, pembahasan implikasi globalisasi terhadap masalah hukum ketenagakerjaan menjadi sangat penting dan menarik untuk ditelaah. Hal ini dikarenakan akhir-akhir ini banyak permasalahan yang timbul terhadap para pekerja (buruh) baik mengenai tidak sesuainya UMR (upah minimum regional), PHK (pemutusan hubungan kerja), kurang harmonisnya hubungan serikat pekerja dengan pengusaha maupun antar serikat pekerja, dll.

Karena peliknya masalah yang berkenaan dengan para pekerja, perlu upaya-upaya dari pemerintah dalam menghadapi era globalisasi yang kaitannya dengan ketenagakerjaan. Oleh sebab itu dituntut peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut, setidak-tidaknya meminimalisir permasalahan ketenagakerjaan/ perburuhan yang timbul.

Sebelum tahun 2004, pemerintah dalam melakukan upaya tindakan preventifnya adalah dengan membentuk lembaga P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah) dan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, agar masalah ketenagakerjaan/ perburuhan dapat diselesaikan dengan baik dan adil.
Disinilah dituntut suatu lembaga penyelesian sengketa perburuhan yang dapat bekerja optimal menuju suatu keadilan dengan tidak mengesampingkan independensinya. Akan tetapi lembaga P4D dan P4P bagaimanapun juga eksistensinya masih dirasakan cukup lemah, karena keberadaannya dibawah lembaga eksekutif yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Meskipun demikian, keputusan yang dihasilkan oleh P4D maupun P4P tidaklah bersifat final melainkan masih dimungkinkannya suatu upaya hukum lagi bila pihak yang merasa dirugikan belum merasa puas akan hasil penyelesaian sengketa perburuhan oleh P4D dan P4P. Upaya hukum yang dimaksud yaitu upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Adanya upaya administratif ini adalah merupakan bagian dari suatu sistem peradilan administrasi, karena upaya administratif merupakan kombinasi atau komponen khusus yang berkenaan dengan PTUN, yang sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan memelihara keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, sehingga tercipta hubungan rukun antara pemerintah dan rakyat dalam merealisasikan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (1). Meskipun dengan adanya upaya administrasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan yang masuk dalam lingkup hukum administrasi negara, tetapi dalam perkembangannya banyak kalangan (terutama yang awam terhadap hukum administrasi negara) berpendapat perkara khusus harus diselesaikan dengan peradilan khusus, artinya agar dicapainya suatu keadilan perlu dibentuk lembaga-lembaga peradilan khusus untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu. Salah satunya adalah dengan dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang kedudukannya berada dibawah Peradilan Umum serta menghapuskan keberadaan P4D dan P4P.

Dengan didudukannya PHI sebagai peradilan khusus mungkin para penganut paham tadi mengasumsikan bahwa masalah hubungan industri ketenagakerjaan merupakan masalah khusus sehingga harus diselesaikan secara khusus pula. Selain itu, upaya dari pemerintah dan DPR membentuk PHI adalah agar penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat cepat, tepat, adil dan murah. Tetapi bagaimanakah realisasi setelah dibentuknya PHI, apakah sengketa ketenagakerjaan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (KTUN) bukan lagi menjadi kewenangan PTUN ?. Dari permasalahan tersebut, penulis mencoba mendeskripsikan serta mengajak rekan-rekan atau para pembaca untuk mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan analisa yuridis normatif dan mengenyampingkan anasir-anasir non yuridis, akan tetapi aspek penekanannya menggunakan hukum administrasi negara di Indonesia.
B. PHI Sebagai Pranata Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis mencoba untuk mengkaji fungsi dan kedudukan PHI menurut Undang-undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Aspek filosofis dibentuknya PHI adalah adanya suatu keinginan agar terwujud suatu hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila kita melihat nilai yang terkandung diatas, maka keberadaan PHI memang sangat dibutuhkan bahkan sangat urgen melihat masalah ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Dalam hal ini, eksistensi PHI dapat dijadikan sebagai pilar hukum ketenagakerjaan. Dikatakan “pilar” karena hukum ketenagakerjaan yang pada umumnya berupa norma tidak dapat diterapkan atau dipatuhi bila tidak ada suatu lembaga hukum yang mempunyai daya paksa untuk mengimplementasikan norma hukum ketenagakerjaan tersebut, untuk itulah condito sine quanon dibentuk PHI.

Meskipun  sudah ada lembaga penegakan hukum ketenagakerjaan baik yang berada dibawah naungan lembaga eksekutif ( dahulu seperti P4D dan P4P) maupun lembaga yudikatif, tetapi masih dirasa belum mumpuni dalam hal penegakan norma hukum ketenagakerjaan. Oleh karena masalah-masalah ketenagakerjaan mempunyai nilai problematik yang khas, maka disepakati baik oleh pemerintah maupun DPR perlu lembaga penegak hukum khusus masalah ketenagakerjaan dan lembaga itu adalah PHI. Dengan adanya kekhasan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, maka dalam PHI inipun membatasi perselisihan hubungan industrial ke dalam beberapa jenis, yaitu : perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara para serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (Pasal 2 Undang-Undang tentang  PPHI). Tetapi dengan adanya perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut, bukan berarti setiap perselisihan ketenagakerjaan ini selalu harus diselesaikan melalaui PHI. Karena adanya PHI merupakan jalan terakhir apabila perselisihan dalam ketenagakerjaan, sedangkan upaya yang harus dilalui terlebih dahulu menurut nilai-nilai dalam Pancasila adalah dirundingkan atau dimusyawarahkan karena dengan adanya musyawarah para pihak yang berselisih diyakini apabila terselesaikan akan lebih baik dibanding diselesaikan melalui PHI. Karena penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui PHI merupakan jalan terakhir, maka diberikan kesempatan kepada para pihak yang berselisih melakukan penyelesaian melalui beberapa macam cara, seperti : bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi.

Segi positif dalam sistem penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang tentang PPHI adalah penyelesaian lewat PHI lebih sederhana karena proses penyelesaian sengketa harus sudah selesai dalam kurun waktu kurang lebih 140 hari (2), dan ini berbeda dengan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan sebelumnya yang bisa memakan waktu sampai 3 tahun.

Tugas dan wewenang PHI menurut Pasal 55 Undang-Undang tentang PPHI adalah memeriksa dan memutus :

1.    Perselisihan Hak sebagai pengadilan tingkat pertama.

2.    Perselisihan Kepentingan sebagai pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir.

3.    Perselisihan PHK sebagai pengadilan tingkat pertama.

4.    Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan sebagai pengadilan tingkat pertama

sekaligus terakhir.

Dari ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan ada dua perkara (perselisihan hak dan PHK) yang dapat diupayakan hukum lagi yaitu langsung melalui Kasasi (tanpa ada Banding). Sedangkan untuk dua perkara yang lain yaitu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan tidak ada upaya hukum lagi melainkan putusan yang ada sudah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Yang menarik untuk dikaji dalam hal komposisi Majelis Hakim pada PHI adalah satu orang Hakim Pengadilan Negeri (yang diangkat oleh Ketua MA), satu orang Hakim Ad-hoc dari kalangan serikat pekerja/buruh, dan satu orang Hakim Ad-hoc dari kalangan organisasi pengusaha. Dikatakan menarik karena prosedur pengangkatan Hakim tidak sebagaimana umumnya/ layaknya yaitu dari kalangan SP/SB serta Pengusaha, hanya berdasarkan pengusulan yang selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Selain itu salah satu persyaratan penting untuk menjadi Hakim Ad-hoc bukan harus dari seorang sarjana hukum melainkan strata satu (S1) yang berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 tahun. Sedangkan mengenai hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata disamping hukum acara yang ada dalam Undang-Undang tentang PPHI. Sejak 14 Januari 2004 Undang-Undang tentang PPHI secara hukum sudah berlaku sah serta dapat diterapkan, dan beberapa wilayah di Indonesia saat ini sudah memiliki lembaga PHI sepeti : Jakarta, Medan, Semarang, dll.
C. Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan di PTUN sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN oleh Badan atau Pejabat TUN

Sebagaimana kita ketahui, yang menjadi pangkal sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan TUN. Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (3). Melihat pada definisi tersebut, yang menjadi pangkal sengketa dalam PTUN itu sangat terbatas pada keputusan saja, dan ini pun dipersempit lagi hanya Keputusan TUN yang tertulis saja. Hal ini berarti, tidak semua tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ini dapat digugat melalui PTUN. Namun, yang dapat digugat melalui PTUN sebatas Keputusan TUN saja. Tindakan-tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tanpa Keputusan TUN tidak menjadi obyek sengketa tata usaha negara (4).

Dari pengertian Keputusan TUN ini pula, apabila ditelaah lebih dalam lagi ternyata pengertian tersebut belumlah tuntas. Karena, pengertian Keputusan TUN yang termaktub dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang PTUN itu masih dikurangi dengan apa yang tercantum dalam Pasal 2 dan masih ditambah lagi dengan apa yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang PTUN. Oleh karena itu Keputusan TUN yang bersifat konkret, individual, dan final inilah yang dapat digugat ke PTUN yang kemudian di putus oleh Hakim Tata Usaha Negara. Apabila dipahami adanya Keputusan TUN meliputi beberapa bidang, seperti : bidang kepegawaian, pertanahan, perpajakan, ketenagakerjaan/perburuhan, dll. Sepanjang Badan atau Pejabat TUN mengeluarkan keputusan dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan dan masuk dalam kriteria Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang PTUN, maka apabila ada sengketa yang berkenaan dengannya sudah masuk kewenangan absolut PTUN untuk menyelesaikannya.

Selain Keputusan TUN yang menjadi patron untuk mengetahui kompetensi absolut PTUN, maka perlu dikaji siapakah yang disebut Badan atau Pejabat TUN. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang tentang PTUN, yang dimaksud Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat TUN (administrasi negara) yang melaksanakan fungsi atau urusan pemerintahan baik di  Pusat maupun di Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beranjak dari pengertian tersebut timbul suatu pertanyaan apa dan siapa sajakah yang dapat melaksanakan fungsi atau urusan pemerintahan ? apakah hanya Badan atau Pejabat TUN (eksekutif) saja ?. Untuk menjawab permasalah tersebut perlu pemahaman secara komprehensif keilmuan hukum administrasi negara.

Menurut hukum administrasi negara (hukum publik), wewenang-wewenang dalam urusan pemerintahan (eksekutif) bukanlah merupakan monopoli instansi-instansi resmi di lingkungan pemerintah dibawah Presiden saja. Demikian halnya karena dalam kenyataan kehidupan sehari-hari berbagai tugas pemerintahan berada pada instansi-instansi di luar pemerintah, seperti : badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah sendiri (mis : BUMN/BUMD dan Bank Pemerintah), instansi-instansi yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta (mis : Pemda DKI kerjasama dengan PT Pembangunan Jaya), dan kadangkala suatu badan swasta murni melalui peraturan perundang-undangan atau sistem perizinan diberi wewenang untuk melaksanakan dan bertindak sebagai pelaksana suatu bidang urusan pemerintahan (mis : lembaga-lembaga swasta yang bergerak dibidang pendidikan, kegiatan sosial, kesehatan, dll). Dengan alasan itulah, menurut Indroharto bahwa apa saja atau siapa saja yang dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat TUN dengan nama apapun secara garis besar dapat dikelompokkan dalam (5) :

1.    Instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah Presiden sebagai kepala eksekutif.

2.    Instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu urusan pemerintahan.

3.    Badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

4.    Instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

5.    Lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Dari uraian diatas, menurut penulis dalam kenyataanannya hukum administrasi negara terlihat sudah semakin berkembang pesat dan maju. Hal ini dikarenakan semakin berkembang dan majunya suatu negara banyak terjadi pelimpahan-pelimpahan wewenang yang banyak dimiliki oleh pemerintah. Proses pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada instansi diluar pemerintah ini merupakan suatu keharusan karena dinamika kehidupan sosial dan pembangunan/ modernisasi yang menuju kepada globaliasi sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Adanya era globalisasi membuat tugas-tugas yang diemban pemerintah semakin kompleks sehingga untuk efisiensi dan efektifitas pembangunan secara politis dan sesuai konstitusi sudah disepakati perlu adanya pelimpahan wewenang tersebut sepanjang bukan yang berkenaan dengan pengambil kebijakan publik maupun menyangkut kepentingan hajat hidup rakyat Indonesia.

Setelah ditelusuri mengenai apa saja yang bisa dijadikan sebagai subjek dan objek dalam sengketa TUN, maka permasalahan selanjutnya apakah setelah dibentuknya PHI sengketa TUN yang berkenaan dengan ketenagakerjaan sudah bukan lagi menjadi kewenangan PTUN untuk mengadilinya ?. Sebagaimana telah penulis nyatakan, berdasarkan uraian yuridis diatas sepanjang sengketa TUN tersebut berupa keputusan TUN sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang PTUN dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN menurut Pasal 1 angka 1, 2, dan 6 Undang-Undang tentang PTUN, maka tetap menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa memilah-milah bidang apa pun.

Sedangkan mengenai penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-Undang tentang PTUN, penulis berpendapat setelah dibentuknya PHI berdasarkan Pasal 125 Undang-Undang tentang PPHI, PTTUN selaku pengadilan tingkat pertama sudah tidak berwenang lagi menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan/perburuhan karena P4D dan P4P sudah tidak ada lagi eksistensinya.

Dalam hal ini pun penulis sependapat PHI berada dibawah Peradilan Umum karena perselisihan yang terjadi antara tenaga kerja/ buruh atau SP/SB dengan organisasi pengusaha biasanya bersifat keperdataan. Tetapi perlu dicatat, bahwa tidak selamanya sengketa yang berkenaan dengan ketenagakerjaan/ perburuhan bersifat perdata/ privat, karena pada dasarnya ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan/  buruh itu kadangkala masuk wilayah hukum publik. Oleh karena itu penulis sependapat dengan Koko Kosidin yang dalam disertasinya menyatakan mengenai pemahaman yang luas dari hukum ketenagakerjaan atau perburuhan ini, yaitu di samping bersifat keperdataan juga bersifat publik karena menyangkut pula pengaturan mengenai kebijakan pemerintah di dalamnya6). Pendapat yang sama diungkapkan oleh Hari Supriyanto dalam salah satu penelitiannya tentang hukum ketenagakerjaan/ perburuhan dengan menyitir pendapat Pitlo dan Utrecht, yang menyatakan pengaturan lapangan hukum ketenagakerjaan/ perburuhan termasuk pengaturan yang menyangkut van openbare orde (aturan-aturan hukum publik), yaitu aturan-aturan yang menyangkut atau meliputi bagian-bagian yang esensial daripada struktur kehidupan masyarakat, dari sinilah pemerintah tidak dapat menghindari adanya campur tangan dilapangan ketenagakerjaan/ perburuhan. Turut campur tangannya pemerintah secara aktif di lapangan ketenagakerjaan karena pemerintah dalam segala segi kehidupan sosial membawa suatu “enorme utibouw van de sociale wetgeving” dan suatu “enorme groei van het adminitrative recht”, dengan demikian aktifnya pemerintah tersebut adalah dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan umum yang menuju suatu negara kesejahteraan (welfare state) 7).

D. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang ada dan argumentasi hukum oleh penulis, maka dapat disimpulkan berkenaan dengan materi yang sedang dibahas yaitu kedudukan PHI sebagai peradilan khusus sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berada di bawah Peradilan Umum, sedangkan mengenai fungsi dan kewenangannya adalah hanya menangani masalah ketenagakerjaan/ perburuhan yang bersifat keperdataan maupun pidana, sedangkan yang sifatnya sengketa tata usaha negara termasuk wilayah HAN bukanlah merupakan kompetensi PHI untuk menyelesaikan perkara tersebut melainkan kewenangan absolut PTUN. Dengan demikian, penulis mengajak para pembaca (terutama bagi kalangan eksekutif, politisi, akademisi maupun praktisi) dalam membentuk dan menerapkan suatu aturan harus memilah dari segi keilmuan hukum, atau dengan kata lain janganlah sampai terjadi disharmonisasi atau overlap peraturan perundang-undangan (inilah yang sering terjadi di Indonesia), oleh karenanya harus mengacu pada teori-teori suatu bidang keilmuan hukum serta menghilangkan anasir-anasir politis/ non yuridis.

1) SF.Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, 1997, Yogyakarta, hlm.83.

2)  Menurut Pasal 103, Majelis Hakim wajib memberi putusan dalam waktu selambat-lambatnya 50 hari kerja terhitung sejak hari pertama sidang dan dalam Pasal 115 apabila salah satu pihak mengajukan Kasasi maka Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Kasasi harus sudah memutusa perkara tersebut.

3) Lihat : Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang PTUN.

4) Menurut sistem hukum kita, kewenangan untuk menilai perbuatan materiil dari badan atau pejabat TUN ini tidak termasuk kompetensi PTUN, Kewenangan untu menilai perbuatan ini diserahkan kepada Peradilan Umum atau perdata, yang didasarkan penafsiran yang luas dari Pasal 1365 KUHPerdata (tentang onrechtmatig daad)

5) Lihat Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 135-137.

6) Koko Kosidin, Aspek-Aspek Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan Perusahaan Perseroan (PERSERO), Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, hlm.305-307.

7)  lihat Hari Supriyanto, Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik (Studi Hukum Perburuhan di Indonesia), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, hlm.77 dan 81.